DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama II Kendaraan Bermotor dari Luar dan Dalam Daerah Tahun 2025.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mendukung program pemulihan 1, ekonomi nasional dan optimalisasi pendapatan asli daerah, perlu adanya peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor maka Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama II Kendaraan Bermotor Dari Luar Dan Dalam Daerah, perlu diubah, b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama II Kendaraan Bermotor Dari Luar dan Dalam Daerah Tahun 2025: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881):
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382),
8.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 136), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SERTA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA II KENDARAAN BERMOTOR DARI LUAR DAN DALAM DAERAH TAHUN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernuir Maluku Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama II Kendaraan Bermotor Dari Luar Dan Dalam Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 Nomor 373), diubah sebagai berikut: l. 4,

(1)Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pemberian Insentif PKB, Pembebasan BBN-KB dan pembebasan Sanksi Administratif PKB diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Keringan atas PKB yang dibayarkan sebelum jatuh tempo:
b.Pembebasan atas BBN-KB penyerahan kedua berupa pokok dan denda untuk kendaraan bermotor di dalam dan luar Daerah,
c.Pembebasan Tunggakan PKB untuk tahun yang sudah lewat (tahun lalu dan tahun lalu-laluj: dan
d.Pembebasan Sanksi Administratif PKB berupa denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran PKB.
1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pemberian Insentif PKB, Pembebasan BBN-KB dan pembebasan Sanksi Administratif PKB Pembebasan BBN-KB dan pembebasan sanksi administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Wajib Pajak yang mendaftarkan kendaraannya ke Daerah,
b.Wajib Pajak yang melaksanakan pendaftaran dan pembayaran bertepatan dengan tanggal pengundangan Peraturan Gubernur ini sampai dengan batas waktu berlaku pemberian insentif PKB, pembebasan BBN-KB dan pembebasan Sanksi Administratif PKB.
1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pemberian Insentif PKB berupa keringanan atas PKB sebelum jatuh tempo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan sebagai berikut:
1. a.untuk jangka waktu 3 bulan diberikan pemotongan PKB sebesar 1506 (lima belas persen), dan
2. b.untuk jangka waktu 1 bulan diberikan pemotongan PKB sebesar 1006 (sepuluh persen).
(2)Pemberian Insentif PKB Untuk plat merah diberikan pemotongan PKB dari masa PKB terutang 5 Tahun menjadi 3 Tahun.
(3)Pembebasan Tunggakan PKB, BBN-KB dan pembebasan Sanksi Administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, c dan huruf d sebesar 10096 (seratus persen) atau ditetapkan Rp. 0 (nol rupiah). Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Periode pelaksanaan Pemeberian Insentif PKB, BBN-KB, Tunggakan PKB dan Sanksi Administratif PKB sebagai berikut:

a.jangka waktu pemberian insentif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada tanggal 15 Ferbuari sampai dengan 30 Maret 2025.
b.jangka waktu pembebasan Tunggakan PKB, BBN-KB dan pembebasan Sanksi Administratif PKB dilaksanakan pada Tanggal 15 Mei sampai dengan 31 Juli 2025 untuk kendaraan plat hitam/putih, merah dan kuning,
c.jangka waktu pembebasan Sanksi Administratif PKB dilaksanakan pada tanggal 3 November sampai dengan 30 Desember 2025.

(2)Wajib Pajak orang pribadi dan badan hukum yang tidak menggunakan jangka waktu pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dikenakan kewajiban membayar PKB, BBN-KB dan Sanksi Administrarif PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal JI Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 7 Mei 2025 GUBER JR MALUKU NG AY HENDKIK LEWERISSA Diundangkan di Ambon pada tanggal 7 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, AN AH p RON PN LI IEA10 D 4 BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025 NOMOR 383.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2025