Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2023
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Ringkasan
Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU. BABI KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 13. Daerah adalah Provinsi Maluku. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada. 12 .Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
(1) (2) (1)
Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana StrategisPerangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah untuk melakukan pengelolaan resiko. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah. BAB II PENGELOLAAN RISIKO
BAB II
Gubernur menyusun Pedoman Pengelolaan risiko dilingkungan Pemerintah Daerah. Pedoman Pengelolaan risiko dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. pendahuluan: b kebijakan Pengelolaan Risiko: Cc. pengelolaan Risiko: d pelaporan: dan e. penutup. (39 Ketentuan mengenai pedoman pengelolaan risiko dilingkungan Pemerintah Daerah sebaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penilaian Resiko pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 8 Mci 2023 GUBERNUR MALUKU, M ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 8 Mei 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, - SADALI IE BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2023 NOMOR 297 Il. LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko. penilaian risiko, dan B. Tujuan Penyusunan Pedoman 1. 2. 3. Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam: mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Kota/Kabupaten KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Provins Maluku dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat sub kegiatan (operasional) OPD.
Pengelolaan risiko strategis OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3/Koordinator dan 4/Sub Koordinator. 3 Pengelolaan Risiko Operasional OPD Pengelolaan risiko operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko- risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional sub kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti, Penetapan Kinerja OPD (Perkin), dan Rencana Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko strategis dan Operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3/Koordinator dan 4/Sub Koordinator. B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respons penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).
No Waktu Tahapan Tahapan Pelaksana Output Manajemen Pengelolaan Tahapan pemerintah Risiko Pengelolaan daerah Risiko
A. Struktur Pengelolaan Risiko PENANGGUNG jaWAn Gilbert KOA4TE PENGELOLAAN PEMDA conDATOR PENYPLE NGGARAAN 0 UN PEMLK EKO Laatan || . PNGOA Sen mara Damn kerengan MANGGUNG JANAB PENGAWASAN 0 VAN AMIN RSYOTX ESEONI Aakper rapet Detrah kd Kabag pasa Kapat Badan agan Setu, San, dang KepUNO Ser, Bang UNT FEMLK RED IX Lartan dan Sunag ng. Sato bid onde Serda Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Provinsi Maluku Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut: 1 . Penanggung jawab,
B. Proses Pengelolaan Risiko Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dengan tahapan sebagai berikut: f Identifikasi Kelemahan Lingkungan b----......... Pengendalian intern (1) Identifikasi Risiko au Pemantayan
b. Cc. d. lingkungan Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen: Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control Environment Evaluation (CEE), dan urusanpengendalian wajib/ pilih
1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko, 2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan, 3) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko, 4) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko: 2) Memvalidasi risiko, 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan, 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP): a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian, b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko, c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian, d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP, dan e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.
PELAPORAN Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. IV A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko Unit pemilik risiko baik risiko strategis pemerintah daerah, strategis dan operasional OPD menyusun laporan pelaksanaan dan disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian pada saat pelaksanaan DPA diterima perangkat daerah. B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko Unit pemilik risiko baik risiko strategis pemerintah daerah, strategis dan operasional OPD menyusun laporan berkala pengelolaan risiko dan disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal secara triwulanan. C. Pedoman Pengelolaan Risiko atas Urusan Wajib/Pilihan pada Pemerintah Daerah Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal menyusun laporan berkala pemantauan pengelolaan risiko dan disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah secara triwulanan. GUBERNUR MALUKU, MU ISMAIL
Membuka PDF…
Peraturan Gubernur (Pergub)