DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2021

Nomor: 16
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, wajib LHKPN, pengumuman LHKPN, Tim Pengelola LHKPN, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masih rendahnya kepatuhan penyelenggara Negara dalam penyampaian laporan harta kekayaan di daerah perlu memperkuat komitmen dalam pencegahan korupsi, kolusi dan Nepotisme;
c.bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam penyusunan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku perlu diatur dalam peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
2.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
3.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
4.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pkoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udnagan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
5.Komisi pemberantasan korupsi yang selanjutnya disebut komisi adalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6.Harta kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara Negara berserta istri/suami dan anak tanggungan penyelenggara Negara baik atas penyelenggara Negara, istri/suami, anak tanggungan atau pihak lain yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara Negara memangku jabatannya.
7.Laporan harta kekayaan penyelanggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerima, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.
8.Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh penyelenggara Negara dan/atau komisi kepada publik.
9.Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat E-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan yang dilakukan penyelenggara Negara kepada Komisi secara elektronik melalui laman resmi komisi.
10.Tim pengelola LHKPN Pemerintah daerah adalah tim yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN.
11.LHKPN bertujuan untuk mewujudkan :

a.Penyelenggara Negara yang taat asas umum pemerintahan yang baik;
b.Pemerintah daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
c.Integritas, profesionalitas serta kejujuran Penyelenggara Negara.

BAB II

WAJIB LHKPN

Pasal 2

(1)Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
(2)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Gubernur;
2. b.Wakil Gubernur;
3. c.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
4. d.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
5. e.Pejabat Administrator;
6. f.Pejabat Fungsional Widyaiswara Madya dan Utama;
7. g.Pejabat Fungsional Auditor;
8. h.Pejabat Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah;
9. i.Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa;
10. j.Pejabat Fungsional Tertentu lainnya Tingkat Madya dan utama; dan
11. k.Bendahara.

Pasal 3

(1)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pada saat :
1. a.pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
2. b.berakhirnya masa jabatan atau pension sebagai penyelenggara Negara;
3. c.pengangkatan kembali sebagai penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;atau
4. d.masih menjabat.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama atau pengangkatan kembali dan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada KPK melalui E-LHKPN.

Pasal 5

(1)Dalam hal Penyelenggara Negara tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi ini, maka Komisi dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat Penyelenggara Negara berdinas untuk memberikan sanksi administratif kepada Penyelenggara Negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Komisi membuka akses informasi data kepatuhan penyampaian LHKPN secara elektronik dan/atau non- elektronik melalui media resmi Komisi.
(4)Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa :
1. a.peringatan lisan;dan
2. b.peringatan tertulis.
(5)Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenakan pada Penyelenggara Negara yang terlambat menyampaikan LHKPN.
(2)Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(3)Dalam hal Penyelenggara Negara tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi pemotongan tambah penghasilan.

BAB III

PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 7

(1)Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menerima Tanda Terima dari Komisi.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau nonelektronik melalui media pengumuman resmi Komisi dan/atau instansi.
(3)Format Naskah Pengumuman Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 9

(1)Gubernur menetapkan Tim pengelolah LHKPN.
(2)Tim Pengelolah LHKPN.
(3)kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib bertugas :
1. a.menyampaikan data LHKPN kepada komisi;
2. b.melakukan pemuktahiran data sebagamana dimaksud dalam huruf a pada e-LHKPN;
3. c.mengingatkan wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
4. d.melakkukan koordinasi dengan komisi dalam hal montoring dan efaluasi terhhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekanyaannya;

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 1 Maret 2021 GUBERNUR PROINSI MALUKU, TTD MURAD ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 1 Maret 2021 SEKRETARIS DAERAH MALUKU TTD KASRUL SELANG BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2021 NOMOR 16

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…