DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi, dan susunan organiosasi, tata kerja, kelompok jabatan fungsional, pengangkatan, pemberhentian dan jabatan perangkat daerah, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Maluku dan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan, perlu dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617); 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku; Peraturan Gubernur Maluku Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Maluku. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI MALUKU DAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5.Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku sebagai Daerah Otonom.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
8.Badan Daerah adalah Badan Perbatasan Daerah dan Badan Keastuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku.
9.Kepala Badan adalah Kepala Badan Perbatasan Daerah dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku.
10.Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara Provinsi Maluku.
11.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Maluku.
13.Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
14.Jabatan Struktural adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi Negara.
15.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
16.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Badan Pengelola Perbatasan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
(2)Badan Pengelola Perbatasan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Badan Pengelola Perbatasan Daerah bertugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
2. b.penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan perbatasan;
4. d.pelaksanaan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
5. e.penginventarisasian potensi sumber daya untuk pengusulan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
6. f.pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah terdiri dari :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. 2.Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. c.Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama, Terdiri atas :
  1. 1.Kepala Sub Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama I; dan
  2. 2.Kepala Sub Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama II.
4. d.Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, terdiri atas :
  1. 1.Kepala Sub Bidang Koordinasi Pelaksanaan I; dan
  2. 2.Kepala Sub Bidang Koordinasi Pelaksanaan II.
5. e.Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi, terdiri atas :
  1. 1.Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi I ; dan
  2. 2.Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi II.
6. f.Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang yang untuk sementara waktu melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Peraturan Perundang- Undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan;
(2)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

(1)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik, dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik, dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
6. f.pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran;
  2. 2.Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
  3. 3.Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Terdiri atas :
  1. 1.Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
  2. 2.Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
4. d.Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas :
  1. 1.Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
  2. 2.Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik; .
5. e.Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas :
  1. 1.Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Budaya dan Agama; dan
  2. 2.Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
6. f.Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas :
  1. 1.Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
  2. 2.Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas secara vertikal dan horisontal.
(2)Setiap Pejabat struktural di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya wajib memberikan bimbingan/petunjuk, dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 9

(1)Setiap Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Sekretaris Daerah yang selanjutnya ditampung dan diolah sebagai bahan laporan Sekretaris Daerah kepada Gubernur.
(2)Setiap laporan yang diterima secara berjenjang dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan pelaporan lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan daerah.

Pasal 10

(1)Setiap bawahan di Lingkungan Badan Daerah wajib bertanggungjawab kepada atasan yang berwenang dan melaksanakan tugas yang diemban dengan rasa penuh tanggungjawab.
(2)Setiap bawahan wajib mematuhi bimbingan/petunjuk dan arahan atasan yang berwenang dan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…