DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 24 Tahun 2024

Nomor: 24
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Maluku

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberian Insentif Fiskal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional melalui pengendalian inflasi,
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (3) huruf e Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan antara lain, dalam rangka mendukung kemudahan kebijakan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya, yang antara lain berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak daerah untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif Fiskal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor , Mengingat 1: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757): Dipindai dengan CamScanner
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841):
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869):
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881)
6.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 136), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pendapatan. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.
7.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD BPD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. Dipindai dengan CamScanner 3. 5.
8.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
9.Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
10.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
11.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
12.Wajib PBB-KB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.
13.Sanksi Administratif adalah denda yang dikenakan terhadap keterlambatan pendaftaran dan/atau pembayaran termasuk bunga kas.

BAB II

OBJEK PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

Pemberian Insentif Fiskal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berupa Pengurangan atas tarif PBB-KB.

Pasal 3

Insentif Fiskal diberikan kepada Wajib PBB-KB.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

Pemberian Insentif Fiskal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada saat Pemungutan PBBKB yang dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

BAB IV

BESARAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

Pemberian insentif fiskal berupa pengurangan Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar 2,5” (dua koma lima persen) dari tarif PBBKB yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 1076 (sepuluh persen) Sehingga tarif PBBKB yang dikenakan sebesar 7,546 (delapan persen). Dipindai dengan CamScanner

BAB V

PELAPORAN

Pasal 6

Laporan hasil pelaksanaan pemberian insentif fiskal berupa pengurangan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan Wajib PBBKB Kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pajak.

Pasal 7

Pemberian Insentif Fiskal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mulai berlaku sejak bulan Maret 2024.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon . pada tanggal 5 Agustus 2024 Pj. GUBERNUR MALUKU, SADALI IE Diundangkan di Ambon pada tanggal 5 Agustus 2024 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, RYADI SABIRIN BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2024 NOMOR 347. Dipindai dengan CamScanner II. PENJELASAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR UMUM1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat. Objek PBBKB merupakan penyerahan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tariff PBB-KB yang ditetapkan adalah sebesar 1076 (sepuluh persen). Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional melalui mengendalian inflasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa, karena jabatannya, Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, serta dapat mengurangkan atau menghapuskan pajak dan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. Peraturan Gubernur ini mengatur materi muatan meliputi objek, tata cara, besaran, dan pelaporan pemberian insentif fiskal berupa pengurangan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2024