DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mngatur mengenai pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta DO bagi Pimpinan DPRD.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. 3.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku. adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku.
6.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
7.Kemampuan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat KKD adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan 3 8. 9. 10. 11. Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dalam menentukan besaran pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta DO bagi Pimpinan DPRD.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta DO bagi Pimpinan DPRD.

BAB III

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara. 4

(2)
(3)
(1)
(2)
(3)Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum. terdiri Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 5

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2023. Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tersebut diatas, dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 termasuk dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

Pasal 7

(1)Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku diberikan sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
(2)Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku diberikan sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
(3)Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD adalah : 5
1. a.Ketua DPRD disediakan sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD, dan
2. b.Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 18 Maret 2025 GUBERNUR MALUKU, GAS RN p N uk ri EWERISSA AP Diundangkan di Ambon pada tanggal 18 Maret 2025 AAA RAH MALUKU, Ya Tg €ARIAT AL us 4. Ir. SADALI IE, M.Si, IPU BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025 NOMOR 379. 6

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…