Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai ketentuan umum, tata cara pembebasan BBN-KB dan pembebasan sanksi administratif PKB, besaran pembebasan BBN-KB dan pembebasan administratif PKB, jangka waktu, pelaporan, dan ketentuan umum.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Pasca Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019,
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. 2. 10. Daerah adalah Provinsi Maluku. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Gubernur adalah Gubernur Maluku. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pendapatan, yang selanjutnya disingkat UPTD P2 adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. perpajakan daerah. Dipindai dengan CamScanner li. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
Pembebasan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan cara :
Pembebasan sanksi administrative PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan cara :
BAB III
Pembebasan BBN-KB sebagiamana dimaksud dalam pasal 2 dan pembebasan sanksi administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebesar 10076 (seratus persen) atau Rp. 0 (nol rupiah). Oo
BAB IV
Pembebasan BBN-KB dan pembebasan sanksi administratif PKB dilaksanakan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022.
BAB V
Kepala Badan wajib melaporkan hasil pelaksanaan pembebasan BBN-KB dan pembebasan sanksi administratif PKB kepada Gubernur. Dipindai dengan CamScanner 1. PENJELASAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PASCA DARURAT BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 UMUM Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha. Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, tarif BBN-KB yang ditetapkan adalah penyerahan pertama sebesar 11.5Yo(sebelas koma lima persen) dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1Yo(satu persen).Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Umum sebesar 1”o (satu persen), apabila pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda, maka Gubernur dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Dalam situasi Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Diseasi (Covid-19) adalah situasi bencana non alam yang melanda dunia,Indonesia dan Provinsi Maluku dan untuk memutus penyebaran virus ini Pemerintah Provinsi Maluku telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dan menghimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah (Stay at Home) sehingga untuk pelayanan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah terkait pelayanan Pajak kendaraan Bermotor perlu diatur sebagaimana mestinya sesuai dengan kondisi darurat bencana non alam yang sedang terjadi. Dipindai dengan CamScanner 1. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Dacrah perlu melakukan optimalisasi pendataan objek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor mutasi dari luar dacrah yang belum balik nama, dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama wajib pajak kendaraan bermotor, baik yang belum membayar pajak dan/atau yang belum melakukan balik nama kendaraan bermotor yang mutasi dari luar dacrah, serta untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak daerah, perlu diberikan pelayanan berupa pembebasan bca balik nama kendaraan bermotor bagi kendaraan mutasi masuk dari luar dacrah dan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa, karena jabatannya, Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, scrta dapat mengurangkan atau menghapuskan pajak dan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…