DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai acuan pemerintah daerah, orang, dan/atau badan usaha perikanan yang memasang dan memanfaatkan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan di Wilayah laut Pengelolaan Perikanan sampai dengan 12 Mil Laut kewenangan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan penempatan dan alokasi rumpon di wilayah provinsi, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penempatan dan Alokasi Rumpon di Wilayah Pengelolaan Perikanan, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 2, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang b Cc. 1. 10. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6801),
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor &6 Tahun 2022 tenatang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230), Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618): 6. 8. 9. li. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633): Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639): Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853), Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1782), Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503): Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317), Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 79: Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 93): MEMUTUSKAN: : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENEMPATAN DAN ALOKASI RUMPON DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Daerah adalah Provinsi Maluku. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Maluku. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PTSP yang menjadi kewenangan daerah.

6.Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan.
7.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum, maupun yang tidak berbadan hukum. Badan usaha adalah perusahaan yang melakukan usaha penangkapan, pembudidayaan dan pengolahan ikan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan. Nelayan Lokal adalah adalah nelayan yang berdomisili pada provinsi di Zona Penangkapan Ikan Terukur sesuai dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili atau domisili usaha serta melakukan kegiatan penangkapan ikan sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah Laut Lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau Sebagian dari siklus hidupnya berada di lingkungan perairan. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatanya. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission Risk Based Approach yang selanjutnya disingkat OSS-RBA adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 3 4. 5. 8. 9, 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25, 26. 27. 28. 29. 30. 31. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/ pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Hari adalah hari kerja. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ. Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut yang selanjutnya disebut Konfirmasi adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disebut Persetujuan adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan Ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan. Rencana Usaha Perikanan Tangkap yang selanjutnya disebut Rencana Usaha adalah dokumen yang berisi rencana tahapan kegiatan dalam mewujudkan Usaha Perikanan Tangkap. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di WPPNRI dan/atau di Laut Lepas yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Zona Penangkapan Ikan Terukur adalah wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas yang dikelola untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan penangkapan ikan secara terukur. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di Wilayah Negara Republik Indonesia. Daerah Penangkapan Ikan adalah WPPNRI dan laut lepas yang diperuntukkan sebagai tempat penangkapan ikan. Daerah Penangkapan Ikan Terbatas adalah tempat penangkapan ikan di Daerah Penangkapan Ikan akan diperuntukkan bagi ukuran kapal penangkap ikan, alat penangkap ikan, dan/atau waktu tertentu. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, mendukung operasi Penangkapan Ikan, Pengangkutan Ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan, serta memiliki alat penangkapan ikan dan yang menjadi kewenangan Daerah (« 30 GT). Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan. Rumpon adalah alat bantu penangkapan ikan yang menjadi satu kesatuan dengan kapal penangkap ikan, menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan. Surat Izin Penempatan Rumpon yang selanjutnya disingkat SIPR adalah perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki setiap kapal penangkap ikan untuk melakukan penempatan dan pemanfaatan Rumpon Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki Setiap Orang untuk melakukan Usaha Perikanan Tangkap dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga online single submission setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Pelampung adalah alat pengapung yang terbuat dari besi plat atau bahan lainnya yang dibentuk seperti tabung.
45.Atraktor adalah pemikat yang bertujuan untuk memikat ikan di sekeliling rumpon yang terbuat dari daun kelapa.
46.Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT) adalah volume semua ruangan yang terletak dibawah geladak Kapal ditambah dengan volume ruangan-ruangan tertutup yang terletak di atas geladak (bangunan atas/ superstructure) yang merupakan angka bulat tanpa satuan bilangan yang ditentukan berdasarkan Konvensi Pengukuran Kapal 1969 (International Convention on Tonnage Measurement of Ship 1969).

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan bagi pemerintah daerah, orang, dan/atau badan usaha perikanan yang memasang dan memanfaatkan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan di Wilayah laut Pengelolaan Perikanan sampai dengan 12 Mil Laut kewenangan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan sistem tata kelola penempatan dan alokasi rumpon pada Wilayah Laut sebagaimana tersebut pada Pasal 2 (dua) diatas, sehingga dapat memberikan kepastian hukum untuk pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.standar teknis rumpon, b penempatan dan alokasi rumpon, Cc. pemasangan,pemanfaatan rumpon dan perizinan rumpon, pelaporan pemasangan rumpon,
e.keberlanjutan sumberdaya ikan, £ pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, h sanksi, ketentuan penutup.i

BAB II

STANDAR TEKNIS RUMPON

Pasal 5

(1)Alat Bantu Penangkapan Ikan Rumpon yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini adalah rumpon menetap.
(2)Struktur Rumpon menetap dilarang menggunakan lembaran jaring.
(3)Rumpon menetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan rumpon yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar dan/atau pemberat.
(4)Rumpon menetap sebagaimana ayat (3) terdiri atas:
1. a.Rumpon menetap permukaan, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di kolom permukaan perairan, dan
2. b.Rumpon menetap dasar, merupakan Rumpon yang ditempatkan di dasar perairan.

Pasal 6

(1)Komponen utama rumpon terdiri dari:
1. a.pelampung:
2. b.pemikat/atraktor,
3. c.tali atraktor,
4. d.pemberat atraktor:,
5. e.tali tambat, dan
6. f.jangkar yang menetap.
(2)Pelampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
1. a.terbuat dari bahan alami atau bahan buatan:
2. b.dipasang terapung secara horizontal di permukaan air, C. diberi warna yang kontras dan bersifat awet, dan
3. d.dibuat dalam bentuk struktur terapung.
(3)Pemikat/atraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat
(2)huruf b terbuat dari bahan alami yang dapat terurai secara biologi dan/atau bahan buatan.
(4)Tali atraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tali yang digunakan untuk mengikat dan menggantung atraktor.
(5)Pemberat atraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd merupakan pemberat yang berfungsi untuk menenggelamkan tali atraktor dan pemikat/atraktor.
(6)Tali tambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan:
1. a.terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak, dan
2. b.kuat menahan rangkaian Rumpon.
(7)Jangkar yang menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai daya tenggelam yang dapat menahan rangkaian Rumpon pada posisinya.

Pasal 7

(1)Setiap Rumpon yang dipasang di Wilayah Pengelolaan Perikanan sampai dengan 12 Mil Kewenangan Daerah wajib dilengkapi dengan Tanda Pengenal Rumpon dan Radar Reflektor
(2)Tanda pengenal Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran minimal tinggi 40 (empat puluh) centimeter dan lebar 60 (enam puluh) centimeter berwarna dasar kuning yang dipasang tegak di atas pelampung Rumpon.
(3)Tanda pengenal Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat: nama pemilik: nomor SIPR dan koordinat titik pusat (lintang dan bujur) dari lokasi penempatan Rumpon.
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)Radar reflektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di permukaan air agar dapat terdeteksi oleh radar Pembuatan dan penempatan tanda pengenal Rumpon dan radar reflektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik SIPR. Bentuk dan penempatan tanda pengenal Rumpon dan radar reflektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENEMPATAN DAN ALOKASI RUMPON

Pasal 8

Penempatan dan Alokasi Rumpon Menetap pada Wilayah Pengelolaan Perikanan sampai dengan 12 Mil Kewenangan Daerah ditempatkan sesuai dengan Jalur Penangkapan Ikan yang ditetapkan, pada Zona Penangkapan Ikan Terukur: Rumpon menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang ditempatkan pada:

a.kawasan konservasi:
b.alur laut kepulauan Indonesia,
c.alur migrasi penyu dan mamalia laut,
d.alur pelayaran keluar masuk pelabuhan,
e.kawasan ekosistem terumbu karang, dan
f.alur laut pada alur kabel/pipa laut.

Pasal 9

Alokasi Rumpon pada Wilayah Pengelolaan Perikanan sampai dengan 12 Mil Kewenangan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Alokasi rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimana pada ayat

(2), merupakan bahan pertimbangan penerbitan Surat Izin Penempatan Rumpon untuk rumpon menetap bagi pelaku usaha yang perizinannya dikeluarkan oleh Gubernur.

BAB IV

PEMASANGAN, PEMANFAATAN RUMPON DAN PERIZINAN RUMPON

Pasal 10

Setiap kapal penangkap ikan hanya diizinkan memasang dan memanfaatkan Rumpon paling banyak 3 (tiga) unit. Nelayan Kecil yang tergabung dalam kelompok usaha bersama atau koperasi dapat memasang Rumpon paling banyak 5 lima) unit Rumpon untuk paling sedikit 10 (sepuluh) unit Kapal Penangkap Ikan yang masing-masing berukuran kurang dari atau sama dengan 5 GT.

Pasal 11

Pemanfaatan rumpon dilakukan sesuai dengan Jalur Penangkapan Ikan yang terdiri atas:

a.Jalur Penangkapan Ikan IA, meliputi perairan sampai dengan 2 (dua) mil laut diukur dari garis pantai ke arah luar:
b.Jalur Penangkapan Ikan IB, meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan IA paling jauh sampai dengan 4 (empat) mil laut, dan
c.Jalur Penangkapan Ikan II, meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I di atas 4 mil sampai dengan 12 mil laut. Rumpon yang dipasang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah hanya dapat dimanfaatkan oleh Kapal penangkapan ikan dengan alat penangkap ikan berupa:
a.pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal,
b.pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal,
c.huhate,
d.pancing ulur, dan
e.pancing berjoran. Penggunaan alat penangkapan ikan sebagaimana diatur dalam ayat (1) mengikuti ketentuan sebagai berikut
a.Pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ukuran mata jaring kantong 21 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan menggunakan:
1. 1.Panjang Tali Ris Atas s300 (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) meter, dan kapal motor berukuran s5 (kurang dari atau sama dengan lima) GT pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan II: dan
2. 2.Panjang Tali Ris Atas s400 (kurang dari atau sama dengan empat ratus) meter, dan kapal motor berukuran »5 (lebih dari lima) GT sampai 30 (tiga puluh) GT pada Jalur Penangkapan Ikan II.
b.Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ukuran mata jaring kantong 23 (lebih dari atau sama dengan tiga) inci dan panjang Tali Ris Atas s700 (kurang dari atau sama dengan tujuh ratus) meter, dan kapal motor berukuran »10 (lebih dari sepuluh) GT sampai 30 (tiga puluh) GT pada Jalur Penangkapan Ikan II:
c.Huhate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan API yang bersifat aktif, dengan ABPI berupa Rumpon, dan dioperasikan dengan menggunakan kapal motor berukuran »5 (lebih dari lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT pada Jalur Penangkapan Ikan II:
d.Pancing ulur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan API yang bersifat pasif dengan ABPI berupa Rumpon dan dioperasikan dengan menggunakan:
1. 1.Kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran s 5 (kurang dari atau sama dnegan lima) GT pada Jalur Penangkapan Ikan I dan II, dan
2. 2.Kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran »5 (lebih dari lima) GT sampai 30 (tiga puluh) GT pada Jalur Penangkapan Ikan II.
e.Pancing berjoran sebagaimana pada ayat (1) huruf f merupakan API yang bersifat pasif, dengan ABPI berupa Rumpon, dan dioperasikan dengan menggunakan
1. 1.kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran s5 (kurang dari atau sama dengan lima) GT pada semua Jalur Penangkapan Ikan I dan II, dan
2. 2.kapal motor berukuran »5 (lebih dari lima) gross tonnage sampai dengan 30 (tiga puluh) GT pada Jalur Penangkapan Ikan II.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…