DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 8 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Maluku

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan risiko merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Maluku dalam mengelola risiko dan memperbaiki pengendalian intern sehingga membantu mencapai tujuan Pemerintah Daerah, Cc. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam penyusunan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku perlu diatur dengan Peraturan Gubernur:
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubliK Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841):
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869):
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890):
5.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah: MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 13. Daerah adalah Provinsi Maluku. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.Gubernur adalah Gubernur Maluku. 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.
6.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
7.Pengelolaan risiko adalah suatu kombinasi antara budaya, sistem dan proses yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan, mengidentifikasi dan mengelola risiko.
8.Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.
9.Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah.
10.Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah. 11.Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada. 12 .Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

(1)
(2)
(1)
(2)Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah urajan tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana StrategisPerangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah untuk melakukan pengelolaan resiko. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB II

PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 3

Gubernur menyusun Pedoman Pengelolaan risiko dilingkungan Pemerintah Daerah. Pedoman Pengelolaan risiko dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. pendahuluan: b kebijakan Pengelolaan Risiko: Cc. pengelolaan Risiko: d pelaporan: dan e. penutup. (39 Ketentuan mengenai pedoman pengelolaan risiko dilingkungan Pemerintah Daerah sebaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penilaian Resiko pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 8 Mci 2023 GUBERNUR MALUKU, M ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 8 Mei 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, - SADALI IE BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2023 NOMOR 297 Il. LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU PENDAHULUAN A. Latar Belakang

1.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 2. Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko. penilaian risiko, dan B. Tujuan Penyusunan Pedoman 1. 2. 3. Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam: mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Kota/Kabupaten KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Provins Maluku dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat sub kegiatan (operasional) OPD.

l.Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah Pengelolaan risiko strategis Pemerintah daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat pemerintah daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.
1. 2.Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) OPD Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko- risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD). Pengelolaan risiko strategis OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3/Koordinator dan 4/Sub Koordinator. 3 Pengelolaan Risiko Operasional OPD Pengelolaan risiko operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko- risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional sub kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti, Penetapan Kinerja OPD (Perkin), dan Rencana Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko strategis dan Operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3/Koordinator dan 4/Sub Koordinator. B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respons penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).
2. 1.Skala Dampak Risiko Kriteria Skala No Definisi Kriteria Dampak Dampak Nilai 1 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan 1 kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan 2 Rendah Menggangu pencapaian tujuan 2 kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 3 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi 3 gagal dilaksanakan 4 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan 4 kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan
3. 2.Skala Probabilitas Risiko Definisi Kriteria Kemungkinan NilaiNo Kriteria Skala Kemungkinan 1 Jarang Sekali Kecil kemungkinan tetapi tidak 1 diabaikan Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun 2 Jarang Probabilitas kurang dari pada 5096, 2 tetapi masih cukup tinggi Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun 3 Sering Mungkin tidak terjadi atau peluang 3 50/50 Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun 4 Sangat Sering Kemungkinan terjadi » 5096 4 Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun
4. 3.Skala Nilai Risiko No. URAIAN WARNA Nilai Risiko 1 2 3 4 1 Sangat Tinggi 12 -16 2 Tinggi 6-9 3 Sedang 3-4 4 Rendah 1-2 C. Waktu, Tahapan dan Pihak Terkait dalam Pengelolaan Risiko Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai DeriKkut. No Waktu Tahapan Tahapan Pelaksana Output Manajemen Pengelolaan Tahapan pemerintah Risiko Pengelolaan daerah Risiko
5. 1.Proses Proses Arahan dan Komite Dokumen penyusunan penyusunan kebijakan Arahan dan RPJMD pengelolaan RPJMD penilaian Risiko kebijakan (Satu tahun risiko 5 Sekda selaku penilaian sebelum Tahunan Koordinator risiko 5 RPJMD 5 Penyusunan UPR Tahunan tahunan Risiko Daftar pemerintah berjalan s.d. Strategis daerah Risiko dan RPJMD pemerintah (Kepala RTP ditetapkan) daerah Daerah dan Strategis Kepala pemerintah daerah OPD/SKPD)
6. 2.Proses Proses Penyusunan Komite Daftar Risiko Risiko dan RTP penyusunan penyusunan pengelolaan Renstra OPD Renstra Strategis risiko Strategis (Satu tahun OPD (Entitas) OPD Sekda selaku (Entitas) OPD sebelum Koordinator RPJMD 5 UPR Tingkat tahunan Es. 1/Es. 2 berjalan s.d. (Kepala RPJMD OPD/SKPD ditetapkan) dan Kabag/Kabid OPD)
7. 3.Januari - Penyusunan Arahan dan Komite Dokumen Mei Tahun RKPD dan kebijakan Pengelolaan Arahan dan 201X-1 Risiko Renja OPD penilaian kebijakan risiko tahunan penilaian risiko tahunan
8. 4.Agustus- Penyusunan Penyusunan » Kepala OPD Daftar risiko September RKA OPD Risiko s Unit Pemilik dan RTP Risiko 201X-1 (Penetapan Operasional Operasional rencana OPD Tingkat Es 3, OPD sasaran & 4 OPD pagu anggaran per kegiatan)
9. 5.Oktober Penyusunan Pengkomunik » Kepala OPD Perbaikan RTP asian Risiko s Komite KSOP Tahun 201X- RAPBD, Perda APBD dan RTP, Pengelolaan Notulen
10. 6.November- Penyusunan Penyusunan Risiko Pengkomunika Desember Rancangan atau Revisi « UPR Tingkat sian Tahun 201X- KSOPDPA OPD, pemerintah Finalisasi dan Pengkomunik daerah, Daftar risiko penetapan asian Tingkat dan RTP DPA OPD perubahan Eselon 1, 2, KSOP 3, dan 4 Se se koordinator
11. 7.Januari s.d. Pelaksanaan Penyusunan " Komite KSOP Desember APBD atau Pengelolaan Tahun 201X penyempurna Risiko an KSOP » UPR Tingkat (Tindak lanjut pemerintah RTP) daerah, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 Pelaksanaan » Komite Bukti KSOP Pengelolaan pelaksanaan Risiko KSOP s Kepala OPD s Pelaksana Program dan kegiatan Berkala Pelaporan dan " UPR Tingkat " Form (Triwulanan) monitoring pemerintah Monitoring risiko dan daerah, Risiko KSOP Tingkat e Form Eselon 1 dan Monitoring 2, Tingkat TL RTP Eselon 3 dan 4 " Unit Kepatuhan " Sekda selaku koordinator Pemantauan Unit Notulen rapat kinerja, risiko, Kepatuhan Laporan dan efektivitas Pengelolaan pemantauan KSOP yang Risiko (triwulanan, dibangun tahunan, 5 tahunan Juni-Juli Penyusunan Reviu dan » UPR Daftar Risiko Tahun 201X KUA PPAS pemutakhiran pemerintah dan RTP (Penetapan Risiko daerah Strategis sasaran Strategis (Kepala pemerintah makro dan pemerintah Daerah dan daerah yang pagu daerah. Kepala dimutakhirka anggaran Catatan: OPD/SKPD In pemerintah Risiko Sekda selaku daerah) strategis Koordinator pemerintah daerah akan direviu dan di mutakhirkan setiap tahun Agustus- Penyusunan Reviu dan Kepala Daftar Risiko September RKA OPD pemutakhiran Daerah dan RTP 201X (Penetapan Risiko Sekda selaku Strategis rencana Strategis Koordinator (Entitas) OPD sasaran & (Entitas) OPD |» Unit Pemilik pagu Catatan: Risiko anggaran Risiko Tingkat Es. 2 per strategis (Kepala kegiatan) (entitas) OPD OPD/SKPD akan direviu dan dan di Kabag/Kabid mutakhirkan OPD) 8 Januari- Pelaporan Pelaporan « Kepala Laporan Februari Keuangan Pengelolaan Daerah Pengelolaan Tahun Risiko Tahun " Kepala OPD Risiko Tahun 201X » UPR Tingkat 201X 201Xt1 pemerintah daerah, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 » Unit Kepatuhan Sekda selaku koordinator 9 Februari- Reviu APIP Evaluasi Inspektorat Laporan Maret Tahun pengelolaan (APIP Daerah) Evaluasi 201X#1 risiko oleh Pengelolaan APIP Risiko Penilaian Kepala Daerah Laporan Maturitas Kepala OPD Penilaian SPIP Inspektorat Maturitas SPIP (APIP) Daerah III." PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH PROVINSI MALUKU Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Provinsi Maluku adalah sebagai berikut: A. Struktur Pengelolaan Risiko PENANGGUNG jaWAn Gilbert KOA4TE PENGELOLAAN PEMDA conDATOR PENYPLE NGGARAAN 0 UN PEMLK EKO Laatan || . PNGOA Sen mara Damn kerengan MANGGUNG JANAB PENGAWASAN 0 VAN AMIN RSYOTX ESEONI Aakper rapet Detrah kd Kabag pasa Kapat Badan agan Setu, San, dang KepUNO Ser, Bang UNT FEMLK RED IX Lartan dan Sunag ng. Sato bid onde Serda Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Provinsi Maluku Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut: 1 . Penanggung jawab,
12. 2.Koordinator penyelenggaraan,
13. 3.Unit pemilik risiko,
14. 4.Komite pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah
15. 5.Unit kepatuhan, dan 6 Penanggung jawab pengawasan. B. Proses Pengelolaan Risiko Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dengan tahapan sebagai berikut: f Identifikasi Kelemahan Lingkungan b----......... Pengendalian intern (1) Identifikasi Risiko au Pemantayan

(5)$ Fa Analisis Risiko Penilaian Risiko JanamPenetapan Konteks/Tujuan c Kegiatan Pengendalian (3) Diadaptasi dari AS/NZS: 2004 Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagaiberikut:

1.Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian a. b. Cc. d. lingkungan Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen: Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control Environment Evaluation (CEE), dan urusanpengendalian wajib/ pilih
2.Penilaian Risiko

a.Penetapan Konteks/Tujuan 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko, 2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan, 3) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko, 4) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
b.Identifikasi Risiko
c.Analisis Risiko 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko: 2) Memvalidasi risiko, 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan, 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP): a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian, b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko, c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian, d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP, dan e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.
1. 3.Kegiatan Pengendalian
a.Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP,
b.Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
1. 4.Informasi dan Komunikasi Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.
2. 5.Pemantauan
a.Pemantauan atas implementasi pengendalian,
b.Pemantauan kejadian risiko. PELAPORAN Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. IV A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko Unit pemilik risiko baik risiko strategis pemerintah daerah, strategis dan operasional OPD menyusun laporan pelaksanaan dan disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian pada saat pelaksanaan DPA diterima perangkat daerah. B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko Unit pemilik risiko baik risiko strategis pemerintah daerah, strategis dan operasional OPD menyusun laporan berkala pengelolaan risiko dan disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal secara triwulanan. C. Pedoman Pengelolaan Risiko atas Urusan Wajib/Pilihan pada Pemerintah Daerah Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal menyusun laporan berkala pemantauan pengelolaan risiko dan disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah secara triwulanan. GUBERNUR MALUKU, MU ISMAIL

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…