DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Penjabaran APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, Penjabaran APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.3.030.770.926.209,72 (tiga triliun tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluhjuta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah koma tujuh puluh dua sen), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan penyesuaian alokasi transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (17) huruf f Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran.Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, penyesuaian rincian anggaran transfer ke daerah sebagai akibat dari kebijakan pemerintah terkait dengan pencadangan transfer ke daerah, ditetapkan oleh Menteri Keuangan: bahwa untuk memenuhi diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran: b Cc. 1 bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617): 1.

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) : 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) : 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) : Fa 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801): Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869): 2 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995): Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712): & Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575): Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155): Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272): Laut k22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340: Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351): Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) : PN 3 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041), PI Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041): Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178): Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinajaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279): Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398): Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan pertanggung-jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 648): Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun 976): 4 1t Menetapkan 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 235), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965): Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/KM.7/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S- 116/PK/2024 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025: Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 135): Peraturan Gubernur Maluku Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 367): dan MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. 5

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penjabaran APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, Penjabaran APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.3.030.770.926.209,72 (tiga triliun tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah koma tujuh puluh dua sen), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut : Pendapatan Daerah Rp. 3. 030.770.926.209,72 Belanja Daerah Rp. 3.13.600.536.577,72 (2

2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 3.030.770.926.209,72 (tiga triliun tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah koma tujuh puluh dua sen), yang bersumber dari :

a.Pendapatan Asli Daerah:
b.Pendapatan Transfer, dan Cc. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 6
1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.157.438.895.000 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh empat milyar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat, yaitu :
1. a.Dana Bagi Hasil (DBH),
2. b.Dana Alokasi Umum (DAU):
3. c.Dana Alokasi Khusus (DAK), dan
4. d.Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
  1. 4.Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat(4), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : vw

Pasal 7

(1)Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.78.843.770.000 (tujuh puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 6.687.542.000 (enam milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah),
2. b.Dana Bagi Hasil Pasal 21 sebesar Rp. 31.152.664.000, (tiga puluh satu milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).
3. c.Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebesar Rp. 736.843.000, (fujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah),
4. d.Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara-Royalty sebesar Rp. 3.428.191.000, (figa milyar empat ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah): 7
5. e.Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 2.485.577.000, (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp. 34.352.953.000, (tiga puluh empat milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), f
(2)Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.584.180.021.000 (satu triliun lima ratus delapan puluh empat milyar seratus delapan puluh juta dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari : b. Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 1.314.028.852.000 (satu triliun tiga ratus empat belas milyar dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaanya sebesar Rp. 270.151.169.000 (dua ratus tujuh puluh milyar seratus lima puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah),
(3)Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 72.526.208.000, (tujuh puluh dua milyar limaratus dua puluh enam juta dua ratus delapan ribu rupiah) yang terdiri dari : a. b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA sebesar Rp. 5.240.221.000 (lima milyar dua ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah), DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan SMK sebesar Rp. 33.140.527.000 (tiga puluh tiga milyar seratus empat puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah): c DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan sebesar Rp. 0, (nol rupiah): d DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan Jalan sebesar Rp. 0 (nol rupiah). e DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan sebesar Rp. 0 (nol rupiah), dan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB Reguler Penguatan Sistim Kesehatan sebesar Rp. 34.145.460.000, (tiga puluh empat milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), f
(4)Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp. 421.888.896.000, (empat ratus dua puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari :
1. a.DAK Non Fisik- BOS Reguler sebesar Rp. 176.523.806.000 (seratus tujuh puluh enam milyar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam ribu rupiah),
2. b.DAK Non Fisik-BOS Kinerja sebesar Rp. 6.541.500.000 (enam milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), 8 « 6.
3. b.Belanja Modal:
4. c.Belanja Tidak Terduga, dan
5. d.Belanja Transfer. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat(5), dan ayat (6), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.480.766.723.734,54: (dua triliun empat ratus delapan puluh milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah koma lima puluh empat sen), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai, b Belanja Barang dan Jasa, c Belanja Bunga, d Belanja Subsidi:
2. e.Belanja Hibah: dan
3. f.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.330.357.320.668,54 (Satu triliun tiga ratus tiga puluh milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu enma ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh empat sen):
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 963.568.857.108, (sembilan ratus enam puluh tiga milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan rupiah):
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar sebesar Rp. 1.011.374.216 (satu milyar sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah):
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.056.549.090 (satu milyar lima puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah),
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 175.494.133.875 (seratus tujuh puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh empatjuta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah): dan 10 7.
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 9.278.488.777 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta emapat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupia). Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.330.357.320.668,54 (Satu triliun tiga ratus tiga puluh milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu enma ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh empat sen), yang terdiri atas : a Gaji dan Tunjangan: b Belanja Tambahan Penghasilan: Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya: d Belanja Gaji dan tunjangan DPRD: e, Belanja gaji dan tunjangan KDHAWKDH: f Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDHAWKDH: dan
1. g.Belanja Pegawai BLUD.
(2)Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncakan sebesar Rp. 838.558.202.621,54 (delapan ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah koma lima puluh empat sen):
(3)Belanja Tambahan Penghasilan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncakanan Rp. 454.777.215.443, (empat ratus lima puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu emapat ratus emapat puluh riga rupiah):
(4)Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 237.052.546.253 (dua ratus tiga puluh tujuh milyar lima puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah),
(5)Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncakan sebesar Rp. 28.652.321.684 (dua puluh delapan milyar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah): 11
1. b.Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp. 6.678.488.777 (enam milyar enamratus tujuh puluh delapan juta emapat ratus delapfan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
  1. 12.Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat(4), ayat (5), ayat (6), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Belanja Modal Sebagaimana di maksud dalam pasal (8) huruf b direncanakan sebesar Rp. 288.808.202.608 (dua ratus delapan puluh delapan milyar delapan ratus delapan juta dua ratus dua ribu enam ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah, b Belanja modal peralatan dan mesin: Cc, Belanja modal bangunan dan gedung: d Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi: e Belanja modal aset tetap lainnya: dan
2. f.Belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.558.857.000 (delapan milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah):
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 110.487.335.361 (seratus sepuluh milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah):
(4)Belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 116.154,507.929, (seratus enam belas milyar seratus lima puluh emapat juta lima ratus tujuh ribusembilan ratus dua puluh sembilan rupiah):
(5)Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 50.481.542.418, lima puluh milyar emapat ratus delapan puluh satu juta lima ratus emapat puluh dua ribu emapat ratus delapan belas rupiah), dan
(6)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.852.913.500 (satu milyar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah). 15
(7)Ketentuan Pasal 18, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Belanja Tidak terduga Sebagaimana dimaksud dalam pasal (9) Huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.732.000.000 (empat belas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah).

13.Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal (9) ayat direncanakan sebesar Rp. 134.791.774.235,18 (seratus tiga puluh emapat milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupia koma delapan belas sen), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil
2. b.Belanja Bantuan Keuangan
(2)Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 122.791.774.235,18 seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupia koma delapan belas sen): dan
(3)Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah) 16 &

14.Ketentuan Pasal 23, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 2, tercamtum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini terdiri dari :

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)7)
(8)
(9)Lampiran | Lampiran Il Lampiran Illa Lampiran Illb Lampiran IVa Lampiran IvVb Lampiran Va Lampiran Vb Lampiran Vla
(10)Lampiran Vlb Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan: Penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan: Daftar Nama Penerima, Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah: Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah: Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial: Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial: Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan: Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan: Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten: Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota: 17
(11)Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan:
(12)Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara:
(13)LampiranIX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…