DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 26 Tahun 2016

Nomor: 26
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi, dan susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan, pemberhentian, dan jabatan perangkat daerah, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); MEMUTUSKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5.Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku sebagai Daerah Otonom.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
8.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Maluku.
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Provinsi Maluku.
10.Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja.
11.Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku.
12.Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara Provinsi Maluku.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Cabang Dinas Daerah adalah Cabang Dinas Daerah Provinsi Maluku.
15.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Maluku.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
17.Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66); Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI MALUKU
18.Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
19.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
20.Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
(2)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
4. d.pembinaan teknis di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
5. e.pembinaan cabang dinas dan/atau unit pelaksana teknis dinas;
6. f.pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. g.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  2. 2.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
3. c.Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  2. 2.Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
  3. 3.Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
4. d.Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  2. 2.Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
  3. 3.Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
5. e.Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  2. 2.Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
  3. 3.Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
6. f.Bidang Kebudayaan, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
  2. 2.Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
  3. 3.Seksi Kesenian.
7. g.Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
  2. 2.Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
  3. 3.Seksi Tenaga Kebudayaan.
8. h.Cabang Dinas;
9. i.Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
10. j.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
(2)Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

(1)Dinas Kesehatan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
4. d.pembinaan teknis di bidang kesehatan;
5. e.pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
6. f.pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. g.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Hukum;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. c.Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
  2. 2.Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  3. 3.Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
4. d.Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Surveilans dan Imunisasi;
  2. 2.Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
  3. 3.Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
5. e.Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
  2. 2.Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
  3. 3.Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
6. f.Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Kefarmasian;
  2. 2.Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
  3. 3.Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
(2)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

(1)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. e.pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
6. f.pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. g.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1)Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. c.Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
  2. 2.Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
  3. 3.Seksi Pelaksanaan.
4. d.Bidang Bina Marga, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bina Marga;
  2. 2.Seksi Pengembangan Prasarana Jalan; dan
  3. 3.Seksi Pengembangan Prasarana Jembatan.
5. e.Bidang Cipta Karya, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Perencanaan dan Pengendalian Cipta Karya;
  2. 2.Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan; dan
  3. 3.Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Permukiman.
6. f.Bidang Jasa Konstruksi, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Pengaturan;
  2. 2.Seksi Pemberdayaan; dan
  3. 3.Seksi Pengawasan.
7. g.Bidang Tata Ruang, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
  2. 2.Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
  3. 3.Seksi Pelaksanaan dan Pertanahan.
8. h.Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…