DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 20 Tahun 2018

Nomor: 20
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Maluku

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan Data Spasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, taransparan dan terintegrasi dalam suatu jaringan Nasional, perluh dibentuk Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Provinsi Maluku sebagai bagian dari Jaringan Data Spasial Nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Provinsi Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2007 Tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN);
14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1 : 50.000;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66);
17.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SIMPUL JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku;
2.Gubernur adalah Gubernur Maluku;
3.Jaringan Data Spasial Nasional yang selanjutnya disingkat JDSN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Data Spasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna;
4.Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Provinsi Maluku yang selanjutnya disingkat SJDSD adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutahiran dan penyebarluasan Data Geospasial oleh Informasi Geospasial tertentu;
5.Unit Kliring adalah salah satu unit kerja pada Simpul Jaringan yang ditunjuk sebagai pelaksana pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial tertentu;
6.Spasial adalah aspek ke ruang suatu objek atas kejadian yang mencakup lokasi, batas dan posisinya;
7.Data Spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan dan pencitraan terhadap unsur keruangan yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat Nasional;
8.Metadata adalah informasi singkat atas Data Spasial yang berisi identifikasi, kualitas, organisasi, acuan, entitas, distribusi, sitasi, waktu dan acuan data;
9.Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara Nasional, yaitu Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
10.Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional;
11.Spesifikasi Data Spasial adalah uraian yang berisi ketentuan teknis dalam mencapai tujuan khusus dan penjelasan rinci sesuai dengan kekhususan data spasial;
12.Tujuan dibentuknya Simpul Jaringan Data Spasial Daerah adalah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data spasial, melakukan pertukaran dan penyebarluasan data spasial di bidangnya, menyimpan data spasial yang diakses oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, membangun sistem akses data spasial yang terintegrasi dalam system akses data spasial nasional, serta melakukan koordinasi antar lintas pelaku pengelola data spasial dibidangnya dan menyampaikan data spasial maupun metadata kepada unit kliring dan melakukan pengembangan dan standar spasial di bidangnya; dan
13.Sasaran dibentuknya Simpul Jaringan Data Spasial Provinsi Maluku adalah untuk terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan dan penyebarluasan SJDSD serta pemanfaatan data spasial, terselenggaranya fasilitasi paenyampaian, pertukaran dan penyebarluasan data spasial antara instansi pemerintah, masyarakat dan suasta, serta dijadikannya acuan tentang pembangunan dan pemanfaatan data spasial.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup SJDSD diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.

Pasal 3

SJDSD meliputi Unit Kerja dan Unit Kliring.

Pasal 4

Unit Kerja SJDSD mempunyai tugas :

a.melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan, dan pemuktahiran data spasial;
b.membuat metadata; dan
c.menyampaikan data spasial dan metadata kepada unit kliring.

Pasal 5

Unit Kerja SJDSD meliputi Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang :

a.perhubungan;
b.komunikasi dan informatika;
c.pekerjaan umum (pengairan, kebinamargaan, keciptakaryaan, dan penataan ruang);
d.lingkungan hidup;
e.kebudayaan dan pariwisata;
f.energi dan sumber daya mineral;
g.kehutanan;
h.pertanian; dan
i.kelautan dan perikanan.

Pasal 6

Unit Kliring SJDSD mempunyai tugas :

a.menyampaikan Metadata kepada Penghubung Simpul Jaringan; dan
b.menyebarluaskan Metadata dan Data Spasial kepada Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Unit Kliring SJDSD dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku.

Pasal 8

(1)Data Spasial sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
(2)Dalam hal belum ada Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan spesifikasi Data Spasial dari Simpul Jaringan yang pemberlakuannya bersifat sementara.
(3)Pemberlakuan spesifikasi Data Spasial sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) diinformasikan kepada Pengubung Simpul Jaringan.

Pasal 9

Pelaksanaan penyampaian Data Spasial dan Metadata dari Unit Kerja kepada Init Kliring dan hal-hal teknis lainnya, akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Unit Kliring, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 10

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…