DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 15 Tahun 2020

Nomor: 15
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang panduan pelaksanaan pembatasan pergerakan orang dan moda transportasi dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Maluku, meliputi pembatasan pergerakan orang, pembatasan pergerakan moda transportasi, hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama pembatasan, sumber daya penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya menekan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) semakin meluas, perlu melakukan pembatasan pergerakan orang dan moda transportasi di Pulau Ambon;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembatasan Pergerakan Orang dan Moda Transportasi Dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Pulau Ambon; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBATASAN PERGERAKAN ORANG DAN MODA TRANSPORTASI DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PULAU AMBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
4.Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
5.Walikota adalah Walikota Ambon.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Maluku.
7.Pembatasan Pergerakan Orang dan Moda Transportasi yang selanjutnya disebut Pembatasan adalah pembatasan pergerakan orang yang beraktivitas di luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Pulau Ambon, serta pembatasan pergerakan moda transportasi yang beroperasi di dalam, dari dan ke Pulau Ambon.
8.Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
9.Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan daerah.
10.Orang adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Pulau Ambon.
11.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
12.Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Maluku yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Provinsi adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID- 19) yang dibentuk Pemerintah Provinsi Maluku.
13.Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten/Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Pemerintah Kota Ambon.

BAB II

PEMBATASAN MODA TRANSPORTASI

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan pembatasan pergerakan orang dan moda transportasi dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Maluku.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.membatasi pergerakan orang dalam kegiatan tertentu dalam menekan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19); dan
b.membatasi pergerakan moda transportasi dalam menekan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.pembatasan pergerakan orang;
b.pembatasan pergerakan moda transportasi;
c.hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama pembatasan;
d.sumber daya penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
e.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
f.sanksi.

BAB IV

PEMBATASAN PERGERAKAN ORANG

Pasal 5

(1)Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Gubernur memberlakukan Pembatasan pergerakan orang di Pulau Ambon.
(2)Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Pembatasan pergerakan orang yang beraktivitas di luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Pulau Ambon.

Pasal 6

Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi.

Pasal 7

Jangka waktu pemberlakuan Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Pembatasan pergerakan orang yang beraktivitas diluar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

a.penghentian sementara proses belajar mengajar di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
b.pembatasan proses bekerja di tempat kerja;
c.pembatasan kegiatan keagamaan;
d.pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; dan
e.pembatasan kegiatan sosial dan budaya.

Pasal 9

(1)Selama pemberlakuan Pembatasan, dilakukan penghentian proses belajar mengajar di sekolah.
(2)Penghentian proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan proses belajar mengajar di rumah dengan media yang paling efektif melalui metode pembelajaran jarak jauh.
(3)Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
(4)Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan Pembatasan diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Pasal 10

(1)Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), meliputi:
1. a.lembaga pendidikan tinggi;
2. b.lembaga pelatihan;
3. c.lembaga penelitian,
4. d.lembaga pembinaan; dan
5. e.lembaga sejenisnya.
(2)Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
(3)Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…