DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang di maksud dengan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat Penjabaran APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah.

Pasal 2

Penjabaran APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, Penjabaran APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.199.656.601.188 (tiga triliun seratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh enam 7 juta enam ratus satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah Rp. 3.199.656.601.188
2.Belanja Daerah Rp. 3.177.768.235.711 Surplus/(Defisit) Rp. 21.888.365.477
3.Pembiayaan Daerah terdiri dari :

a.Penerimaan Pembiayaan Rp. 114.783.860.155
b.Pengeluaran Pembiayaan Rp. 136.672.225.632 Pembiayaan Netto Rp. (21.888.365.477) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.199.656.601.188 (tiga triliun seratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh enam juta enam ratus satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang bersumber dari :

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 8

Pasal 4

1.Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp757.451.808.188 (tujuh ratus lima puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a.Pajak Daerah;
b.Retribusi Daerah;
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
1. 2.Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp526.164.095.518 (lima ratus dua puluh enam milyar seratus enam puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah).
2. 3.Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.984.560.000 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
3. 4.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.050.867.181 (enam puluh tiga milyar lima puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
4. 5.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp138.252.285.489 (seratus tiga puluh delapan milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

1.Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 direncanakan sebesar Rp526.164.095.518 (lima ratus dua puluh enam milyar seratus enam puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas: 9

a.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp117.683.732.256 (seratus tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);
b.Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp63.704.350.447 (enam puluh tiga milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);
c.Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) Rp188.044.478.395 (seratus delapan puluh delapan milyar empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
d.Pajak air Permukaan Rp554.697.500 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
e.Pajak Rokok Rp156.176.836.920 (seratus lima puluh enam milyar seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
1. 2.Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3 direncanakan sebesar Rp29.984.560.000 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
a.Retribusi Jasa Umum sebesar Rp16.122.000.000 (enam belas milyar seratus dua puluh dua juta rupiah);
b.Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp6.546.130.000 (enam milyar lima ratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah); dan
c.Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp7.316.430.000 (tujuh miliar tiga ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
1. 3.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 4 direncanakan sebesar Rp63.050.867.181 (enam puluh tiga milyar lima puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas :
a.Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (lembaga keuangan) Rp60.585.474.325 (enam puluh milyar lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah); dan
b.Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (aneka usaha) Rp2.465.392.856 (dua milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah). 10
1. 4.Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 5 direncanakan sebesar Rp138.252.285.489 (seratus tiga puluh delapan milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
a.Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp10.955.000.000 (sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah);
b.Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp27.660.000.000 (dua puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh juta rupiah);
c.Jasa Giro sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah);
d.Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lainnya sebesar Rp11.500.000.000 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah);
e.Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp11.760.135.981 (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);
f.Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
g.Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp10.927.149.508 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah); dan
h.Pendapatan BLUD sebesar Rp50.350.000.000 (lima puluh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.441.784.793.000 (dua triliun empat ratus empat puluh satu miliyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), Yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat, yaitu :

a.Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH).
b.Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU).
c.Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
d.Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik. 11

Pasal 7

1.Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada 6 huruf a direncanakan sebesar Rp70.430.943.000 (tujuh puluh milyar empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari :

a.Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp4.532.404.000 (empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat ribu rupiah);
b.Dana Bagi Hasil Pasal 21 sebesar Rp20.840.468.000 (dua puluh milyar delapan ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
c.Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebesar Rp587.169.000 (lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluhh sembilan ribu rupiah);
d.Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty sebesar Rp3.693.528.000 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
e.Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan–Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp4.678.298.000 (empat milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
f.Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan–Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp36.099.076.000 (tiga puluh enam milyar sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu rupiah).
1. 2.Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b direncanakan sebesar Rp1.632.179.988.000 (satu triliun enam ratus tiga puluh dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari :
a.Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.360.549.714.000 (satu triltun tiga ratus enam puluh milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas rupiah);
b.DAU yang ditentukan penggunaannya bidang Pendidikan sebesar Rp143.904.400.000 (seratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus empat juta empat ratus ribu rupiah); 12
c.DAU yang ditentukan penggunaannya bidang Kesehatan sebesar Rp39.884.190.000 (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
d.DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sebesar Rp67.157.876.000 (enam puluh tujuh milyar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
1. 3.Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf c direncanakan sebesar Rp379.166.465.000 (tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari :
a.DAK Fisik – Bidang Pendidikan – Reguler SMA sebesar Rp101.107.091.000 (seratus satu milyar seratus tujuh juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
b.DAK Fisik – Bidang Pendidikan – Reguler SLB sebesar Rp4.082.988.000 (empat miliar delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
c.DAK Fisik – Bidang Pendidikan – Penugasan SMK sebesar Rp113.422.081.000 (seratus tiga belas milyar empat ratus dua puluh dua juta delapan puluh satu rupiah);
d.DAK Fisik – Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting Rp15.111.884.000 (lima belas milyar seratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
e.DAK Fisik – Bidang Pertanian – Penugasan – Pembangunan/Renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian sebesar Rp2.755.667.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
f.DAK Fisik – Bidang Kelautan dan Perikanan – Penugasan sebesar Rp38.020.502.000 (tiga puluh delapan milyar dua puluh juta lima ratus dua ribu rupiah);
g.DAK Fisik – Bidang Jalan – Penugasan – Jalan sebesar Rp71.328.532.000 (tujuh puluh satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
h.DAK Fisik – Bidang Irigasi - Penugasan sebesar Rp14.697.719.000 (empat belas milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);
i.DAK Fisik – Transformasi Laut - Afirmasi sebesar Rp1.575.000.000 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan 13
j.DAK Fisik – Bidang kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan sebesar Rp17.065.001.000 (tujuh belas milyar enam puluh lima juta seribu rupiah).
1. 4.Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp360.007.397.000 (tiga ratus enam puluh milyar tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari :
a.DAK Non Fisik – BOS Reguler sebesar Rp182.209.260.000 (seratus delapan puluh dua milyar dua ratus sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
b.DAK Non Fisik – BOS Kinerja sebesar Rp6.050.000.000 (enam milyar lima puluh juta rupiah);
c.DAK Non Fisik – TPG PNSD sebesar Rp143.506.598.000 (seratus empat puluh tiga milyar lima ratus enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
d.DAK Non Fisik – Tamsil Guru PNSD sebesar Rp5.648.250.000 (lima milyar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
e.DAK Non Fisik – TKG PNSD sebesar Rp9.671.011.000 (sembilan milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sebelas ribu rupiah);
f.DAK Non Fisik – BOP Museum dan Taman Budaya – Museum sebesar Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
g.DAK Non Fisik – BOP Museum dan Taman Budaya – Taman Budaya sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
h.DAK Non Fisik – BOKKB – BOK sebesar Rp4.121.156.000 (empat milyar seratus dua puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
i.DAK Non Fisik – PK2UKM sebesar Rp3.236.340.000 (tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
j.DAK Non Fisik – Fasilitas Penanaman Modal sebesar Rp1.722.782.000 (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah); dan
k.DAK Non Fisik – Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp342.000.000 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah). 14

Pasal 8

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 5 direncanakan sebesar Rp420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah), Yang terdiri atas pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri.

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.177.768.235.711 (tiga triliun seratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 10

1.Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp2.471.125.726.992 (dua triliun empat ratus tujuh puluh satu milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas :

a.Belanja Pegawai;
b.Belanja Barang dan Jasa;
c.Belanja Bunga; 15
d.Belanja Subsidi;
e.Belanja Hibah; dan
f.Belanja Bantuan Sosial.
1. 2.Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.223.284.406.242 (satu triliun dua ratus dua puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
2. 3.Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp952.391.402.572 (sembilan ratus lima puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
3. 4.Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.011.374.216 (satu milyar sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah).
4. 5.Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp437.400.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
5. 6.Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp291.859.953.962 (dua ratus sembilan puluh satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
6. 7.Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp2.141.190.000 (dua milyar seratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 11

1.Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.223.284.406.242 (satu triliun dua ratus dua puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), terdiri atas :

a.Gaji dan Tunjangan ASN;
b.Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
c.Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN; 16
d.Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
e.Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
f.Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
g.Belanja Pegawai BLUD.
1. 2.Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp804.335.499.743 (delapan ratus empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
2. 3.Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp202.396.544.614 (dua ratus dua milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat belas rupiah).
3. 4.Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp182.499.970.734 (seratus delapan puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
4. 5.Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.963.821.684 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
5. 6.Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp253.083.383 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
6. 7.Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp1.084.933.128 (satu milyar delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
7. 8.Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp4.750.552.956 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 12

1.Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 3 direncanakan sebesar Rp952.391.402.572 (sembilan ratus lima puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), terdiri dari : 17

a.Belanja Barang;
b.Belanja Jasa;
c.Belanja Pemeliharaan;
d.Belanja Perjalanan Dinas;
e.Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak Masyarakat;
f.Belanja Barang dan Jasa BOS;
g.Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
h.Belanja Barang dan Jasa BLUD.
1. 2.Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp194.116.332.547 (seratus sembilan puluh empat milyar seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri dari :
a.Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp172.178.485.843 (seratus tujuh puluh dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);
b.Belanja Barang Tak Pakai Habis sebesar Rp532.640.297 (lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
c.Belanja Aset Tetap dan Mesin yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp21.405.206.407 (dua puluh satu milyar empat ratus lima juta dua ratus enam ribu empat ratus tujuh rupiah).
1. 3.Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp259.459.301.575 (dua ratus lima puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri dari :
a.Belanja Jasa Kantor sebesar Rp176.572.718.792 (seratus tujuh puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
b.Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp43.103.026.490 (empat puluh tiga milyar seratus tiga juta dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
c.Belanja Sewa Tanah sebesar Rp237.000.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah); 18
d.Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.078.562.500 (sepuluh milyar tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
e.Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.255.525.000 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
f.Belanja Sewa Aset Tetap lainnya sebesar Rp231.750.000 (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
g.Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp21.064.848.793 (dua puluh satu milyar enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
h.Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp1.773.062.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh dua ribu rupiah);
i.Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) sebesar Rp688.800.000 (enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
j.Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
k.Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp3.297.758.000 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
1. 4.Belanja Pemeliharaan sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp80.828.352.834 (delapan puluh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri dari :
a.Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp19.257.724.839 (sembilan belas milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
b.Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.614.568.018 (sembilan milyar enam ratus empat belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan belas rupiah);
c.Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp51.861.349.977 (lima puluh satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
d.Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
e.Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp12.210.000 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah). 19
1. 5.Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp170.155.406.370 (seratus tujuh puluh milyar seratus lima puluh lima juta empat ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri dari :
a.Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp169.685.906.370 (seratus enam puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah); dan
b.Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp469.500.000 (empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
1. 6.Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.351.501.500 (lima belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah), terdiri dari :
a.Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp13.526.655.800 (tiga belas milyar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah); dan
b.Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp1.824.845.700 (satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
1. 7.Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp147.349.900.000 (seratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. 8.Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp44.270.110.000 (empat puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah).
3. 9.Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp40.860.497.746 (empat puluh milyar delapan ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…