DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 19 Tahun 2022

Nomor: 19
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, kelompok jabatan fungsional, pengangkatan, pemberhentian dan jabatan unit pelaksana teknis daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, a. b. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617), 2. Dipindai dengan CamScanner 10. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946), 3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401), Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604): Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818), 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dipindai dengan CamScanner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402): Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451): Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 02): Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66), sebagaimanatelah diubahdengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103), Dipindai dengan CamScanner MEMUTUSKAN Menctapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, TUOAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud denyan : l. 2. Dacrah adalah Provinsi Maluku, Pemerintah Dacrah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Dacrah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah otonom. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku. Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Maluku. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara Provinsi Maluku. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas dan Badan Daerah Provinsi Maluku. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9,

10.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Maluku,
11.Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang secara tegas tercantumE dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
12.Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak scorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
13.Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. 14.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tcnaga dalam jenjang

(1)
(2)Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya. F BAB I! KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASIF

Pasal 2

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk unit pelaksana teknis dacrah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dipindai dengan CamScanner

(3)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kelas A.

Pasal 3

(1)UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional diwilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menyelenggarakan fungsi:
1. a.pemberian layanan pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak,
2. b.pemberian layanan pendampingan hukum,
3. c.pemberian layanan psikologis,
4. d.pemberian layanan pendampingan bimbingan rohani,
5. e.pemberian perlindungan khusus,
6. f.pemberian layanan penjangkauan korban,
7. g.pengelolaan kasus,
8. h.pemberian layanan penampungan sementara,
9. i.pemberian layanan mediasi terkait kasus anak,
10. j.pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak dari ancaman dari yang membahayakan diri dan jiwa,
11. k.pemberian rujukan bagi perempuan dan anak untuk pemberian layanan lanjutan, dan
  1. 1.pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), terdiri atas :
1. b.Kepala UPTD,
2. c.Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
3. d.Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan,
4. d.Kepala Seksi Pelayanan Tindak Lanjut, dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan mengenai susunan organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD PPA wajib :
1. a.melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerjasama baik dilingkungan internal maupun eksternal, Dipindai dengan CamScanner
2. b.memimpin dan mengkooedinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan:
3. c.melaksanakan sistem pengendalian internal:
4. d.mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing: dan
5. e.menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan : a.pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya,
1. b.balai pemasyarakatan: . kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah: . kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi, . pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (BP3TKI): . kantor wilayah Kementerian Agama, . Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan . Institusi lainnya.
(3)Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya Kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. m—O LO ga Ka YA

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

(1)Pada UPTD ditempatkan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sesuai kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 8

(1)UPTD diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan kompetensi sesuai dengan PeraturanPerundang-Undangan.
(2)Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9

(1)Kepala UPTD PPA merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(2)Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(3)Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan UPTD PPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 31 Maret 2022 GUBERNUR PROVINSI MALUKU, M D ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 31 Maret 2022 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, SADALI IE BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 236 Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…