DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 22.a Tahun 2018

Nomor: 22.a
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup dan sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah, penyesuaian Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019;
15.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 23);
16.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 Nomor 49);
17.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Maluku;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Maluku;
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku;
5.Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2019, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1)RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. RKPD Tahun 2019 memuat Rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya;
(2)RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
1. a.pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2019;
2. b.acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019; dan
3. c.pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) Tahun 2019.

Pasal 3

Sistematika RKPD Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2019, Pemerintah Daerah dan SKPD Menggunakan :

a.RKPD Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019, sebagai bahan penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan Plafon Anggaran Sementara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
b.RKPD SKPD Tahun 2019 dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) .

BAB IV

PENYESUAIAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2019 dengan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019.

Pasal 6

Dalam hal RKPD Tahun 2019 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berbeda dengan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, maka Pemerintah Provinsi Maluku akan menyesuaikan dengan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 23 Mei 2018 Plt. GUBERNUR MALUKU WAKIL GUBERNUR, TTD ZETH SAHUBURUA Diundangkan di Ambon pada tanggal 23 Mei 2018 SEKRETARIS DAERAH MALUKU, TTD HAMIN BIN THAHIR BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2018 NOMOR 22.a PENJELASAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 22.a TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 I. UMUM Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan indikator dan sasaran kinerja yang mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). RKPD Provinsi Maluku Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Promal Tahun 2015-2025 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, RKPD Tahun 2019 memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam menyusun RAPBD Tahun 2019 dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam manyusun Rancangan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Tahun 2019. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…