DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal pada Provinsi Maluku.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845), b Cc. d 1 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869): Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6453), Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61): Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Pangan Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171): Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103): 6. 7. 8. 9. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di ketahanan pangan.
5.Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku yang melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
6.Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
7.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebu.nan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8.Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
9.Pangan Beragam , Bergizi Seimbang, dan Aman yang selanjutnya disebut Pangan B2SA adalah gabungan aneka pangan sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang memenuhi standar keamanan pangan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. 10.Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal yang selanjutnya disingkat RAD-P3BPSDL Provinsi Maluku adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan Penganekaragaman Pangan.
11.Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah indikator kualitas keragaman Pangan yang menggambarkan sumbangan energi dalam susunail kelompok aneka Pangan utama pada Tingkat ketersediaan dan/atau konsumsi Pangan.
12.Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
13.Pelaku Usaha Pangan Lokal adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan lokal, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
14.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15.Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, pergurulan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan yang terkait dengan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal.
16.Kelompok Kerja RAD- P3BPSDL yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja Gerakan Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan, yang disingkat Pokja GARDA PANGAN adalah Kelompok Kerja yang menyelenggarakan kegiatan RADP3BSDL.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:

(1)pedoman pelaksanaan percepatan penganekaragaman pangan di Provinsi Maluku yang dilakukan melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan,
(2)mendukung ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA): dan
(3)memperkuat ketahanan pangan daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan ketersediaan aneka ragam pangan berbasis potensi sumber daya lokal untuk pemenuhan konsumsi pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman, merata, terjangkau: b meningkatkan pemanfaatan pangan untuk memenuhi konsumsi pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal: dan Cc. mempercepat pengembangan usaha pangan berbasis potensi sumber daya lokal, khususnya bagi UMKM dan industri kecil menengah, dan pelaku usaha pangan lokal melalui fasilitasi dan peningkatan akses terhadap pangan, teknologi, pendanaan, pasar, dan insentif berusaha.

Pasal 4

Sasaran dari Rencana Aksi Daerah dalam Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, yakni: a. b. Cc.

(2)
(3)
(1)
(2)
(3)adanya ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup: tersedianya akses masyarakat atas aneka Pangan berbasis potensi sumber daya lokal yang merata dan terjangkau, terpenuhinya pemanfaatan Pangan sesuai dengan pola konsumsi Pangan B2SA, dan d meningkatnya pengembangan usaha pangan berbasis potensi sumber daya lokal, peningkatan peran, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah desa, dan pelaku usaha pangan lokal melalui fasilitasi dan peningkatan akses terhadap standar pangan, teknologi, pendanaan, pasar, dan insentif berusaha.

BAB II

LANDASAN HUKUM Landasan Hukum dari Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya lokal (RAD- P3BPSL):

Pasal 5

RAD-P3BPSDL disusun dengan sistematika sebagai berikut: BABI : Pendahuluan, BABII : Landasan Hukum, BAB III : Strategi, BAB IV : Rencana Aksi Daerah: Ketentuan mengenai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

STRATEGI Strategi RAD -P3BPSL yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku terdiri dari:

Pasal 6

Dalam upaya meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan guna mewujudkan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, dibentuk penyelenggara kegiatan RAD-P3BPSDL. Penyelenggaraan kegiatan RAD-P3BPSDL sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilaksanakan oleh Kelompok Kerja RAD- P3BPSDL. Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas 4 (empat) bidang, yaitu:
1. a.Bidang Pembangunan Gizi dan Ketahanan Pangan,
2. b.Bidang Pengarusutamaan Produksi dan Industri Pangan Lokal:
3. c.Bidang Pengembangan Kawasan Berbasis Sumber Daya Lokal, dan
4. d.Bidang Edukasi dan Kesadaran Masyarakat.
(4)Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH A. Faktor Determinan Keragaman Konsumsi Pangan Setidaknya terdapat beberapa faktor determinan yang mempengaruhi keragaman konsumsi pangan yakni aspek ekonomi, social budaya, demografi, kelembagaan dan kebijakan. Aspek ekonomi mencakup tingkat pendapatan, harga pangan, ketersediaan pangan dan akses pasar, Aspek sosial budaya meliputi tradisi dan kebiasaan makan, pengetahuan dan edukasi, pola konsumsi dan perubahan pola makan. Cakupan factor demografi meliputi jumlah penduduk, distribusi penduduk dan Tingkat Pendidikan. Aspek Lingkungan dipengaruhi oleh cuaca dan iklim, kondisi lahan, ketersediaan sumberdaya lokal dan aspek kelembagaan meliputi kebijakan pangan, infrastruktur, Pendidikan dan sosialisasi serta pengembangan produk. Adapun ketidakmampuan didalam penanganan aspek ini dapat berdampak terhadap rendahnya mutu skor pola pangan harapan. Kondisi era saat ini adalah VUCA ( Volatility (gejolak), Uncertainty (ketidakpastian), Complexity (kompleksitas), dan Ambiguity (ambiguitas). kondisi lingkungan yang sering berubah dengan cepat, tidak terduga, dan penuh dengan tantangan yang sulit dipahami dapat memberi ketidakpastian terhadap pemenuhan pangan yang menjadi hak asasi bagi setiap manusia maupun warga negara.

Pasal 7

(1)Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Rencana Aksi Daerah dalam Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketahanan Pangan.
(3)Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur melalui Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (2), dilakukan melalui:
1. a.Pemberdayaan:
2. b.bimbingan teknis:dan C. penelitian dan pengembangan usaha pangan berbasis sumber daya lokal.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilaksanakan dengan cara:
1. a.pemantauan:
2. b.pengendalian,
3. c.monitoring,
4. d.evaluasi: dan
5. e.pelaporan.

Pasal 9

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2), bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menjamin pelaksanaan program tetap berada pada jalur yang telah direncanakan serta mengantisipasi potensi penyimpangan.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-P3BPSDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, secara berkala disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap:
1. a.akhir triwulan:
2. b.akhir tahun anggaran: dan
3. c.sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan, capaian indikator, kendala, dan rekomendasi tindak lanjut. A. Substansi Pemantauan Pemantauan dilaksanakan terhadap substansi berikut:

1.Program, kegiatan dan indikator kinerja (target dan capaian).
2.Permasalahan dan rencana tindak lanjut. B. Waktu dan pelaksanaan pemantauan Waktu pelaksanaan pemantauan dilaksanakan dua kali dalam satu tahun dan lama waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi pada masing- masing SKPD. Adapun mekanisme kerja pemantauan adalah:
1.Menyiapkan kerangka acuan dan format instrumen pemantauan.
2.Menentukan waktu pemantauan, tempat dan lokasi
3.Melakukan pemantauan dengan melihat dampak dari pelaksanaan dan kesesuaian arah pengembangan pelaksanaan RAD.
4.Umpan balik hasil pemantauan disampaikan kepada masingmasing pemangku kepentingan untuk ditindaklanjuti berdasarkan permasalahan. C. Pelaporan Hasil Pemantauan Laporan hasil pemantauan dan evaluasi RAD-P3BPSDL oleh Pokja perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Pelaporan oleh Pokja Garda Pangan Provinsi kepada Gubernur melalui Penanggung Jawab kegiatan yakni Sekretaris Daerah Maluku yang disampaikan dalam bentuk laporan semester untuk setiap 6 (enam) bulan dan tahunan setiap 1 (satu) tahun berjalan. D. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh masing-masing dinas/instansi/perangkat daerah yang terkait dalam pelaksanaan RAD- P3BPSDL. Koordinasi pelaksanaan dilakukan oleh:
1.Asisten I Sekda Provinsi Maluku sebagai Ketua Pokja,
2.Asisten II Sekda Provinsi Maluku dan Kepala Bappeda sebagai Wakil Ketua I dan II Pokja. Seluruh pelaksana wajib melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi secara berkala, objektif, dan transparan, guna menjamin keberlanjutan program dan akuntabilitas penyelenggaraan RAD-P3BPSDL.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah: dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…