DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 25 Tahun 2018

Nomor: 25
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, hasil analisis beban kerja, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Maluku Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Analisis Beban Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2012 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Hasil Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31.1 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
15.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
16.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5.Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku sebagai Daerah Otonom.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
7.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Maluku.
8.Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Maluku.
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Provinsi Maluku.
10.Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Provinsi Maluku.
11.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Maluku.
12.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di sebut ASN adalah Aparatur Sipil Negara Provinsi Maluku;
13.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara;
14.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
15.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
16.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
17.Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
18.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
19.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
20.Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;
21.Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja;
22.Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu;
23.Volume Kerja adalah sekumpulan tugas/pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun;
24.Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu;
25.Norma Waktu adalah waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
26.Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk berproduksi/menjalankan tugas.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud penetapan hasil Beban Kerja adalah untuk menyediakan informasi jumlah kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang akan dijadikan acuan dalam rangka penguatan kapasitas organisasi di bidang :
1. a.penataan kelembagaan;
2. b.kepegawaian;
3. c.ketatalaksanaan; dan
4. d.perencanaan kebutuhan diklat.
(2)Penataan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.penyusunan organisasi dan unit-unitnya;
2. b.penataan organisasi yang right sizing;
3. c.penyempurnaan tupoksi;
4. d.pemberdayaan kapasitas organisasi; dan
5. e.evaluasi organisasi.
(3)Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.rencana kebutuhan pegawai (formasi);
2. b.sistem rekrutmen dan penempatan pegawai dan calon pegawai berupa seleksi dan penempatan;
3. c.pengembagan pola karir;
4. d.pengelolaan pegawai berupa administrasi, penilai jabatan, penyusun jenjang karir, mutasi, rotasi dan promosi;
5. e.pasca pegawai berupa administrasi dan program pensiun; dan
6. f.kesejahteraan.
(4)Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.tata kerja;
2. b.hubungan kerja; dan
3. c.sistem operasional dan prosedur kerja.
(5)Perencanaan kebutuhan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.program diklat;
2. b.jenis-jenis diklat; dan
3. c.pengembangan diklat.

Pasal 3

Tujuan penetapan hasil Analisis Beban Kerja adalah untuk menyediakan informasi kebutuhan pegawai dan memudahkan Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan kapasitas organisasi untuk penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perencanaan diklat, pengawasan, pelayanan publik serta akuntabilitas, sekaligus memberikan umpan balik bagi penyempurnaan organisasi perangkat daerah.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup Analisis Beban Kerja adalah untuk mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan/unit kerja dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional.
(2)Analisis beban kerja dilakukan pada setiap jabatan yang ada dalam satuan kerja organisasi.
(3)Ruang lingkup Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari informasi kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, meliputi: Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas Daerah dan Badan-Badan Daerah serta UPTD RSUD dr. M. Haulussy, RSUD dr. Ishak Umarella dan Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Maluku.

BAB III

HASIL ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 5

(1)Analisis beban kerja dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pengumpulan data;
3. c.penelaahan hasil olahan data;
4. d.penyusunan kebutuhan pegawai;
5. e.verifikasi;
6. f.penyempurnaan; dan
7. g.penetapan hasil analisis beban kerja.
(2)Hasil Analisis Beban Kerja adalah berupa uraian tugas, satuan hasil, waktu penyelesaian pekerjaan, waktu kerja efektif, beban kerja dan pegawai yang dibutuhkan.

Pasal 6

Hasil Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), secara lengkap dan terinci tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Analisis Beban Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun sejak diundangkan dan/atau dapat disesuaikan apabila adanya perubahan regulasi di bidang kepegawaian.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 25 Juni 2018 GUBERNUR MALUKU, TTD SAID ASSAGAFF Diundangkan di Ambon pada tanggal 25 Juni 2018 SEKRETARIS DAERAH MALUKU, TTD HAMIN BIN THAHIR BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2018 NOMOR 25

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 25 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

HASIL ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 11 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

HASIL ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 11 Tahun 2012