DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 25 Tahun 2019

Nomor: 25
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan bantuan perumahan pasca gempa Maluku, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bencana gempa bumi telah mengakibatkan korban jiwa, kerusakan rumah dan bangunan, menimbulkan kepanikan dan trauma bagi masyarakat sehingga banyak pengungsi belum kembali ke rumah masing-masing;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengamanatkan bahwa negara bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, oleh karena itu diperlukan bantuan perumahan pasca bencana gempa bumi di Provinsi Maluku;
d.bahwa untuk menyalurkan bantuan rumah pasca gempa beserta prasarana, sarana dan utilitas umum diperlukan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Perumahan Pasca Gempa Bumi di Provinsi Maluku;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Perumahan Pasca Gempa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesian Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
8.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PERUMAHAN PASCA GEMPA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Bencana adalah peristiwa atau angkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
6.Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.
7.Gempa Bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebakan oleh tumbukan lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api dan runtuhan batuan.
8.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
9.Pengungsi adalah seseorang ata sekelompok orang yang meninggalkan suatu wilayah guna menghindari suatu bencana atau musibah. Bencana ini dapat berbentuk banjir, tanah longsor, tsunami, kebakaran, dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh alam.
10.Penanganan Perumahan Pasca Bencana Gempa adalah bantuan perintah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana gempa untuk melakukan peningkatan kualitas rumah pasca gempa beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.
11.Penetapan Kerusakan Perumahan adalah penetapan perumahan berdasarkan klasifikasi kerusakan sesuai dengan hasil verifikasi.
12.Rusak Ringan adalah indikator kerusakan bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktur retak.
13.Rusak Sedang adalah indikator kerusakan bangunan masih berdiri, sebagaian komponen struktur rusak dan sebagian komponen penunjangnya rusak.
14.Rusak Berat adalah indikator kerusakan bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak.
15.Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten/Kota.
16.Kordinator Fasilitator selanjutnya disebut Korfas adalah tenaga professional lokal yang bertugas membina, mengkoordinasikan, dan Mengendalikan pendampingan Tenaga Fasilitator Lapangan dalam penyelenggaraan penanganan perumahan pasca gempa.
17.Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga professional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan penanganan perumahan pasca gempa.
18.Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama pemerintah daerah melalui kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman untuk penampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.
19.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN yang dihibahkan pada pemerintah daerah.
20.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan dan diberikan kuasa oleh pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab pengguna anggaran pada pemerintah daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini terkait dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Perumahan Pasca Gempa meliputi :

a.persiapan pola penanganan;
b.sistem pembayaran;
c.pendampingan; dan
c.pelaporan.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN PERUMAHAN PASCA GEMPA MALUKU

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Penanganan Perumahan Pasca Bencana Gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut :
1. a.Persiapan Pola Penanganan
  1. 1.Penyiapan Masyarakat
  2. 2.Penetapan kelompok penerima bantuan by name by address.
2. b.Sistem Pembayaran Uang :
  1. 1.Pencairan
  2. 2.Penyaluran
  3. 3.Pemanfaatan
3. c.Pendampingan.
4. d.Pelaporan.
(2)Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam petunjuk Teknis.
(3)Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Diundangkan di Ambon pada tanggal 16 Oktober 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH MALUKU, ttd KASRUL SELANG BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 NOMOR 25. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 16 Oktober 2019 GUBERNUR MALUKU, ttd MURAD ISMAIL PENJELASAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PROVINSI MALUKU NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PERUMAHAN PASCA GEMPA MALUKU I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengamanatkan bahwa negara bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, oleh karena itu diperlukan bantuan perumahan pasca bencana gempa bumi di Provinsi Maluku. Untuk menyalurkan bantuan rumah pasca gempa beserta prasarana, sarana dan utilitas umum diperlukan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Perumahan Pasca Gempa Bumi di Provinsi Maluku. Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan penyaluran bantuan perumahan pasca bencana gempa sehingga efektif dan efisien. Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan jaminan penyelenggaraan kegiatan bantuan perumahan pasca bencana gempa yang tepat sasaran untuk mewujudkan rumah layak huni dengan didukung dengan PSU yang memadai. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PERUMAHAN PASCA GEMPA MALUKU PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PERUMAHAN PASCA GEMPA MALUKU A. Umum Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Salah satu bencana alam yang terjadi di Maluku adalah Gempa Bumi dimana merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi dan patahan aktif. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, diperlukannya Bantuan Perumahan Pasca Bencana Gempa bagi masyarakat Maluku yang terkena dampak. Bantuan Perumahan Pasca Bencana Gempa adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana gempa untuk melakukan peningkatan kualitas rumah pasca gempa beserta prasarana, sarana dan utilitas umum. Penetapan Kerusakan Perumahan adalah penetapan perumahan berdasarkan klasifikasi kerusakan sesuai dengan hasil verifikasi. B. Dasar Pembentukan

1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana; C. Tahapan Penyelenggaraan Dalam Penyelenggaraan Penanganan Perumahan Pasca Bencana Gempa Maluku dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

a.Persiapan Pola Penanganan
1. 1.Penyiapan Masyarakat
2. 2.Penetapan kelompok penerima bantuan by name by address
b.Sistem Pembayaran Uang : 1). Pencairan 2). Penyaluran 3). Pemanfaatan
c.Pendampingan
d.Pelaporan
a.Persiapan Pola Penanganan
1. 1.Penyiapan Masyarakat Pendataan perumahan dalam rangka penanganan perumahan pasca gempa mengacu pada basis data terpadu yang dilengkapi dengan data jumlah rumah rusak berdasarkan klasifikasi indikator kerusakan rumah. Rekapitulasi data calon lokasi penanganan perumahan pasca gempa oleh Bupati/Walikota dilakukan verifikasi oleh pemerintah daerah Maluku. Langkah-langkah persiapan penyiapan masyarakat terkena dampak bencana gempa yang meliputi identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal berupa uang dan tata cara pelaksanaan penanganan pemerintah daerah terhadap masyarakat dengan memberikan bantuan biaya kontrakan per-KK berdasarkan klasifikasi rumah Rusak Sedang (RS) dan Rusak Berat (RB). Besaran biaya yang diberikan pemerintah daerah sebesar Rp.500.000,-/Bulan selama 6 bulan dengan langkah berikut: Identifikasi Kebutuhan dan Penyusunan Proposal Berupa Uang CPB didampingi TFL dalam melakukan identifikasi rencana penanganan rumah dan menentukan kebutuhan pembangunan rumah rusak pasca gempa. Hasil identifikasi kebutuhan dituangkan dalam dokumen teknis yang menjadi bagian dari proposal. Dokumen proposal terdiri atas : 1) dokumen administrasi meliputi: a) surat permohonan sesuai dengan Format; b) salinan KTP dan KK yang masih berlaku; c) surat pernyataan penghasilan disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Format; d) salinan sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari pejabat yang berwenang sesuai format yang berlaku di daerah setempat atau menggunakan Format; dan e) surat pernyataan mengikuti program sesuai Format. 2) dokumen teknis sesuai meliputi: a) Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai Format; b) kwitansi sesuai Format. Proposal penerima bantuan selanjutnya disusun berdasarkan pengelompokkan setiap KPB yang dilengkapi dengan: a) Keputusan Kepala desa/Lurah tentang KPB sesuai Format; dan b) Pernyataan tanggung renteng dari KPB sesuai Format. Dokumen proposal KPB selanjutnya disusun dan dikelompokkan setiap desa/kelurahan/kampung/nagari dan diperiksa oleh TFL pendamping untuk memastikan kelengkapannya. Proposal yang sudah diklasifikasikan berdasarkan desa/kelurahan/ kampung/nagari atau nama lain sejenis disampaikan kepada Korfas untuk diverifikasi kelengkapan dan kebenaranya, selanjutnya disampaikan kepada tim teknis untuk diverifikasi kembali dan disahkan. Verifikasi dan pengesahan proposal menggunakan Format. Dokumen yang telah disahkan selanjutnya diajukan oleh Dinas kepada PPK dengan melampirkan surat permohonan penetapan penerima bantuan sesuai Format. Pelaksanaan bantuan penanganan perumahan pasca gempa berupa uang meliputi :
a.Pencairan Bantuan PPK menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan Keputusan PPK tentang penerima bantuan dan diajukan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM). PPSPM melakukan kelengkapan dokumen dan setelah dinyatakan lengkap diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Dokumen SPM disampaikan kepada KPPN untuk proses agar dana bantuan dapat disalurkan ke rekening KPA pada bank/pos penyalur. Proses penyaluran dana BSPS mengikuti ketentuan pencairan langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.Penyaluran Bantuan. PPK membuat surat perintah penyaluran dana (SPPN) yang ditujukan kepada pejabat bank/pos penyalur sesuai Format yang dilampirkan Daftar Penerima Bantuan (DPB). Berdasarkan surat perintah penyaluran dana, maka bank/pos penyalur menyalurkan bantuan dari rekening Satuan Kerja ke rekening penerima bantuan.
c.Pembelian bahan bangunan dilakukan dengan cara pemindah bukuan uang dari rekening penerima ke rekening toko/penyedia bahan bangunan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima Bantuan Perumahan Pasca;
d.Pembayaran upah kerja dilakukan dengan cara penarikan tunai dari rekening penerima bantuan;
e.Apabila toko/penyedia bahan bangunan tidak memiliki SIUP dan SITU dan KPB bersepakat melakukan penunjukkan toko/penyedia bahan bangunan yang dituangkan dalam Berita Acara maka KPB mengusulkan kepada KPA. KPA berdasarkan surat permohonan KPB menetapkan penunjukkan toko/penyedia bahan bangunan setelah melalui analisis kelayakan. Apabila toko/penyedia bahan bangunan tidak dapat menyediakan seluruh kebutuhan bahan bangunan bagi KPB, maka toko/penyedia bahan bangunan dapat bekerjasama dengan penyedia bahan bangunan lain dengan syarat toko/penyedia bahan bangunan yang kontrak kerjasama dengan KPB bertanggung jawab terhadap pemenuhan kontrak kerjasama.
f.penerima bantuan melakukan pemanfaatan bantuan berdasarkan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) sesuai Format dalam setiap tahap.
g.bukti penerimaan uang untuk upah kerja berupa slip penarikan dan bentuk pertanggungjawaban upah kerja berupa kwitansi (sesuai Format) atau bukti lain yang sah dari penerima bantuan kepada tukang atau pekerja dengan dibuktikan dengan dipakainya bahan bangunan sesuai DRPB.
h.penerima bantuan menyusun laporan penggunaan dana tahap 1 dan tahap 2 didampingi oleh TFL, dan diverifikasi oleh Korfas dan Tim Teknis sesuai Format serta melampirkan dokumen pertanggungjawaban.
1. 2.Penetapan Kelompok Penerima Bantuan by name by address Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan TFL untuk memberdayakan masyarakat calon penerima bantuan dilakukan melalui:
a.sosialisasi dan penyuluhan Sosialisasi merupakan kegiatan penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan bantuan Penanganan Perumahan Pasca Gempa kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh dinas kabupaten/kota secara berjenjang melalui camat/kepala distrik, kepala desa/lurah/kepala kampung/wali nagari, dan tokoh masyarakat maupun langsung kepada masyarakat. Metode sosialisasi disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat, melalui pertemuan langsung atau tidak langsung melalui media publikasi seperti televisi, radio, media cetak. Penyuluhan merupakan kegiatan pemberian petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat, khususnya calon penerima bantuan dalam kegiatan bantuan Penanganan Perumahan Pasca Gempa. Kegiatan ini dilakukan oleh Dinas, tim teknis, Korfas, atau TFL. Hal-hal yang disampaikan dalam penyuluhan antara lain prosedur kegiatan, tata cara pelaksanaan program, tanggung jawab penerima bantuan, sanksi, ketentuan rumah layak huni, penyusunan rencana anggaran biaya, pelaporan kegiatan dan lain- lain. Penyuluhan dapat dilakukan melalui forum pertemuan atau dilakukan kepada orang-perseorangan.
b.Kesepakatan Calon Penerima Bantuan (CPB) Kesepakatan CPB dilakukan untuk memenuhi akuntabilitas dalam penentuan CPB berdasarkan prinsip tepat sasaran dan kegotong- royongan. Kesepakatan CPB bantuan penanganan perumahan pasca gempa dilakukan melalui rembuk warga untuk:
1. 1.membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan bantuan ; dan
2. 2.menentukan toko/penyedia bahan bangunan.
3. 3.Pembentukan KPB dilakukan oleh CPB yang difasilitasi oleh TFL dan perangkat desa/kelurahan/ kampung/nagari atau nama lain sejenis dengan memperhatikan kedekatan lokasi rumah, kemampuan bertukang, tingkat keswadayaan. KPB diberi nama sesuai kesepakatan, melaksanakan fungsi gotong- royong, tanggung jawab tanggung renteng, membuat kesepakatan sosial untuk bertanggung jawab secara berkelompok dalam melaksanakan program Bantuan Perumahan Pasca Gempa. KPB dilakukan penetapan melalui Keputusan Kepala desa/lurah/kepala kampung/wali nagari.
4. 4.KPB melakukan survey terhadap toko/penyedia bahan bangunan untuk ditetapkan dalam kesepakatan. Survey toko/penyedia bahan bangunan meliputi ketersedian dan harga satuan bahan bangunan, ketersediaan sarana angkutan serta persyaratan administrasi. Kesepakatan yang dilakukan oleh KPB sebagai toko/penyedia bahan bangunan yang akan bekerjasama dengan KPB.
b.Sistem Pembayaran Sistem pembayaran berupa pemberian uang
1. 1.Pencairan : a) PPK menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan Keputusan PPK tentang penerima bantuan dan diajukan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM). PPSPM melakukan kelengkapan dokumen dan setelah dinyatakan lengkap diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Dokumen SPM disampaikan kepada KPPN untuk proses agar dana bantuan dapat disalurkan ke rekening KPA pada bank/pos penyalur. Proses penyaluran dana bantuan mengikuti ketentuan pencairan langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. 2.Penyaluran Besaran/Nilai Bantuan a) Untuk rumah dengan kategori Rusak Ringan (RR), nilai bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pencairan dilakukan 100 % sekaligus. b) Sedangkan untuk rumah dengan kategori Rusak Sedang (RS), nilai bantuan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Pencairan dilakukan dalam 2 (dua) Tahap. Tahap I sebesar Rp. 15.000.000,- sedangkan Tahap II sebesar Rp. 10.000.000,-. Dengan catatan, sebelum melakukan pencairan tahap II (terakhir) sudah harus menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tahap I. c) dan untuk rumah dengan kategori Rusak Berat (RB), nilai bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pencairan dilakukan dalam 3 (tiga) Tahap. Tahap I sebesar Rp. 20.000.000,- sedangkan Tahap II sebesar Rp. 20.000.000,-. Dengan catatan, sebelum melakukan pencairan tahap II sudah harus menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tahap I. Dan pencairan tahap III (terakhir) sebesar Rp. 15.000.000,- dengan catatan, sebelum melakukan pencairan tahap III sudah harus menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tahap II Toko/penyedia bahan bangunan tempat pembelian bahan bangunan dipilih dan ditunjuk berdasarkan survey dan kesepakatan kelompok, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); b) memiliki tempat/alamat sesuai dengan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU); c) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d) melakukan usaha perdagangan bahan bangunan.
3. 3.Pemanfaatan Penerima Bantuan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tingkat kerusakan yang ada sampai 100%.
c.Pendampingan Dalam melaksanakan kegiatan bantuan perumahan pasca gempa ini, KPB akan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Koordinator Fasilitator (Korfas). Penunjukkan TFL dan Korfas ditetapkan melalui kontrak dengan PPK berdasarkan keterampilan untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Korfas yang ditetapkan melalui kontrak dengan PPK. Kriteria Umum untuk TFL dan Korfas, meliputi:
a.warga Negara Indonesia;
b.sehat jasmani-rohani;
c.memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
d.bukan anggota partai politik atau tim sukses pemilihan kepala pemerintahan;
e.bersedia bekerja penuh waktu (full time) selama masa kontrak;
f.mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi MS- Office (Word, Excel, dan Power Point); dan
g.diutamakan bertempat tinggal di lokasi kegiatan. Korfas mempunyai cakupan wilayah kerja untuk 1 (satu) kabupaten/kota. Sedangkan TFL harus memiliki kompetensi teknik konstruksi dan pemberdayaan dan akan mendampingi kurang lebih 50 penerima bantuan.Kriteria Khusus Koordinator Fasilitator (Korfas) :
a.berpendidikan paling kurang S1, diutamakan dari Teknik Sipil atau Teknik Arsitektur;
b.berpengalaman dalam pendampingan bantuan perumahan atau program sejenis minimal 3 (tiga) tahun; dan
c.diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan bidang teknis bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan mengikuti kursus/pelatihan. Kriteria Khusus Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) :
a.berpendidikan sekurang-kurangnya D3 sipil atau arsitektur.
b.berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi bangunan, rumah/perumahan, atau pernah sebagai fasilitator teknis; dan
c.diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan bidang teknis bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan mengikuti kursus/pelatihan. Korfas dan TFL yang telah direkrut, wajib mengikuti pembekalan sebelum ditugaskan sesuai surat perintah kerja atau kontrak.
d.Pelaporan
a.Penerima Bantuan didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dan bantuan kepada PPK, sebelum pencairan Tahap I (Bagi RS dan RB), dan sebelum pencairan tahap II bagi RB. Serta Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Akhir setelah pekerjaan selesai dikerjakan 100%.
b.Bank/Pos penyalur menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran bantuan kepada PPK.
c.TFL menyampaikan laporan kepada PPK melalui Korfas tembusan kepada Dinas.
d.Korfas menyampaikan laporan kepada PPK tembusan kepada Dinas.
e.PPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bantuan perumahan pasca gempa kepada KPA.
f.KPA menyampaikan laporan kegiatan bantuan perumahan pasca gempa kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. GUBERNUR MALUKU, ttd MURAD ISMAIL

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 25 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYELENGGARAAN BANTUAN PERUMAHAN PASCA GEMPA MALUKU

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYELENGGARAAN BANTUAN PERUMAHAN PASCA GEMPA MALUKU

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011