DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, alokasi, penetapan alokasi, penganggaran, pelaksanaan penganggaran, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kegiatan-Kegiatan Yang Mengalami Pergesaran Anggaran Antar Rincian Objek Belanja Dalam Objek Belanja Berkenan Dan Antar Objek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4.Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66);
19.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 82); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEGIATAN-KEGIATAN YANG MENGALAMI PERGESARAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBJEK BELANJA DALAM OBJEK BELANJA BERKENAN DAN ANTAR OBJEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku;
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
6.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kegiatan mendesak meliputi kegiatan-kegiatan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan Belanja Bantuan Hibah.

BAB III

ALOKASI

Pasal 3

(1)Alokasi dana untuk Kegiatan-kegiatan yang mengalami pergesaran anggaran antar objek belanja dan antar rincian objek belanja ditetapkan sebesar Rp. 98.262.246.000,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
(2)Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENETAPAN ALOKASI

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menggunakan anggaran dan kegiatan sesuai penetapan alokasi dengan yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 5

Alokasi anggaran untuk menunjang kegiatan-kegiatan sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat 1 dibebankan pada APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019.

BAB VI

PELAKSANAAN PENGANGGARAN

Pasal 6

(1)Program dan kegiatan dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dengan besaran nilai pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(2)Pelaksanaan perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ini dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
(3)Peraturan Gubernur Maluku tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA- SKPD) Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 1 Juli 2019 GUBERNUR MALUKU, TTD MURAD ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 1 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH MALUKU, TTD HAMIN BIN THAHIR BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 NOMOR

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…