Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang dana bantuan keuangan bersifat khusus, meliputi ruang lingkup, alokasi, penetapan alokasi, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan, penyaluran, pelaporan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Penanganan Dampak COVID-19 Kepada Kabupaten / Kota, b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatrantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 1617): Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355): 3. 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400): 5. 10. 11. 12. 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322), 7. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemeringtah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249): Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020, MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PENANGANAN DAMPAK COVID-19 KEPADA KABUPATEN/KOTA.
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
BAB II
Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dialokasikan untuk membantu Daerah Kabupaten/Kota mendanai kebutuhan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) yang merupakan dana sharing pemerintah Provinsi Maluku.
BAB III
Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp.17.737.200.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus ribu rupiah).
BAB IV
Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan dirumuskan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku. an
Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2020 untuk masing-masing Kabupaten/Kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB V
BAB VI
BAB VII
BAB VIII
Dinas Sosial Provinsi Maluku melakukan pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap pelaksanaan/pemanfaatan di Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku melakukan pemantauan dan evaluasi keuangan dana bantuan keuangan bersifat khusus, Pengawasan atas pelaksanaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Diundangkan di Ambon pada tanggal 14 Mei 2020 Ditetapkan di Ambon pada tanggal 14 Mei 2020 GUBERNUR PROVINSI MALUKU, RAD ISMAIL 7SEKRETA RAH MALUKU TAH p BERI VINSI MALUKU TAHUN 2020 NOMOR 23 ILUK LAMPIRANPERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANGTATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PENANGANAN DAMPAK COVID-19 KEPADA KABUPATEN/KOTA TERBILANG : TUJUH BELAS MILYAR TUJUH RATUS TIGA PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH GUBERNUR PROV INSI MALUKU, JUMLAH KEPALA DURASI BESARAN TOTAL JUMLAH BANTUAN KEUANGAN NO. KABUPATEN/KOTA KELUARGA MULAN) aa BELANJA BANTUAN | PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA (a) (b) (c) (d) (e) (N-tc)x(d)xle)
Membuka PDF…