DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 18 Tahun 2021

Nomor: 18
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis pelatihan, standar biaya, tata cara pengiriman, pembayaran dan penyetoran, pemanfaatan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pelatihan pengembangan kompetensi di Provinsi Maluku dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memerlukan standarisasi pengelolaan pembiayaan;
c.bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam menyusun standar biaya penyelenggaraan pelatihan pengembangan kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan Sumber Daya Manusia.
5.Instansi Pengirim adalah perangkat daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten/kota di Daerah, Pemerintah provinsi/kabupaten/kota lain, Instansi Pemerintah, dan lembaga non pemerintah yang bertanggungjawab membiayai seseorang atau beberapa orang peserta untuk mengikuti pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
6.Standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan index yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyelenggaraan pelatihan pengembangan kompetensi sumber daya manusia Tahun Anggaran 2021.
7.Pelatihan adalah kegiatan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
8.Pengembangan Kompetensi adalah Upaya Untuk Pemenuhan Kebutuhan Kompetensi sumber daya manusia Dengan Standar Kompetensi Jabatan dan Rencana Pengembangan Karier.
9.Maksud Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Kompetensi adalah sebagai pedoman pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
10.Tujuan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Kompetensi adalah untuk :

a.memberikan kepastian hukum bagi pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;dan
b.mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

BAB II

JENIS PELATIHAN

Pasal 2

Jenis Pelatihan yang diselenggarakan meliputi:

a.pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II;
b.pelatihan kepimimpinan administrator;
c.pelatihan kepimimpinan pengawas;
d.pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil;
e.pelatihan dasar prajabatan;
f.pelatihan kompetensi teknis;
g.pelatihan kompetensi fungsional;
h.bimbingan teknis/workshop;
i.orientasi calon pegawai negeri sipil;
j.orientasi anggota dewan perwakilan rakyat daerah;
k.uji kompetensi/sertifikasi;
l.seleksi calon peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II;
m.seleksi calon peserta pelatihan kepemimpinan administrator;
n.seleksi calon peserta pelatihan kepemimpinan pengawas;dan
o.benchmarking/studi lapangan/studi banding.

BAB III

STANDAR BIAYA

Pasal 3

(1)Gubernur menetapkan standar biaya penyelenggaraan pelatihan Pengembangan Kompetensi pada BPSDM.
(2)Ketentuan mengenai standar biaya penyelenggaraan pelatihan Pengembangan Kompetensi pada BPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 4

(1)BPSDM menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pelatihan kepada instansi pengirim paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.
(2)Instansi pengirim yang menugaskan Pejabat dan/atau Staf untuk mengikuti Pelatihan harus memberitahukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan.

Pasal 5

(1)Pembayaran biaya kegiatan Pelatihan dilakukan oleh Instansi Pengirim dengan cara mentransfer ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 5 (lima) hari sebelum kegiatan pelatihan dimulai.
(2)Instansi pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan bukti pembayaran kepada bendahara penerima BPSDM.
(3)Apabila peserta tidak dapat memenuhi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diberikan tenggang waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak pelaksanaan pelatihan.
(4)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, maka calon peserta dinyatakan tidak dapat mengikuti Pelatihan.

Pasal 6

(1)Pemanfaatan pembayaran yang disetor oleh Peserta Pelatihan dilakukan sebagai berikut:
1. a.dikelola oleh BPSDM sebesar 85% (delapan puluh lima per seratus) untuk penyelenggraan Diklat;dan
2. b.15% (lima belas per seratus) di kas daerah yang dihitung sebagai penerimaan daerah dalam bentuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Tata cara pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 8 Maret 2021 GUBERNUR PROVINSI MALUKU, TTD MURAD ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 8 Maret 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU TTD KASRUL SELANG BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2021 NOMOR 130

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…