DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga dalam APBD yang terkait dengan pengendalian Inflasi Daerah dengan menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan, komunikasi yang efektif dan memberikan Bantuan Sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak Inflasi Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengendalikan inflasi daerah l. dengan menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di daerah,
b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomot 12 Tahun 2019, dalam melaksanakan tugas kepala daerah berwenang antara lain mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat serta dapat menggunakan Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516):

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801),
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6859):
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6859),
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757): 7 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869):
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738): 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041),
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157),
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):
14.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2021 Tahun 2021 Tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 870),
15.Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578),
16.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 137),
17.Peraturan Gubermur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021 Nomor 100),
18.Peraturan Gubernur Maluku Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021 Nomor 124): MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku. 4, Badan Pusat Statistik Daerah adalah Badan Pusat Statistik Provinsi MalukuJaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Provinsi Maluku. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
10.SKPD Teknis adalah SKPD yang ditunjuk secara fungsional menangani keadaan darurat termasuk keperluan mendesak. li. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang melaksanakan pengelolaan APBD dan mempunyai tugas bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
12.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14.Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 16.Pejabat Penguji adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran mengenai ketersediaan anggaran, kelengkapan, dan keabsahan hak tagih. 17.Pejabat Penandatangan Perintah Pembayaran adalah pejabat yang memerintahkan pembayaran atas beban APBD. ag
18.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 19.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkatSPD adalah dokumen tersedianya menyatakan melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran. 21.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab untuk dana atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 22.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.
23.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran SKPD kepada pihak ketiga.
24.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 25.Surat Permintaan Pembiayaan adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat dan/atau petugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembiayaan. 26.Surat Perintah Pencairan Uang yang selanjutnya yang selanjutnya disingkat SP2U adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan uang pada rekening bendahara pengeluaran SKPD yang diterbitkan oleh PA/KPA SKPD Teknis. 27.Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disebut RKB adalah dokumen yang berisi usulan rencana belanja pengendalian inflasi Daerah. 28.Kepala SKPD Teknis adalah kepala SKPD yang melaksanakan teknis pengendalian inflasi Daerah.
29.Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun- tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 30.Keperluan Mendesak adalah pengeluaran Daerah dalam rangka pengendalian inflasi Daerah yang merupakan kejadian di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
31.Inflasi Daerah adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus di Daerah.
32.Sasaran Inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
33.Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah barang yang telah ditentukan jenisnya dalam peraturan perundangan yang berlaku.
34.Subsidi adalah semua bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan pemerintah pada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah dengan tujuan untuk menjaga kestabilan harga. 35.Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya adalah bantuan yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko social yang tidak dapat diperkirakan pada penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial lebih besar lagi bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
36.Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. 37.Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah yaitu data induk yang berisi data pemerlu kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi kesejahteraan sosial.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga dalam APBD yang terkait dengan pengendalian Inflasi Daerah dengan menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan, komunikasi yang efektif dan memberikan Bantuan Sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak Inflasi Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliput :

a.penggunaan BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah,
b.kriteria Keperluan Mendesak, Cc. jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang disubsidi:
d.kelompok sasaran penyaluran Subsidi,
e.besaran Subsidi, tata cara pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban BTT, dan g monitoring, pengawasan, dan evaluasi.

BAB IL

PENGGUNAAN BTT DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian inflasi di Daerah
(2)Pengendalian inflasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sebagian alokasi BTT untuk Keperluan Mendesak.

Pasal 5

(1)BTT dalam rangka pengendalian inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk memberikan :
1. a.subsidi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting,
2. b.subsidi distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, Cc. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dan
3. d.biaya operasional kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi.
(2)BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut :
1. a.jenis,
2. b.objek, Cc. rincian objek, dan
3. d.sub rincian objek.
(3)Besaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dimaksud ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Biaya operasional kegiatan pengendalian inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain biaya penunjang pelaksanaan pengendalian inflasi di daerah kabupaten/kota dan biaya perjalanan dinas petugas, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. bagaimanase

BAB III

KRITERIA KEPERLUAN MENDESAK

Pasal 6

(l) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dalam hal tingkat Inflasi Daerah melebihi tingkat Sasaran Inflasi dan/atau diatas batas deviasi yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tahun yang bersangkutan.

(2)Tingkat Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ms oleh Badan Pusat Statistik Daerah setiap bulannya.
(3)Tingkat Sasaran Inflasi dan/atau batas deviasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Tingkat Inflasi Daerah. dirili

BAB IV

JENIS BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING YANG DISUBSIDI

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dapat diberikan subsidi.
(2)Jenis Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Jenis Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Penyusunan dan penetapan Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

KELOMPOK SASARAN PENYALURAN SUBSIDI

Pasal 8

Kelompok sasaran penyaluran subsidi dalam rangka pengendalian inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :

a.Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, kepada:
1. 1.badan usaha milik negara,
2. 2.badan usaha milik daerah, atau
3. 3.badan usaha milik swasta (distributor, agen, atau pedagang besar), dan
4. 4.pelaku usaha perorangan dan produsen (petani dan nelayan).
b.Subsidi Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, kepada:
1. 1.badan usaha milik negara,
2. 2.badan usaha milik daerah, atau
3. 3.badan usaha milik swasta (distributor, agen, atau pedagang besar), dan
4. 4.pelaku usaha perorangan dan produsen (petani dan nelayan).
c.Cc. Bantuan Sosial, kepada :
1. 1.PPKS yang masuk dalam DTKS, dan
2. 2.petani, nelayan (perorangan/kelompok), pelaku usaha mikro kecil dan menengah, sopir/ojek/becak, pekerja/buruh yang tidak termasuk dalam dtks.

BAB VI

BESARAN SUBSIDI

Pasal 9

(1)Besaran Subsidi yang disalurkan untuk Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diatur tersendiri dengan surat Keputusan Gubernur.
(2)Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari kenaikan harga dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan memperhatikan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan/atau perkembangan harga pasar.

Pasal 10

(1)Besaran Subsidi yang disalurkan untuk Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diatur tersendiri dengan surat keputusan gubernur,
(2)Besaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari kenaikan biaya distribusi dari sentra produksi dan/atau luar Daerah.
(3)Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk distribusi barang dari sentra produksi dan/atau luar Daerah.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…