DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 22 Tahun 2024

Nomor: 22
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Maluku

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemeirntah Daerah Provinai Maluku Tahun 2025.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869): La / 1 B. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Kvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312),
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),
9.Peraturan Menteri PPN Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 264),
10.Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 329), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Provinsi Maluku, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom, Gubernur adalah Gubernur Maluku, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjtnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pembangunan, 3. 4. z3 “8. Rencana Pembangunan Daerati yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai Tahun2026:

6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perinde | (Satu) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2028 dan berakhir pada tanggal 3! Desember 2025. BAB ff RKPD TAHUN 2025

Pasal 2

(1)RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD.
(2)RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
(3)RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
1. a.rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025:
2. b.rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025, Cc. rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran sementara daerah, dan
3. d.Rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun 2025.

Pasal 3

(1)Sistematika RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:
1. a.bAB I Pendahuluan,
2. b.bAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah,
3. c.bAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah,
4. d.bAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah,
5. e.bAB V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota,
6. f.bAB VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah,
7. g.bAB VII Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah, dan
8. h.bAB VIII Penutup.
(2)Ketentuan mengenai Sistematika RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Kepala BAPPEDA melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025.
(2)Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA melakukan perbaikan/penyempurnaan.
(3)Kepala BAPPEDA melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Gubernur. 4

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 3 Juli 2024 Pj. GUBERNUR MALUKU, ang SADALI IE Diundangkan di Ambon pada tanggal 3 Juli 2024 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, YADI SABIRIN BERITA DAERAH PR@VINSI MALUKU TAHUN 2024 NOMOR 245. 3 1. Il. PENJELABAN Atas PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANO RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025 UMUM Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan indikator dan sasaran kinerja yang mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2026. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2025 memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2025 dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Perubahan Rancangan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Tahun 2025. Berdasarkan penjelasan umum di atas, ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum, RKPD Tahun 2025, Pengendalian dan Evaluasi dan ketentuan penutup. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas Rencana Kerja Pamarintah Daerah (RKPD) Provinsi Matuku Tahun 2025 RKPD Tahun 2025 disusun secara bertahap, berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil (outcome) dengan pendekatan money follows programme dan programme follows result, berbasis risiko (risk-based planning) dan berbasis pada riset (research-based planning), terpadu lintas sektor, serta berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan. RKPD Provinsi Maluku Tahun 2025 akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025. Kebijakan dalam RKPD Tahun 2025 harus dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Maluku dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan sasaran dan target pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025, serta menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan lainnya termasuk didalamnya masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah Maluku. Pj. GUBERNUR MALUKU, SADALI IE mia GUBERNUR MALUKU PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR MALUKU, : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869): Menimbang Mengingat : 1. 1
5.Peraturan Pemerintah. Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817), |
6.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312),
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),
9.Peraturan Menteri PPN Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 264):
10.Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 329), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025.

BAB VIII

£ PENUTUP Rencana Kerja Pembangunan Daarah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2025 bertujuan untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efistensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Tidak terlepas dari hal tersebut penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dapat mewujudkan akuntabilitas alokasi sumber daya publik untuk pembangunan daerah. Selain itu RKPD Provinsi Maluku memperhatikan kebijakan pemerintah pusat sehingga seluruh kebijakan, strategi, program atau kegiatan pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025 akan berfokus pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Provinsi Maluku, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom, Gubernur adalah Gubernur Maluku: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjtnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pembangunan: 3. 4. 1 5, Na. . benang Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD) adalah Le Tahan sencanaan Dacrah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung & Ramuan £ 23 Sampai Tahun2026: selani erja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 yang Anjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (Satu) Tahun yang dimulai pada nggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. BAB 1! RKPD TAHUN 2025

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…