DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 19 Tahun 2019

Nomor: 19
Tahun: 2019
Ditetapkan: 6 Agustus 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 dan Pasal 55 dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian dan/atau perubahan terhadap unit kerja pendidikan dan kebudayaan serta kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kualitas layanan di bidang pendidikan, bidang kebudayaan, dan bidang kelautan dan perikanan secara profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu melakukan evaluasi terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MEMUTUSKAN : Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 26), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  2. 2.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
3. c.Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
4. d.Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
5. e.Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;
6. f.Bidang Pembinaan Ketenagaan; Nomor 1617);
  1. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  3. 5.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);
  4. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  5. 7.Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 26); Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI MALUKU.
7. g.Bidang Kebudayaan, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
  2. 2.Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
  3. 3.Seksi Kesenian.
8. h.Cabang Dinas;
9. i.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);dan
10. j.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2.Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

(1)Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. c.Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
4. d.Bidang Perikanan Tangkap;
5. e.Bidang Pengelolaan Ruang Laut;
6. f.Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
7. g.Cabang Dinas;
8. h.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 6 Agustus 2019 GUBERNUR MALUKU, TTD MURAD ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 6 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH MALUKU, TTD HAMIN BIN THAHIR BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 NOMOR 19.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…