DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 25 Tahun 2016

Nomor: 25
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi, dan susunan organisasi, tata kerja, kelompok jabatan fungsional, pengangkatan, pemberhentian dan jabatan perangkat daerah, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); MEMUTUSKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
2.Provinsi adalah Provinsi Maluku.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
4.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
6.Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku sebagai Daerah Otonom.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku.
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Maluku.
9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
10.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
11.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
12.Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Maluku.
13.Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66); Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU.
14.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Maluku.
15.Inspektur adalah Inspektur Provinsi Maluku.
16.Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku.
17.Kepala Biro adalah Kepala Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku.
18.Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara Provinsi Maluku.
19.Tenaga Ahli adalah seorang profesional yang diangkat oleh DPRD dalam rangka membantu tugas alat kelengkapan Dewan, yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
20.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Maluku.
21.Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
22.Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
23.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
24.Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah bertugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Asisten Sekretaris Daerah;
3. c.Biro;
4. d.Bagian;
5. e.Sub Bagian; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
1. a.Asisten Tata Pemerintahan;
2. b.Asisten Kesejahteraan Sosial dan Administrasi Umum; dan
3. c.Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
(3)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 5

(1)Asisten Tata Pemerintahan, terdiri atas :
1. a.Biro Pemerintahan;
2. b.Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
3. c.Biro Organisasi.
(2)Asisten Kesejahteraan Sosial dan Administrasi Umum, terdiri atas :
1. a.Biro Kesejahteraan Rakyat;
2. b.Biro Umum; dan
3. c.Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.
(3)Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
1. a.Biro Perekonomian Daerah;
2. b.Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
3. c.Biro Pengelola Perbatasan Negara.
(4)Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.
(5)Biro terdiri atas Bagian dan Bagian terdiri atas Sub Bagian.
(6)Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian.
(7)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian.
(8)Pada Sekretariat Daerah dibentuk jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan Daerah.
(9)Ketentuan mengenai susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Asisten Tata Pemerintahan bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta pelayanan administratif di bidang pemerintahan, hukum dan hak asasi manusia, dan organisasi.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, hukum dan hak asasi manusia, dan organisasi;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum dan hak asasi manusia, dan organisasi;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, hukum dan hak asasi manusia, dan organisasi;
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah di bidang pemerintahan, hukum dan hak asasi manusia, dan organisasi;
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Biro Pemerintahan bertugas membantu Asisten Tata Pemerintahan dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta pelayanan administratif di bidang pemerintahan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan program bidang pemerintahan sesuai dengan Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
2. b.penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan;
3. c.penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan;
5. e.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah di bidang pemerintahan;
6. f.pelaksanaan ketatausahaan; dan
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Susunan Organisasi Biro Pemerintahan terdiri atas :

a.Kepala Biro;
b.Bagian Bina Administrasi Kewilayahan, terdiri atas :
1. 1.Sub Bagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama Daerah;
2. 2.Sub Bagian Batas Daerah dan Toponimi; dan
3. 3.Sub Bagian Koordinasi Urusan Pertanahan.
c.Bagian Otonomi Daerah, terdiri atas :
1. 1.Sub Bagian Pengembangan Daerah;
2. 2.Sub Bagian Penyelenggara Pemerintahan Daerah; dan
3. 3.Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
d.Bagian Bina Pemerintahan Desa dan Kecamatan, terdiri atas :
1. 1.Sub Bagian Pembinaan Pemerintahan Desa;
2. 2.Sub Bagian Pembinaan Pemerintahan Kecamatan; dan
3. 3.Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Pasal 9

(1)Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia bertugas membantu Asisten Tata Pemerintahan dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta pelayanan administratif di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan program bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
2. b.penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan kebijakan Daerah di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. c.penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang hukum dan hak asasi manusia;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang hukum dan hak asasi manusia;
5. e.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah di bidang hukum dan hak asasi manusia;
6. f.pelaksanaan ketatausahaan; dan
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Susunan organisasi Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas :

a.Kepala Biro;
b.Bagian Bantuan Hukum, terdiri atas :
1. 1.Sub Bagian Sengketa Hukum.
2. 2.Sub Bagian Kerjasama Hukum; dan
3. 3.Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
c.Bagian Peraturan Perundang-Undangan, terdiri atas :
1. 1.Sub Bagian Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
2. 2.Sub Bagian Rancangan Produk Hukum Daerah; dan
3. 3.Sub Bagian Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Daerah.
d.Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, terdiri atas :
1. 1.Sub Bagian Informasi Hukum;
2. 2.Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum; dan
3. 3.Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…