DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Maluku

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Penetapan Target Triwulan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Penetapan Target Triwulan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617), Cc. d 1. 2 10. 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 6573), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kcuangan Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor & Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103), Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128), Peraturan Gubernur Maluku Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021 Nomor 286): 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 3 MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Provinsi Maluku. Gubernur adalah Gubernur Maluku. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor.
7.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
8.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB- KB, adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
9.Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP, adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
10.Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat PR adalah pungutan atas cukai 1. 2. 3. 4. 5. Rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
11.Kas Daerah adalah kas Daerah Pemerintah Provinsi Maluku.

Pasal 2

Penetapan Target Triwulan penerimaan Pajak Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar untuk menghitung :

a.target kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah,
b.pembagian dana bagi hasil Pajak Daerah kepada kabupaten /4 kota, dan Cc. pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 3

Penetapan Target Triwulan penerimaan Pajak Daerah bertujuan untuk :

a.meningkatkan kinerja instansi pelaksana dan pihak yang terkait dalam pemungutan Pajak Daerah, dan
b.terciptanya kelancaran dan pencapaian target penerimaan pendapatan asli daerah khususnya penerimaan Pajak Daerah. 4

BAB II

RINCIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Pasal 4

(1)Target penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2023 per jenis Pajak, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut :
1. a.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar
2. b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp. 61.916.522.500,00 (BBN-KB) sebesar Rp. 04.902.500.000,00
3. c.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar sebesar
4. e.Pajak Rokok (PR) sebesar Rp. 56.176.836.920,00 JUMLAH Rp. 450.305.186.295,00 Rp. 137.000.259.375,00
5. d.Pajak Pengambilan Air Permukaan (PPAP) Rp. 309.067.500,00
(2)Presentase pembagian Target Triwulan penerimaan per jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Badan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Target Triwulan penerimaan per jenis Pajak Daerah.
(2)Kepala Badan berwenang:
1. a.menghitung dan menetapkan target penerimaan Pajak Daerah per unit pelaksana teknis badan pada kabupaten/kota,
2. b.menghitung dan menetapkan pembagian dana bagi hasil Pajak Daerah kepada kabupaten/kota, dan Cc. menghitung dan menetapkan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 6

Kewenangan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c dapat dilaksanakan setelah konsultasi dan memperoleh persetujuan Gubernur.

Pasal 7

Pengaturan mengenai pengelolaan, pembinaan dan pengawasan serta teknis pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 3 Januari 2023 GUBERNUR MALUKU, MU ISMAILD Diundangkan di Ambon pada tanggal 3 Januari 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, - - SADALI IE BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2023 NOMOR 288. LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 PRESENTASE PEMBAGIAN TARGET TRIWULAN PENERIMAAN PER JENIS PAJAK DAERAH PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Jeris TRIWULAN No Pajak Triwulan 1 Sampai dengan Sampai dengan Sampai dengan Ya Ya Yo 06 Daerah (Rp) Triwulan II Triwulan III Triwulan IV (Rp) Rp) rp. 1 PKB 20 23.725.625.000,00 50 47.451.250.000,00 75 71.176.875.000,00 100 94.902.500.000,00 2 BBN-KB 20 5.479.130.625,00 50 30.958.261.250,00 75 46.437.391.875,00 100 61.916.522.500,00 3 PBB-KB 20 50 75 102.750.194.531,00 100 137.000.259.375,00 34.250.064.844,00 68.500.129.688,00 100 309.067.500,00 PPAP 20 77.266.875,00 50 154.533.750,00 75 231.800.625,00 100 PR 20 39.044.209.230,00 50 78.088.418.460,00 75 117.132.627.690,00 56.176.836.920,00 1 2 3 4 5 6 8 9 10 4 5 GUBERNUR MALUKU, MU D ISMAIL

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…