DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernir ini mengatur mengenai perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Maluku Kelas A menjadi UPTD Klinik Utama Lawamena Bhakti Kesehatan Provinsi Maluku.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan tentang Perubahan Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah, d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Maluku Kelas A Menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Utama Lawamena Bhakti Kesehatan Provinsi Maluku: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): 1.
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869):
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887):
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942):
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232),
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207),
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35),
10.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor &6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT PROVINSI MALUKU KELAS A MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KLINIK UTAMA LAWAMENA BHAKTI KESEHATAN PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.

(1)
(2)
(8)2 Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah Provinsi Maluku yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. 5 Nomenklatur adalah penamaan urusan pemerintahan, program, kegiatan, sub kegiatan, jabatan, unit organisasi, atau satuan kerja secara baku dan seragam sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7.Balai Kesehatan Paru Masyarakat yang selanjutnya disebut BKPM adalah UPTD milik Pemerintah Provinsi Maluku yang selama ini menyelenggarakan pelayanan pengendalian penyakit paru.
8.Klinik Utama adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan non- rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik umum maupun spesialistik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9.UPTD Klinik Utama Lawamena Bhakti Kesehatan Provinsi Maluku yang selanjutnya disebut UPTD Klinik Utama BKPM adalah nomenklatur baru dari UPTD Balai Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Maluku yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang melakukan pelayanan umum dan spesialistik lainnya, meskipun memiliki layanan unggulan paru.

Pasal 2

Perubahan nomenklatur UPTD BKPM Provinsi Maluku Kelas A mempunyai maksud memberikan status hukum dan kelembagaan atas perubahan menjadi UPTD Klinik Utama Lawamena BKPM. Perubahan nomenklatur menjadi UPTD Klinik Utama Lawamena BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a.memperluas akses layanan tidak hanya terbatas pada kesehatan paru, tetapi juga layanan umum dan spesialistik lainnya.
b.merespons kebutuhan Masyarakat yang lebih kompleks, melaksanakan pelayanan kesehatan yang komprehensif dengan prinsip one stop service. Cc. memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat dan sumber daya di klinik utama,
d.mendorong pengembangan fungsi pendidikan, pelatihan, dan penelitian, dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pelayanan berbasis bukti (evidence-based).
e.mengintegrasikan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dalam satu sistem layanan menyeluruh yang proaktif dan preventif.
f.meningkatkan mutu, kualitas, dan standar layanan termasuk akreditasi serta memperkuat peran strategis Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan kesehatan yang modern, dan adaptif Sasaran Perubahan nomenklatur menjadi UPTD Klinik Utama Lawamena BKPM adalah:
a.terwujudnya klinik tingkat lanjutan yang mampu memberikan pelayanan kesehatan umum dan spesialistik secara terpadu dan berkelanjutan.
b.terpenuhinya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas dengan status kelembagaan yang kuat sesuai aturan yang berlaku. PENJELASAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT PROVINSI MALUKU KELAS A MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KLINIK UTAMA LAWAMENA BHAKTI KESEHATAN PROVINSI MALUKU UMUM Peraturan Gubernur ini mengatur perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Maluku Kelas A menjadi UPTD Klinik Utama Lawamena Bhakti Kesehatan Provinsi Maluku. Perubahan nomenklatur ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan memperluas akses dan memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif, tidak terbatas hanya pada pelayanan paru, tetapi juga mencakup layanan kesehatan umum dan spesialistik lainnya. Secara filosofi, perubahan nomenklatur ini mencerminkan evolusi dan transformasi dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Nama "Balai" yang digunakan sebelumnya memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi pengembangan layanan yang lebih luas. Dengan mengubah nomenklatur menjadi "Klinik Utama," diharapkan dapat menciptakan kesan modern, profesional, dan responsif terhadap dinamika kesehatan masyarakat. Selain itu, filosofi ini menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya terbatas pada satu spesialisasi, tetapi bersifat lebih holistik dan mampu merespons beragam kebutuhan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Nama baru, yaitu UPTD Klinik Utama Lawamena Bhakti Kesehatan Provinsi Maluku yang selanjutnya disebut Klinik Utama Lawamena BKPM, memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan sejalan dengan perkembangan kebijakan pelayanan kesehatan berjenjang, serta meningkatkan status kelembagaan fasilitas tersebut. Hal ini diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan lebih lanjut termasuk SDM dan infrastruktur dalam memberikan layanan yang lebih optimal bagi masyarakat Maluku. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas Cc. menegaskan peran strategis daerah dalam penyediaan layanan klinik tingkat lanjutan.

BAB II

PERUBAHAN NOMENKLATUR

Pasal 3

(1)Nomenklatur UPTD BKPM Provinsi Maluku Kelas A diubah menjadi UPTD Klinik Utama Lawamena BKPM.
(2)UPTD Klinik Utama Lawamena BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka:

a.segala ketentuan yang mengatur mengenai UPTD BKPM Provinsi Maluku Kelas A, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
b.Segala ketentuan yang masih berlaku dan terkait dengan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini wajib ditetapkan dan/atau disesuaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon ggal 25 Juni 2025 Pap T DNS IE MALUKU H3 NG A KN far END WERISS Da vw & KRhd Tawan Diundangkan di Ambon pada tanggal 25 Juni 2025 SEKREPARJSDAERAH PROVINSI MALUKU, & PNG TAI x ARrat IESs ? At UK 0 BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025 NOMOR 391.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…