DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pedoman dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran yang terintegrasi guna mendukung pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara secara efektif, efisien, terstruktur, dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara perlu didukung dengan sistem pembelajaran yang terintegrasi agar lebih efektif, efisien, dan selaras dengan kebutuhan organisasi dan kebijakan pembangunan daerah,
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Aparatur Sipil Negara dalam pengembangan kompetensi yang terintegrasi, maka diperlukan peraturan tentang sistem pembelajaran pengembangan kompetensi,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University), Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801):
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869),
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897):
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477),
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463):
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28): 10.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik
11.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 Indonesia Nomor &6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617), tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SECARA TERINTEGRASI (CORPORATE UNIVERSITY).

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku yang selanjutnya disingkat BPSDM Provinsi Maluku adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University) Maluku yang selanjutnya disebut Corpu Maluku adalah pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi dalam pengembangan kompetensi ASN sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil.
8.ASN Corpu adalah entitas kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar instansi pemerintah.
9.Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10.Manajemen Talenta ASN Instansi adalah sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan strategis berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan instansi pusat dan instansi daerah.
11.Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan bagi setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara efektif dan efisien.
12.Pengembangan Kompetensi ASN yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
13.Manajemen Pengetahuan adalah pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pada instansi pemerintah.
14.Teknologi Pembelajaran adalah media pembelajaran dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran.
15.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.
17.Pelatihan adalah bentuk Pengembangan Kompetensi dalam rangka memenuhi standar kompetensi jabatan, BAB II! MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran yang terintegrasi guna mendukung pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara secara efektif, efisien, terstruktur, dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.memenuhi kebutuhan internal organisasi,
2. b.memenuhi kebutuhan prioritas bidang tingkat nasional dan/atau isu strategis nasional, Cc. membuka akses atau mempermudah ASN untuk meningkatkan kompetensinya dan mendukung pelaksanaan manajemen kinerja instansi, dan
3. d.mendukung pemenuhan kewajiban bagi PNS dalam pengemhangan kompetensi.
(2)Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu pada:
1. a.arah dan kebijakan internal organisasi,
2. b.penyelenggaraan ASN Corpu tingkat nasional, dan
3. c.dilaksanakan secara terintegrasi dengan Manajemen Talenta ASN Instansi.
(3)Dalam rangka pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf Cc, penyelenggaraan ASN Corpu Maluku disusun mengacu pada kebijakan dan menjadi sumber data utama Pengembangan Kompetensi dalam Manajemen Talenta ASN Instansi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.penyelenggaraan: b evaluasi, Cc. pelaporan, d pendanaan, dan
e.ketentuan penutup.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan ASN Corpu Maluku meliputi:
1. a.struktur ASN Corpu Maluku, b manajemen Pengetahuan, Cc. forum pembelajaran, d sistem pembelajaran,
2. e.strategi pembelajaran, f teknologi Pembelajaran, dan
3. g.integrasi sistem.
(2)Penyelenggaraan ASN Corpu Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Maluku dan dikoordinasikan dengan LAN.

Pasal 6

(1)Struktur ASN Corpu Maluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.dewan pengarah pembelajaran, dan
2. b.tim pelaksana.
(2)Struktur ASN Corpu Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

(1)Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yaitu: a Gubernur: b wakil Gubernur: Cc. sekretaris Daerah, d asisten sekretaris Daerah,
1. e.pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia,
2. f.pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang perencanaan pembangunan Daerah,
3. g.pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang manajemen kepegawaian Daerah, dan
4. h.pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang yang berkaitan dengan struktur dan tata kerja organisasi.
(2)Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Gubernur.
(3)Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.merumuskan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Pemerintah Provinsi Maluku dan Manajemen Talenta ASN, b merumuskan kebutuhan Kompetensi yang sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Pemerintah Provinsi Maluku dan Manajemen Talenta ASN: Cc. merumuskan prioritas kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Pemerintah Provinsi Maluku dan Manajemen Talenta ASN: d merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi: dan
2. e.melaksanakan pemantauan dan evaluasi ASN Corpu Maluku.

Pasal 8

(1)Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas: a. b. koordinator pembelajaran (chief learning officer): dan koordinator kelompok keahlian (chiefgroup skill).
(2)Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. b. Cc. menjabarkan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi, mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kepada dewan pengarah pembelajaran, d mengembangkan metode pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik Pemerintah Provinsi Maluku dan unit kerja, €e. menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan klasikal dan/atau Pelatihan nonklasikal: dan £ mengusulkan anggota kelompok keahlian (group skill) untuk setiap unit kerja jabatan pimpinan tinggi.

Pasal 9

(1)Koordinator pembelajaran (chief learning officer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala BPSDM Provinsi Maluku.
(2)Koordinator pembelajaran (chief learning officer) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. b. Cc. mengoordinasikan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang berupa Pelatihan klasikal: mengembangkan metode Pengembangan Kompetensi yang dapat digunakan oleh tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, dan d mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil Pengembangan Kompetensi.

Pasal 10

(1)Koordinator kelompok keahlian (chief group skill) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yaitu: a. b. Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara RI, dan Asisten Sekretaris Daerah.
(2)
(1)
(2)Koordinator kelompok keahlian (chief group skil) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.memimpin kelompok keahlian (group skill) di lingkungan unit kerja,
2. b.menyampaikan usulan kurikulum Pengembangan Kompetensi:
3. c.menyampaikan usulan kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN di lingkungan unit kerja,
4. d.mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dari Pelatihan klasikal dan/atau Pelatihan nonklasikal di lingkungan unit kerja,
5. e.menyampaikan usulan rumpun kelompok keahlian kepada ketua dewan pengarah pembelajaran sesuai dengan bidang tugas unit kerja,
6. f.memimpin kelompok keahlian (group skill) di lingkungan unit kerja, dan
7. g.melaksanakan pembinaan terhadap kelompok keahlian (group skill) di lingkungan unit kerja.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…