DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: l. 2. 3. Daerah adalah Provinsi Maluku. Gubernur adalah Gubernur Maluku. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
6.Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah.
7.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Maluku yang berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Maluku.
8.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku yang berkedudukan sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD.
9.Staf Ahli/Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD adalah Tenaga Profesional yang diangkat dengan Keputusan Sekretaris DPRD untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi, Pimpinan dan Anggota DPRD.
10.Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
11.Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
12.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan berupa jaminan pemeliharaan keschatan, pakaian dinas dan atributnya, rumah jabatan dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas kepada Pimpinan DPRD, belanja rumah tangga Pimpinan DPRD, rumah dinas dan perlengkapannya serta tunjangan transportasi kepada Anggota DPRD.
13.Dana Operasional Pimpinan yang selanjutnya disebut DO adalah Dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
14.Belanja Rumah tangga Pimpinan DPRD adalah belanja kebutuhan sehari- hari yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, representasi dan pelayanan sebagai Pimpinan DPRD.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:

a.APBD:dan
b.yang bersangkutan.

Pasal 3

(1)Pengahasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang pajaknya dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi,
1. a.uang representasi, b tunjangan keluarga, Cc. tunjangan beras, d uang paket, €. tunjangan jabatan, f tunjangan alat kelengkapan, dan . tunjangan alat kelengkapan lainnya.
(2)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sampai dengan huruf e dibayarkan setiap bulan.
(3)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(4)Besaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Pengahasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang pajaknya dibebankan kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
1. a.TKI, dan
2. b.Tunjangan Reses.
(2)TKI Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan setiap bulan.
(3)Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan setiap melakukan Reses.
(4)Besaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayar sesuai kelompok kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PAKAIAN DINAS

Pasal 5

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak mendapatkan:
1. a.pakaian dinas, dan
2. b.atribut.
(2)Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.

Pasal 6

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri dari:

a.pakaian sipil harian lengan pendek disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun:
b.pakaian sipil harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun, C. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun,
d.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun,
e.pakaian asli daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

(1)Atribut sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b merupakan kelengkapan pakaian dinas berupa Emblem/Pin/Lencana yang berlogo daerah.
(2)Emblem/Pin/Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masing-masing Anggota DPRD 1 (satu) buah dalam 5 tahun, kecuali terjadi pergantian antar waktu.
(3)Emblem/Pin/Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.Emblem/Pin/Lencana Pertama (asli) terbuat dari logam emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 8 (delapan) gram, dan
2. b.Emblem/Pin/Lencana kedua (imitasi) terbuat dari logam perak seberat 8 (delapan) gram yang disepuh emas.
(4)Pengadaan Emblem/Pin/Lencana yang berlogo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan pengadaan aset dengan memedomani peraturan perundang-undangan.
(5)Pada saat Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, Emblem/Pin/Lencana yang berlogo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam kategori barang milik daerah wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.

Pasal 8

Standar satuan harga dan kualitas pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI

Pasal 9

Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

a.jaminan kesehatan:
b.jaminan kecelakaan kerja:
c.jaminan kematian: dan
d.pakaian dinas dan atribut.

Pasal 10

(1)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pimpinan DPRD disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya,
2. b.kendaraan perorangan dinas, dan
3. c.belanja rumah tangga.
(2)Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
(4)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi.
(5)Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang setiap bulan terhitung sejak tanggal pengucapan Sumpah/Janji.
(6)Bagi Pimpinan DPRD yang suami/istri sama-sama menjabat sebagai Pimpinan atau Anggota DPRD Tunjangan Perumahan hanya diberikan kepada salah 1 (satu) orang suami/istri.
(7)Bagi Pimpinan DPRD yang suamifistri menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur tidak diberikan Tunjangan Perumahan.
(8)Bagi Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 11

(1)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Anggota DPRD dapat disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya, dan
2. b.tunjangan transportasi.
(2)Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
(4)Dalam hal Pemerintah Dacrah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (Il), kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan,
(5)Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah /janji.
(6)Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan transportasi terhitung sejak tanggal pemberhentian.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…