DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 17 Tahun 2021

Nomor: 17
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, konfirmasi status wajib pajak, nomor pokok wajib pajak, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Provinsi Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Maluku
2.Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi Pembayar Pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5.Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.
6.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
7.Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.
8.Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
9.Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
10.Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
11.Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
12.Maksud pelaksanaan KSWP adalah untuk mengkonfirmasikan validitas NPWP dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
13.Tujuan pelaksanaan KSWP adalah untuk mengkonfirmasi kewajiban pajak pelaku usaha.

BAB II

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

(1)KSWP dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani layanan perizinan, non perizinan dan layanan pengadaan dalam rangka memberikan layanan publik tertentu.
(2)Layanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.Jenis Perizinan
  1. 1.Izin Pendidikan Menengah Umum;
  2. 2.Izin Pendidikan Menengah Kejuruan;
  3. 3.Izin Pendidikan Khusus;
  4. 4.Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian Pada SMK;
  5. 5.Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional;
  6. 6.Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B;
  7. 7.Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B;
  8. 8.Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Madya;
  9. 9.Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga;
  10. 10.Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Lebih Dari Satu Kabupaten/Kota;
  11. 11.Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;
  12. 12.Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi (Sumber Limbah Lintas Kabupaten/Kota) Kecuali Minyak Pelumas/Oli Bekas;
  13. 13.Surat Keputusan kelayakan Lingkungan (SKKL);
  14. 14.Izin Lingkungan;
  15. 15.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
  16. 16.Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek;
  17. 17.Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
  18. 18.Izin Usaha/Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau;
  19. 19.Izin Usaha Bongkar Muat Barang;
  20. 20.Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan);
  21. 21.Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (IUJPT);
  22. 22.Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (IUPBM) dan Herregistrasi;
  23. 23.Izin Usaha Penyewaan Alat Angkutan Laut/Penunjang Angkutan Laut (PPAL);
  24. 24.Izin Usaha Tally Mandiri;
  25. 25.Izin Depo Petikemas;
  26. 26.Izin Angkutan Perairan Pelabuhan;
  27. 27.Persetujuan Hasil Andalalin;
  28. 28.Izin Koperasi Simpan Pinjam;
  29. 29.Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
  30. 30.Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
  31. 31.Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
  32. 32.Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
  33. 33.Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil (Sampai dengan 10 GT);
  34. 34.Izin Usaha Perikanan (SIUP) Untuk Kapal Penangkapan Ikan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT;
  35. 35.Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Untuk Kapal Penangkapan Ikan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT;
  36. 36.Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Untuk Kapal Penangkapan Ikan Untuk Kapal Latih Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT;
  37. 37.Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Untuk Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT;
  38. 38.Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon Untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT;
  39. 39.Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Angkut Hasil Tangkapan Ikan Ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT;
  40. 40.Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Untuk Hasil Budidaya Ikan Ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT;
  41. 41.Surat Izin Pemuliaan;
  42. 42.Surat Izin Pelepasan;
  43. 43.Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil;
  44. 44.Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
  45. 45.Izin Pengelolaan WP3-K dibawah 12 mil Laut diluar Minyak dan Gas Bumi;
  46. 46.Izin Pelaksanaan Reklamasi;
  47. 47.Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
  48. 48.Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
  49. 49.Izin Usaha Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan;
  50. 50.Izin Usaha Perkebunan yang Terintegrasi Antara Budidaya dengan Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan;
  51. 51.Izin Usaha Perbenihan Tanaman;
  52. 52.Izin Usaha Budidaya Hortikultura;
  53. 53.Izin Usaha Perbenihan Hortikultura;
  54. 54.Izin Usaha Peternakan;
  55. 55.Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
  56. 56.Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK);
  57. 57.Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
  58. 58.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada Hutan Produksi;
  59. 59.Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
  60. 60.Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
  61. 61.Izin Pengeboran Air Tanah;
  62. 62.Izin Penggalian Air Tanah;
  63. 63.Izin Pemakaian Air Tanah;
  64. 64.Izin Pengusahaan Air Tanah;
  65. 65.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL);
  66. 66.Izin Operasi;
  67. 67.Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia Dan Informatika pada Jaringan Milik Pemegang IUPTL atau IO Yang Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;
  68. 68.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL);
  69. 69.Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Dan Batubara Dalam Rangka PMDN pada Wilayah Pertambangan Daerah Dalam Satu Provinsi Termasuk Wilayah Laut s/d 12 mil Laut;
  70. 70.Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Rangka PMDN pada Wilayah Pertambangan Daerah Dalam Satu Provinsi Termasuk Wilayah Laut s/d 12 mil Laut;
  71. 71.Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat;
  72. 72.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian Dalam Rangka PMDN yang Komuditas Tambangnya Berasal dari Satu Daerah Provinsi;
  73. 73.Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar Dalam Rangka PMDN yang Kegiatan Usahanya Dalam Provinsi;
  74. 74.Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi;
  75. 75.Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain dengan kapasitas Penyediaan s/d 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton per Tahun;
  76. 76.Izin Usaha Industri (IUI) Besar;
  77. 77.Izin Perluasan Usaha Industri (IUI) Besar;
  78. 78.Izin Usaha Perdagangan Pengeceran Bahan Berbahaya.
2. a.Jenis Non Perizinan
  1. 1.Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan;
  2. 2.Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF);
  3. 3.Surat Keterangan Penelitian;
  4. 4.Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang Skala Nasional;
  5. 5.Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah;
  6. 6.Surat Keterangan Tanda Terdaftar;
  7. 7.Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL);
  8. 8.Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
  9. 9.Cek Fisik Kapal;
  10. 10.Buku Kapal Perikanan;
  11. 11.Rekomendasi Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas dibawah 100 Km2;
  12. 12.Pendaftaran Usaha Perkebunan Untuk Lokasi Usaha Lintas Kabupaten/Kota;
  13. 13.Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Dengan Luas kurang dari 25 Ha;
  14. 14.Pendaftaran Usaha komoditas Kelapa Sawit Produk : CPO, Inti Sawit, Tandan Kosong, Cangkang, Serat, Sludge Kapasitas Maksimal 5 Ton TBS per Jam;
  15. 15.Pendaftaran Usaha Komoditas Tebu Produk : Gula Kristal Putih Kapasitas Maksimal 1000 Ton Tebu per Hari;
  16. 16.Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang Energi Baru Terbarukan yang Kegiatan Usahanya dalam Satu Daerah Provinsi.
(3)KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;atau
2. b.sistim informasi pada Perangkat Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 3

(1)Hasil KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat berupa :
1. a.keterangan status valid;atau
2. b.keterangan status tidak valid.
(2)Keterangan Status Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan :
1. a.nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
2. b.telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Dalam hal Wajib Pajak memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2), layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah yang menangani layanan perizinan, non perizinan dan layanan pengadaan dapat diberikan.
(4)Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diberikan layanan perizinan, non perizinan dan layanan pengadaan.

Pasal 4

Dalam Hal KSWP oleh Perangkat Daerah yang menangani layanan perizinan, non perizinan dan layanan pengadaan barang dan jasa sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 memuat keterangan tidak valid, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP.

BAB III

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Pasal 5

(1)Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
(2)Pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan atau profesi di Provinsi Maluku, wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
(3)Pelaku usaha dan/atau pekerjaan atau profesi dan pemenang lelang pelaksana pengadaan barang dan jasa yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah, dan yang memiliki NPWP domisili di luar Daerah, wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 5 Maret 2021 GUBERNUR PROVINSI MALUKU, TTD MURAD ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 5 Maret 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU TTD KASRUL SELANG BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2021 NOMOR 129

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…