DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 23 Tahun 2017

Nomor: 23
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, uraian tugas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, dan Seksi, tata kerja, kelompok jabatan fungsional, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Adminsitrator dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Maluku;
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku;
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
5.Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku sebagai Daerah Otonomi;
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
7.Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
8.Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
11.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
12.Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu;
13.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
14.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
15.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
16.Pengelolaan dan Pemasaran adalah proses mengelola suatu produk hasil perikanan dari tempat penangkapan sampai di darat dan selanjutnya dipasarkan baik pasar tradisional maupun eksport;
17.Pembinaan Mutu adalah proses pembinaan yang diberikan kepada pengolah sehingga mereka dapat menghasilkan mutu olahan hasil perikanan yang baik;
18.Pemasaran adalah proses penjualan/transaksi antara produsen (pengolah) dengan pembeli/ bayar;
19.Angka Olahan adalah macam/jenis-jenis produk yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan;
20.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun. Termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya;
21.Kemitrausahaan adalah Kerjasama usaha di bidang perikanan antara perorangan dengan perorangan lainnya atau antara perorangan dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok lainnya yang saling menguntungkan;
22.Permodalan adalah segala bentuk barang atau jasa yang berasal dari sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam yang digunakan dalam mengembangkan usaha baik untuk jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang secara produktif;
23.Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu kawasan spesifik yang rentan terhadap perubahan lingkungan global namun memiliki produktifitas hayati tinggi;
24.Pemberdayaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu konsep yang dilaksanakan terdiri dari peningkatan potensi sosial dan ekonomi pulau- pulau kecil dan masyarakatnya dengan menitikberatkan pada model-model pengelolaan yang berbasis berkelanjutan SDA dan lingkungan;
25.Sumber Hayati adalah segala sumber daya kelautan dan perikanan yang dilkasifikasikan sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui, dikelola dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat;
26.Konservasi SDM adalah suatu upaya peningkatan kuantutais dan kualitas SDM aparatur, masyarakat, swasta dan jaringan kelembagaan yang mampu menerapkanprinsip-prinsip konservasi SDA dan lingkungan yang terintegrasi dengan pengembangan sub sector lainnya;
27.Budidaya Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan;
28.Bina Usaha adalah kegiatan pembinaan untuk melakukan usaha kearah pengembangan termasuk identifikasi dan analisis kebutuhan usaha serta permodalan;
29.Pembudidayaan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan dan memanen hasilnya.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. c.Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, terdiri dari : 1) Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk; 2) Seksi Sistem Logistik; dan 3) Seksi Akses Pasar dan Promoosi.
4. d.Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari : 1) Seksi Usaha Budidaya; 2) Seksi Pembudidayaan; dan 3) Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya.
5. e.Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari : 1) Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan; 2) Seksi Kenelayanan; dan 3) Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan.
6. f.Bidang Pengelolaan Ruang Laut, terdiri dari : 1) Seksi Perencanaan Ruang Laut dan Jasa Kelautan; 2) Seksi Pemberdayaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 3) Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.
7. g.Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari : 1) Seksi Penyuluhan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan ; 2) Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan; dan 3) Seksi Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
8. h.Cabang Dinas;
9. i.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
10. j.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini).

BAB III

URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BAGIAN DAN SEKSI

Pasal 3

(1)Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat/publik.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menetapkan program kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku berdasarkan rencana strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. c.membina bawahan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. d.mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. e.merumuskan kebijakan teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengelolaan ruang laut serta pengembangan sumber daya manusia dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
6. f.merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengelolaan ruang laut serta pengembangan sumber daya manusia dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
7. g.merumuskan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
8. h.merumuskan pelaksanaan pembinaan teknis dan fasilitasi di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengelolaan ruang laut serta pengembangan sumber daya manusia dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
9. i.memantau layanan administrasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10. j.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
11. k.melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 4

(1)Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. c.memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. e.mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel;
6. f.menyelenggarakan pembinaan organisasi, analisis jabatan, ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
7. g.menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan dan aset di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. h.mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang kelautan dan perikanan;
9. i.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. j.menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan mengelola layanan administrasi kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima di bidang kepegawaian dan umum.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai Rencana Operasional Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.membagi tugas kepada bawahan di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. c.membimbing bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
4. d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. e.menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi dan analisis jabatan, tatalaksana, perencanaan diklat dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
6. f.mengelola layanan administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatausahaan, pembinaan disiplin pegawai ASN di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima kepada pegawai ASN;
7. g.mengelola urusan kerumah-tanggaan, perlengkapan dan umum, perjalanan dinas, kerjasama, kehumasan dan protokoler di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. h.menyusun data, informasi dan dokumentasi di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan database kepegawaian dan umum;
9. i.mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
10. j.membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai Rencana Operasional Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.membagi tugas kepada bawahan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. c.membimbing bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
4. d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. e.menyusun program dan kegiatan serta anggaran berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
6. f.melaksanakan penyusunan Renstra dan Renja, IKU, SAKIP dan PK serta LPPD dan LKPJ sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;
7. g.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran secara berkala di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku agar pengelolaan program, kegiatan dan anggaran terlaksana sesuai perencanaan;
8. h.menyusun data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang kelautan dan perikanan;
9. i.mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
10. j.membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan mengelola penatausahaan keuangan dan Aset di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai Rencana Operasional Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.membagi tugas kepada bawahan di Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. c.membimbing bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
4. d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. e.mengelola penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, baik yang bersumber dari Anggaran APBN, APBD maupun sumber lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. f.mengelola penatausahaan aset di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. g.mengelola data keuangan dan aset secara manual maupun elektronik di lingkungan Dinas Keluatan dan Perikanan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk dijadikan bahan dalam penyusunan anggaran dan aset;
8. h.menyusun laporan keuangan dan aset di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset;
9. i.mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
10. j.membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu- waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 8

(1)Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana operasional di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan berdasarkan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. c.memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. e.merumuskan penyusunan kebijakan bina mutu dan diversifikasi Produk, system logistik serta akses pasar di bidang penguatan daya saing peroduk kelautan dan perikanan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
6. f.melaksanakan kebijakan di bidang penguatan daya saing peroduk kelautan dan perikanan serta pemberian izin/rekomendasi teknis di bidang penguatan daya sainbg produk kelautan dan perikanan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat/publik;
7. g.melaksanakan bimbingan teknis sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
8. h.melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hasil di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan ke depan;
9. i.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
10. j.menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 9

(1)Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk pada Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang bina mutu dan diversifikasi produk sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk berdasarkan rencana operasional Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk;
3. c.membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. e.menyusun kebijakan bina mutu dan diversifikasi produk sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
6. f.melaksanakan kebijakan di bidang bina mutu dan diversifikasi produk sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan mutu dan diversifikasi produk;
7. g.melaksanakan bimbingan teknis di bidang bina mutu dan diversifikasi produk sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan di bidang bina mutu dan diversifikasi produk;
8. h.menyusun data, informasi dan dokumentasi di lingkup Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam mengolah data statistik sektoral di bidang bina mutu dan diversifikasi;
9. i.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10. j.membuat laporan pelaksanaan kinerja di lingkup Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 10

(1)Seksi Sistem Logistik pada Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang sistem Logistik sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
(2)Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana kegiatan Seksi Sistem Logistik berdasarkan rencana operasional Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Sistem Logistik;
3. c.membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Sistem Logistik sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Seksi Sistem Logistik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. e.menyusun kebijakan sistem logistik sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
6. f.melaksanakan kebijakan di bidang sistem logistik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. g.melaksanakan bimbingan teknis di bidang sistem logistik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
8. h.menyusun data, informasi dan dokumentasi di lingkup Seksi Sistem Logistik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam mengolah data statistik sektoral di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
9. i.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup Seksi Sistem Logistik dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10. j.membuat laporan pelaksanaan kinerja di lingkup Seksi Sistem Logistik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…