DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pedoman penyedia barang dan/jasa dalam penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pembayaran belanja yang melampaui tahun anggaran 2025.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Daerah yang Melampaui Tahun Anggaran, l. 2. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516),

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516),
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869),
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494),
9.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63):
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
11.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762),
12.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lemban Negara Daerah Provinsi Maluku Nomor 137), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Daerah adalah Provinsi Maluku. Gubernur adalah Gubernur Maluku. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang brtugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangat Daerah yang dipimpinnya. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang dan/jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Perpanjangan waktu adalah perubahan waktu pelaksanaan akibat keadaan kahar atau peristiwa kompensasi. Pemberian kesempatan adalah pemberian waktu kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan yang dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan jaminan pelaksanaan. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Peristiwa Kompensasi adalah suatu kejadian yang dapat mengakibatkan pergantian ganti rugi yang bukan disebabkan kelalaian penyedia. 4 5. 6. 8. 9. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD: Berita Acara Serah Terima adalah dokumen legalitas penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia kepada pemberi kerja. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum/perusahaan penjaminan/perusahaan asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang bulan Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan penyedia barang dan/jasa dalam penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pembayaran belanja yang melampaui tahun anggaran.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan agar penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pembayaran belanja yang melampaui tahun anggaran dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan tertib.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
1. a.belanja yang melampaui tahun anggaran akibat keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 10096 (seratus persen) pada tahun berkenaan,
2. b.belanja yang melampaui tahun anggaran akibat perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan: dan
3. c.belanja yang melampaui tahun anggaran akibat kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Belanja Daerah yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja yang:
1. a.dibiayai dari APBD: dan
2. b.pembayaran dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.

BAB II

BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN TERHADAP PEKERJAAN YANG TELAH DISELESAIKAN 10096 PADA TAHUN BERKENAAN

Pasal 4

(1)Keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan
(2)
(1)
(2)3) 100"6 (seratus persen) pada tahun berkenaan dengan kriteria:
1. a.keterlambatan administrasi penatausahaan pembayaran belanja daerah oleh Perangkat Daerah,
2. b.dana di Kas Daerah pada batas akhir pengajuan SPM di bulan Desember tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran berkenaan, dan
3. c.kendala teknis pembayaran bank yang ditunjuk sebagai Rekening Kas Umum Daerah di akhir tahun anggaran. Pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 10096 (seratus persen) pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran atas penatausahaan belanja daerah melalui mekanisme belanja barang/jasa kepada pihak ketiga/kontraktual dan/atau swakelola.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan secara tertulis atas penyebab terjadinya belanja daerah yang melampaui tahun anggaran akibat keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100" (seratus persen) pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disertai dokumen pendukung. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a.berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan,
b.Berita Acara Serah Terima,
c.SP2D atas pembayaran yang telah dilakukan, dan
d.Kontrak atau ikatan perjanjian/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

(1)Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Gubernur menugaskan APIP untuk melakukan reviu.
(2)Reviu APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara melakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Hasil reviu APIP dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur dengan ditembuskan pada Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan tertulis dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.
(4)Kepala Perangkat Daerah melaporkan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada TAPD.

Pasal 7

(1)Kapala Perangkat Daerah menyusun RKA-SKPD pada program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan dengan jumlah anggaran sesuai dengan rekomendasi APIP.
(2)Kapala Perangkat Daerah menyampaikan usulan perubahan RKA-SKPD kepada TAPD melalui PPKD untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Penganggaran belanja yang melampaui tahun anggaran diakibatkan keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 10096 (seratus persen) pada tahun berkenaan dapat menggunakan sumber dana antara lain:
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya,
2. b.belanja Tidak Terduga melalui mekanisme pergeseran anggaran,
3. c.penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, sub kegiatan lainnya,
4. d.penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau
5. e.memanfaatkan kas yang tersedia.
(2)Penganggaran belanja yang melampaui tahun anggaran dianggarkan pada program, kegiatan, sub kegiatan serta rekening belanja yang sama dengan tahun sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menjadi dasar Pemerintah Daerah melalui TAPD untuk melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
(2)Perubahan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD dan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
(3)Dalam hal tidak dilakukan perubahan APBD maka perubahan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung pada Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 10

(1)Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diikuti dengan penyusunan DPA dan anggaran kas sebagai dasar dalam penerbitan SPD.
(2)Pelaksanaan pembayaran atas belanja daerah yang melampaui tahun anggaran berdasarkan Surat Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan apabila:

a.APIP telah memberikan rekomendasi:
b.anggaran telah dialokasikan pada perubahan DPA-SKPD berkenaan, dan Cc. telah tersedianya SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…