DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2023

Nomor: 16
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Kendaraan dari Luar dan di Dalam Daerah Serta Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama wajib pajak kendaraan bermotor, baik yang belum membayar pajak dan/atau yang belum melakukan balik nama kendaraan bermotor yang mutasi dari luar daerah dan di dalam daerah:
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat

(6)Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur dengan Peraturan Gubernur:
1. d.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Kendaraan dari Luar dan di Dalam Daerah serta Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor, Mengingat ! 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869):
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubliK Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841):
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor431):
6.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 01): MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR BAGI KENDARAAN DARI LUAR DAN DI DALAM DAERAH SERTA PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pendapatan.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.
7.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD BPD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. 4. 6.
8.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digcrakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan
9.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan roda dan motor dan tidak melekat secara permancn.
10.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, jak, yang mempunyai hak dan pajak. pemotong pajak dan pemungut paj kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
11.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai undangan perpajakan daerah. akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan
12.Mutasi Masuk Dari Luar Daerah adalah perpindahan pendaftaran kedalam badan usaha. kendaraan bermotor dari Provinsi lain ke Provinsi Maluku.
13.Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
14.Sanksi Administratif adalah denda yang dikenakan terhadap keterlambatan pendaftaran dan/atau pembayaran termasuk bunga kas.

BAB II

OBJEK PEMBEBASAN BBN-KB DAN SANKSI ADMINISTRATIF PKB

Pasal 2

Pembebasan BBN-KB dan pembebasan Sanksi Administratif PKB diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Pembebasan atas BBN-KB penyerahan kedua berupa pokok dan denda untuk kendaraan bermotor di dalam dan luar Daerah, dan
b.Pembebasan Sanksi Administratif PKB untuk kendaraan bermotor yang sudah lewat jatuh tempo paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal pengundangan, dan berlaku hanya untuk mutasi masuk dan daftar ulang kendaraan bermotor.

Pasal 3

Pembebasan BBN-KB dan pembebasan Sanksi Administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan Hukum (plat hitam dan plat kuning).

BAB III

TATA CARA PEMBEBASAN BBN-KB DAN SANKSI ADMINISTRATIF PKB

Pasal 4

Pembebasan BBN-KB dan pembebasan sanksi administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Wajib Pajak orang pribadi yang mendaftarkan kendaraannya ke Daerah,
b.Wajib Pajak orang pribadi yang melaksanakan pendaftaran dan pembayaran bertepatan dengan tanggal pengundangan Peraturan Gubernur ini sampai dengan batas waktu berlaku pembebasan BBN-KB dan pembebasan Sanksi Administratif PKB: dan C. Wajib Pajak yang mendaftarkan dan membayarkan melampaui batas waktu mencantumkan PKB, BBN-KB dan Sanksi Administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan. sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan penetapan dengan

Pasal 5

(1)Pendaftaran Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 surat kendaraan bermotor yang dengan membawa kelengkapan diperlukan. dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan(2) Pembebasan BBN-KB dan pembebasan Sanksi Administratif dapat administrasi yang diperlukan.

BAB IV

BESARAN PEMBEBASAN BBN-KB DAN SANKSI ADMINISTRATIF PKB

Pasal 6

Pembebasan BBN-KB dan pembebasan Sanksi Administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar 100" (seratus persen) atau ditetapkan Rp. 0 (nol rupiah).

BAB V

JANGKA WAKTU PEMBEBASAN BBN-KB DAN SANKSI ADMINISTRATIF PKB

Pasal 7

(1)Jangka waktu pembebasan BBN-KB dan pembebasan Sanksi Administratif PKB dilaksanakan dalam 2 tahap, meliputi:
1. a.tahap pertama, yakni tahap pembayaran tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023, dan
2. b.tahap kedua, yakni tahap pembayaran 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2023.
(2)Wajib Pajak orang pribadi dan badan hukum yang tidak menggunakan jangka waktu pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dikenakan kewajiban membayar BBN-KB dan Sanksi Administrarif PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

Laporan hasil pelaksanaan pembebasan BBN-KB dan pembebasan Sanksi Administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disampaikan Kepala UPTD BPD kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pendapatan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 26 Juni 2023 GUBERNUR MALUKU, MUR ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 26 Juni 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, SADALI IE BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2023 NOMOR 302. Il. PENJELASAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR BAGI KENDARAAN MUTASI MASUK DARI LUAR DAERAH DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN I3ERMOTOR UMUM Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha. Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, tariff BBN-KB yang ditetapkan adalah penyerahan pertama sebesar 11.506 (sebelas koma lima persen) dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 106 (satu persen). Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Umum sebesar 106 (satu persen), apabila pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda, maka Gubernur dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, Provinsi Maluku pada khususnya, telah mengakibatkan kemunduran pereknomian masyarakat sehingga berdampak luas kepada Daerah. Salah satu dampak yang terjadi adalah masih adanya penunggakan pembayaran pajak daerah dan penggunaan kendaraan bermotor yang belum melakukan balik nama. Untuk mengatasi permasalahan ini perlu diberikan pelayanan berupa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor bagi kendaraan mutasi masuk dari luar daerah dan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor. Upaya ini perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan optimalisasi pendapatan daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa, karena jabatannya, Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, serta dapat mengurangkan atau menghapuskan pajak dan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. Peraturan Gubernur ini mengatur materi muatan meliputi objek, tata cara, besaran, jangka waktu, dan pelaporan pembebasan BBN-KB dan Sanksi Administratif PKB. PENJELASAN PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…