DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 18 Tahun 2017

Nomor: 18
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, uraian tugas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi, tata kerja, kelompok jabatan fungsional, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Maluku;
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku;
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
5.Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku sebagai Daerah Otonom;
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
8.Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Maluku;
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Provinsi Maluku;
11.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
12.Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu;
13.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
14.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
15.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
16.Pendidikan Menengah adalah pendidikan lanjutan jenjang Pendidikan Dasar yang terdiri atas Pendidikan Menengah Umum dan Pendidikan Menengah Kejuruan;
17.Pendidikan Luar Sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan diluar sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar dan tidak harus berjenjang serta berkesinambungan;
18.Pendidikan Luar Sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melaluikegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan;
19.Sekolah Luar Biasa adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan / atau mental dan bagi anak yang mempunyai bakat istimewa / cerdas;
20.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;
21.Akreditasi adalah Penilaian yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Provinsi (BAP/SM) terhadap sekolah-sekolah TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SDLB, SMPLB, SMALB dan SMK dan dilaksanakan BAP/SM bersama Pemerintah maupun Tim Asesor untuk menentukan sekolah.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Susunan OrganisasiDinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Maluku terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas
2. b.Sekretariat terdiri dari : 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; 2) Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. c.Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas terdiri dari : 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian; 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
4. d.Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan terdiri dari : 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian; 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter .
5. e.Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus terdiri dari : 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian; 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
6. f.Bidang kebudayaan terdiri dari : 1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman; 2) Seksi Sejarah dan Tradisi; dan 3) Seksi Kesenian.
7. g.Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri dari : 1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus; 2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan; dan 3)Seksi Tenaga Kebudayaan.
8. h.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas;
9. i.Cabang Dinas; dan
10. j.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BAGIAN DAN SEKSI

Pasal 3

1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja. 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.menetapkan program kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku berdasarkan rencana Strategis Perencanaan Pembangunan Daerah/Nasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
c.membina bawahan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
d.mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi maluku sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
e.merumuskan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai ketentuan yang berlakuuntuk kelancaran pelaksanaan tugas.
f.merumuskan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
g.merumuskan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
h.merumuskan pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
i.memantau pelaksanaan layanan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku secara berkala untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja secara optimal.
j.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
k.melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi maluku sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pasal 4

1) Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malukumempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaiandan umum, perencanaan dan penyelenggaraan tugas pembantuan serta keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan. 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a.menyusun rencana operasional Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku berdasarkan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b.mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
c.memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d.menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e.mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel;
f.menyelenggarakan pembinaan organisasi, analisis jabatan, ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Provinsi Malukusesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
g.menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan dan penyelenggaraan tugas pembantuan serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
h.mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang pendidikan dan kebudayaan;
i.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
j.menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malukusesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pasal 5

1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umumpada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan mengelola layanan administrasi kepegawaian dan umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima di bidang kepegawaian dan umum. 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a.merencanakan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum berdasarkan rencana operasional Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
c.membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
e.menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi dan analisis jabatan, tatalaksana, perencanaan diklat dan pengembangan sumberdaya aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
f.mengelola layanan administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatausahaan, pembinaan disiplin pegawai ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima kepada pegawai ASN;
g.mengelola urusan kerumah-tanggaan, perlengkapan operasional dan umum, perjalanan dinas, kerjasama dan protokoler di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
h.menyusun data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan database kepegawaian, umum dan hukum;
i.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
j.membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pasal 6

1) Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malukumempunyai tugas menyusun program dan kegiatan serta evaluasi dan pelaporandi lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malukusesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sesuai Rencana Operasional Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
c.membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
e.menyusun program, kegiatan dan anggaran berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
f.melaksanakan penyusunan Renstra dan Renja, IKU, SAKIP dan PK serta LPPD dan LKPJ sesuai ketentuan yang berlaku untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;
g.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran secara berkala di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku agar pengelolaan program, kegiatan dan anggaran terlaksana sesuai perencanaan;
h.menyusun informasi, dokumentasi dan data statistik sektoral di bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
i.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
j.membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pasal 7

1) Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun kegiatan dan mengelola penatausahaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan rencana operasional Sekretariat dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset;
c.membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
e.mengelola penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, baik yang bersumber dari APBD, APBN maupun sumber lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f.mengelola penatausahaan aset di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
g.mengelola data keuangan dan aset secara manual dan elektronik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk untuk dijadikan bahan dalam penyusunan anggaran dan aset;
h.menyusun laporan keuangan dan aset di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset;
i.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
j.membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pasal 8

1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.menyusun rencana operasional Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas berdasarkan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b.mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
c.memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d.menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e.merumuskan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana dan prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
f.menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan kebijakan serta fasilitasi program pembinaan sekolah menengah atas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
g.merumuskanpenetapan kurikulum muatan lokal dan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota, penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah atas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
h.mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan program pembinaan sekolah menengah atas dengan dinas maupun instansi teknis terkait sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
i.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
j.menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pasal 9

1) Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan penilaian sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.menyusun rencana kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian berdasarkan rencana operasional Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kurikulum dan Penilaian;
c.membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Kurikulum dan Penilaian sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Seksi Kurikulum dan Penilaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
e.menyiapkan bahan perumusan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah atas sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f.melaksanakan pembinaan dan fasilitasi di bidang kurikulum dan penilaian sekolah menengah atas sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
g.menyiapkan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah menengah atas serta pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
h.mengelola layanan teknis di bidang kurikulum dan penilaian, baik administrasi maupun teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
i.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Kurikulum dan Penilaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
j.membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Kurikulum dan Penilaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pasal 10

1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana berdasarkan rencana operasional Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
c.membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
e.menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelembagaan kelembagaan dan sarana dan prasarana sekolah menengah atas sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f.melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan dan sarana dan prasarana sekolah menengah atas sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
g.menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah atas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
h.mengelola layanan teknis di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, baik administrasi maupun teknis sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
i.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
j.membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…