DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 15 Tahun 2024

Nomor: 15
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Maluku

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Target Triwulan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja perangkat daerah pelaksana dan pihak yang terkait dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta menjamin kelancaran dan pencapaian target penerimaan penerimaan asli daerah khususnya penerimaan pajak daerah, maka perlu ditetapkan target penerimaan pajak daerah:
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak daerah maka diperlukan pengaturan tentang penetapan target per triwulan penerimaan pajak daerah tahun 2023,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Target Triwulan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2."Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Menimbang La. Dipindai dengan CamScannercs 2
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 ten aa Provinsi Maluku (Lembaran Negara epupIndonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tamb anLembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6869):
5.Peratran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
6.Peraturan arah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 136), R MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Gubernur adalah Gubernur Maluku. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. Target Triwulan Penerimaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Target Triwulan adalah target penerimaan pajak daerah yang dihitung pertriwulan dalam tahun anggaran berjalan.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.
8.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor.
9.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB, adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat. ,
11.Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP, adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
12.Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat PR adalah pungutan atas cukai Rokok yang dipungut oleh Pemerintah. ANDA . Dipindai dengan CamScannerec 3
13.Kas Daerah adalah kas Daerah Pemerintah Provinsi Maluku.

Pasal 2

Penetapan Target Triwulan dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar untuk menghitung : a. target kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak: - pembagian dana bagi hasil Pajak kepada kabupaten / kota, dan Cc. pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak. b.

Pasal 3

Penetapan Target Triwulan bertujuan untuk : a. meningkatkan kinerja instansi pelaksana dan pihak yang terkait dalam pemungutan Pajak, dan b. terciptanya kelancaran dan pencapaian target penerimaan pendapatan asli daerah khususnya penerimaan Pajak.

BAB II

TARGET TRIWULAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Pasal 4

(1)Target penerimaan Pajak tahun anggaran 2024 terdiri dari:
1. a.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):
2. b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB):
3. c.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB):
4. d.Pajak Pengambilan Air Permukaan (PPAP): dan
5. e.Pajak Rokok (PR).
(2)Target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun per jenis Pajak dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut :
1. a.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 117.683.732.255,99
2. b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp. 63.704.350.446,66 (BBN-KB) sebesar
3. c.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp. 188.044.478.395,34 (PBB-KB) sebesar
4. d.Pajak Pengambilan Air Permukaan (PPAP) Rp. 554.697.500,00 sebesar
5. e.Pajak Rokok (PR) sebesar Rp. 156.176.836.920,00 JUMLAH Rp. 526.164.095.517,99
(3)Pembagian Target Triwulan disusun berdasarkan target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan terdiri atas triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV.
(4)Presentase pembagian Target Triwulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Dipindai dengan CamScanner 4
(1)Dalam pelaksanaan Target Triwulan, Kepala Badan berwenang:
1. a.menghitung dan menetapkan target penerimaan Pajak per unit pelaksana teknis badan pada kabupaten/kota,
2. b.menghitung pembagian dana bagi hasil Pajak kepada kabupaten/kota, dan
3. c.menghitung pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak.
(2)Kepala Badan wajib melaporkan hasil pelaksanaan Target Triwulan kepada Gubernur.
(3)Pembagian dana bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (aj huruf b ditetapkan oleh Gubernur.
(4)Penerima dan besaran insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Gubernur.

BAB III

PELAKSANAAN Pasal 5 Gubernur melalui Badan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Target Triwulan.

Pasal 6

Target penerimaan Pajak berdasarkan Peraturan Gubernur ini berlaku mulai 1 Januari 2024. ' Pasal 7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 18 Maret 2024 GUBERNUR MALUKU, MU ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 18 Maret 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, —p— SADALI IE BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2024 NOMOR 338. Dipindai dengan CamScanner LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHuyny ANGGARAN 2024 PRESENTASE PEMBAGIAN TARGET TRIWULAN PENERIMAAN PER JENIS PA yaK DAERAH PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2024 1 GUBERNUR MALUKU, | MU ISMAIL : Dipindai dengan CamScanner TW3 No| JENIS PAJAK TARGET 2024 Aha ak NN Lha. 1 PKB Rp 117,683,732,255.99 | Rp 23,536,746,451.20 | Rp 35,305,119,676.80 | Rp 29,420951064.00 | Rp 29,420,933,064.00 2) sewxa | Ro 627043s0A4666 | Rp 1274087008033 | Rp 19111305,13400 | Rp 159260161161 | R0 15,26087,611.67 3| peass | Rp 188044475305.34 | Rp 37,608,805,67907 | Rp 56,413,343,518.60 1 Rp 67,011,msge.21 Rp 47,011,119,598.84 4 pap IRp 554,697,s0000|Rp 110939,500001Rp 166,409,250.001 Rp 138617.00 Rp 138,674,375.00 Ss | pamkrokok | Rp 156,176,836,920.00 | Rp 31,235,367,384.00 | Rp 46,853,051,076.00 1 Rp 39,044,209240.00 | Rp 39,044,209,230.00 JUMLAH | Rp 526,164,095,517.99 | Rp 105,232,819,103.60 | Rp157,849,228,655.40 | Rp 131,541025,399.50 Rp 131,541,023,879.50 Ti

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…