DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 27 Tahun 2019

Nomor: 27
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Maluku

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Maluku Tahun 2019-2025.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Maluku Tahun 2019-2025; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
6.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah.
7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku.
8.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Maluku.
9.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
11.Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Maluku yang selanjutnya disebut RUPM Provinsi Maluku adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah Provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada Rencanan Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
12.Maksud Penyusunan RUPM Provinsi Maluku adalah sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses penyusunan RUPM Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal antara RUPM, RUPM Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota.
13.Fungsi Penyusunan RUPM Provinsi Maluku adalah untuk mensinergikan operasionalisasi seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan Penanaman Modal di Daerah.

BAB II

DOKUMEN RUPM PROVINSI MALUKU

Pasal 2

(1)RUPM Provinsi Maluku meliputi:
1. a.pendahuluan;
2. b.asas dan tujuan;
3. c.visi dan misi Penanaman Modal Daerah;
4. d.arah Kebijakan Penanaman Modal Daerah yang terdiri dari: 1) peningkatan Iklim Penanaman Modal; 2) persebaran Penanaman Modal; 3) fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi; 4) penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan; 5) pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi; 6) pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;dan 7) promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal.
5. e.Tahapan Pelaksanaan RUPM Provinsi Maluku: 1) Tahap I: Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan menghasilkan; 2) Tahap II: Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;dan 3) Tahap III: Pengembangan Industri Skala Besar.
6. f.proyeksi Kebutuhan Penanaman Modal Provinsi Maluku;
7. g.peta Panduan Implementasi RUPM Provinsi Maluku; dan
8. h.rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPM Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

RUPM KABUPATEN/KOTA

Pasal 3

(1)Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota RUPMK mengacu pada RUPM Provinsi Maluku dengan menetapkan prioritas pengembangan sesuai dengan potensi dan daya saing Kabupaten/Kota.
(2)Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
(3)Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, berkonsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.

BAB IV

PELAKSANAAN RUPM PROVINSI

Pasal 4

(1)Pelaksanaan RUPM Provinsi dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.
(2)Dalam rangka pelaksanaan RUPM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf d.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi melaksanakan monitoring penyusunan RUPM Kabupaten/Kota dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah.
(2)Pelaksanaan RUPM Provinsi dievaluasi secara berkala oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dengan melibatkan PD dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(3)Evaluasi RUPM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
(4)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 21 November 2019 GUBERNUR PROVINSI MALUKU, ttd MURAD ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 21 November 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH MALUKU, ttd KASRUL SELANG BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 NOMOR 27. LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2025 RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI MALUKU A. Pendahuluan Dalam rangka memperkuat perekonomian nasional yang berorientasi dan berdaya saing global sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka Panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpeng tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal. Sejalan dengan salah satu Misi yang digulirkan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemerintahan periode 2019-2024, yaitu “meningkatkan suasana yang kondusif untuk Investasi, Budaya, dan Pariwisata,” maka kegiatan penanaman modal menjadi aspek kunci. Pada akhir periode pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Maluku 2019 – 2025, tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Maluku diharapkan telah mencapai tingkat yang setara dengan kesejahteraan penduduk di provinsi- provinsi yang maju di Indonesia Bagian Barat. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut, maka pendapatan per kapita penduduk di Provinsi Maluku harus tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan per kapita di provinsi lain yang lebih maju di pulau Jawa. Oleh karena itu diperlukan penanaman modal yang lebih besar, lebih efisien, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku serta mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang semakin luas, baik antar sektor maupun antar wilayah untuk dapat mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi jamak jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti ketika laju pertumbuhan penduduk juga tinggi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi, seberapapun tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (pendapatan per kapita tidak meningkat). Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan penduduk juga menciptakan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi jumlah penduduk yang terus tumbuh. Padaakhirnya, ini menciptakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah atau miskin. Problem pengangguran dan kemiskinan dalam suatu perekonomian biasanya juga akan dibarengi dengan problem ketimpangan yang muncul akibat distribusi ekonomi yang tidak merata. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku tahun 2014-2019 mengalami tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,01 %. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 5,94 % dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015, yakni 3,55 %. Sektor yang memiliki rata- rata pertumbuhan tertinggi ádalah sektor bangunan (konstruksi) dengan pertumbuhan 7,69 % per tahun. Sektor lain yang memiliki rata-rata pertumbuhan relatif tinggi adalah sektor jasa sebesar 6,77 %, sektor pertambangan dan galian sebesar 6,69 %, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,59 %. Sementara itu, sektor pertanian Provinsi Maluku hanya tumbuh rata-rata sebesar 2,98 % per tahun. Guna mendorong pertumbuhan semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2025, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas. Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi. Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang mengacu pada RUPM dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMP berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Provinsi Maluku. Untuk mendukung pelaksanaan RUPMP guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing- masing pihak. Bercermin dari kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal di beberapa lokasi, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku. Isu besar lainnya yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah pangan, infrastruktur dan energi. Oleh karena itu, sebagaimana RUPM nasional, RUPMP menetapkan bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya, harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier. Dalam RUPMP juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (green economy), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru terbarukan serta berorientasi pada pengembangan kawasan strategis pengembangan ekonomi daerah produktif, efisien dan mampu bersaing dengan didukung jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan peruntukan industri. Lebih lanjut, pemberian kemudahan dan/atau insentif serta promosi dan pengendalian penanaman modal juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Pemberian kemudahan dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dan diperlukan pengendalian. Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPMP juga ditetapkan tahapan pelaksanaan yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Maluku. Tahapan pelaksanaan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara konsisten dengan komitmen yang tinggi dan berkelanjutan. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Maluku diperlukan agar pelaksanaan penanaman modal di Maluku sesuai dengan kebijakan penanaman modal Maluku sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJPD dapat tercapai. B. Asas dan Tujuan RUPM Provinsi Maluku yang diamanatkan oleh Perpres No. 16 Tahun 2012 ini secara umum disusun untuk mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan penanaman modal di Provinsi Maluku. Kuantitas dan kualitas tersebut dapat diwujudkan dengan mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak tejadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Secara spesifik, RUPM Provinsi disusun untuk:

a.Memberikan gambaran pada pemangku kepentingan di Provinsi Maluku terkait hal ihwal penanaman modal daerah dan berbagai faktor yang signifikan berpengaruh pada pengembangan dan kondisi terkini dari penanaman modal di Provinsi Maluku;
b.Memberi gambaran pada berbagai pemangku kepentingan mengenai berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dan upaya mewujudkan suasana yang kondusif untuk penanaman modal, baik kerangka kebijakan pada tingkat pusat maupun pada tingkat provinsi. Sementara itu, RUPM Provinsi ini dilandasi oleh asas dan tujuan sebagai berikut: Asas Dengan tetap mengacu pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar pada:
1. 1.Asas kepastian hukum;
2. 2.Asas keterbukaan;
3. 3.Asas akuntabilitas;
4. 4.Asas non diskriminasi;
5. 5.Asas kebersamaan;
6. 6.Asas efisiensi berkeadilan;
7. 7.Asas berkelanjutan;
8. 8.Asas berwawasan lingkungan;
9. 9.Asas kemandirian; dan
10. 10.Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Tujuan Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu:
11. 1.Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah;
12. 2.Menciptakan lapangan kerja;
13. 3.Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
14. 4.Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
15. 5.Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
16. 6.Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
17. 7.Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi ril dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
18. 8.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. C. Visi dan Misi Provinsi Maluku memiliki banyak potensi dan peluang investasi sebagai pusat perekonomian regional terpenting di wilayah timur Indonesia. Pembangunan Provinsi Maluku diarahkan menjadi pusat sumber daya dan bahan baku alam, terutama adalah sumber daya laut serta wisata alam yang berbasis pada kelestarian fungsi ekosistem kepulauan. Oleh karena itu, Provinsi Maluku harus mampu melihat potensi penanaman modal, terutama yang mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal dan juga penanaman modal yang ramah dengan kelestarian lingkungan hidup (green investment). Untuk menumbuhkan daya saing daerah dalam menarik minat investor yang ingin menanamkan modalnya di Provinsi Maluku, maka ditetapkan Visi penanaman modal Maluku sampai tahun 2025 adalah: “Terwujudnya Maluku Sebagai Wilayah Penananaman Modal yang Mampu Menjadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Indonesia Timur" Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi, yaitu sebagai berikut:
19. 1.Menciptakan iklim penanaman modal kondusif yang ditandai dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan penanaman modal yang tercermin dari rendahnya angka gangguan keamanan berpenanaman modal, harmonisnya hubungan pengusaha dengan pegawai/buruh dan lingkungan sekitar, terselesaikannya masalah- masalah yang terkait dengan hubungan industrial secara baik dan nihilnya pungutan liar oleh oknum pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat;
20. 2.Mewujudkan pemanfaatan potensi sumberdaya lokal yang ditandai dengan pemanfaatan bahan baku lokal, pemanfaatan tenaga kerja local maupun sumberdaya lokal lainnya dalam mendukung investasi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
21. 3.Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung penanaman modal yang layak dan memadai seperti jalan, pelabuhan, bandara, hotel, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas lain yang berstandar internasional;
22. 4.Meningkatkan promosi dan kerjasama pengembangan investasi strategis dan berkualitas yang ditandai dengan adanya penguatan image building sebagai daerahtujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun tindak image building lokasi penanaman modal dan melakukan kemitraan/kerjasama yang saling menguntungkan, saling memperkuat, dan setara antara pelaku usaha besar, menengah, kecil dan mikro baik melalui fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta;
23. 5.Meningkatkan peran kelembagaan dan sistem informasi pelayanan penanaman modal yang ditandai dengan terbangunnya sistem PTSP yang lebih efektif dan akomodatif, peningkatan koordinasi antar Lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para investor maupun calon investor dan menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan yang terakhir adalah membangun sebuah sistem informasi yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri; dan
24. 6.Mewujudkan aparatur penanaman modal yang professional yang ditandai dengan munculnya sumberdaya manusia yang mampu membuat perencanaan penanaman modal jangka Panjang sekaligus melakukan pelayanan dan mampu memecahkan persoalan yang terjadi sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri. D. Arah Kebijakan Penanaman Modal
25. 1.Perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut: Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut: 1) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka diperlukan visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sekurang- kurangnya dilakukan dengan: Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS); Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur; Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif; dan Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (problem-solving) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Provinsi Maluku. 2) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui: Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara: kompilasi, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara: penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perijinan yang telah diperoleh dan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara: penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal. 3) Hubungan Industrial Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Maluku, oleh karena itu diperlukan:
i.Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja. ii. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik. iii. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non-formal (smart and techno park) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital. 4) Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha. E. Persebaran Penanaman Modal Arah Kebijakan Kawasan Strategis a) Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang meliputi sebagai berikut:

(1)Kawasan strategis dari aspek kepentingan pertahanan dan keamanan, meliputi: - Kepulauan Aru; - Kepulauan Tanimbar; - Kepulauan Babar; - Kepulauan Leti – Moa – Lakor; - Pulau Kisar; - Pulau Wetar; dan - Gugus Pulau Lirang.
(2)Kawasan strategis dari aspek kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi: - Kawasan Seram Barat (Gugus Pulau 2); - Kawasan Seram Selatan (Gugus Pulau 5); - Kawasan Seram Timur (Gugus Pulau 4); - Kawasan Seram Utara (Gugus Pulau 3); - Kawasan Pulau Buru (Gugus Pulau 1); - Kota Ambon (Gugus Pulau 7); - Kepulauan Tanimbar (Gugus Pulau 10); - Kepulauan Kei (Gugus Pulau 8); - Kawasan Bula (Gugus Pulau 4); - Kawasan Benjina (Gugus Pulau 9); - Zona industri Seram Selatan (Gugus Pulau 5); dan - Kawasan Ambon-Natsepa-Tulehu-Liang.
(3)Strategis dari aspek kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan Hidup meliputi seluruh kawasan darat dan laut kabupaten/kota di Provinsi Maluku, terutama di: - Teluk Ambon (Gugus Pulau 7); - Kawasan Bula (Gugus Pulau 4); dan - Kawasan Buru (Gugus Pulau 1). b) Pengembangan wilayah berdasarkan Kawasan andalan tersebut, meliputi sebagai berikut:
(1)Kawasan andalan nasional yang terdiri dari 5 kawasan, meliputi: - Kawasan Seram; - Kawasan Kei - Aru- Pulau Wetar - Pulau Tanimbar; - Kawasan Buru; - Kawasan Laut Banda dan sekitarnya; dan - Kawasan Laut Arafuru dan sekitarnya.
(2)Kawasan andalan Provinsi Maluku yang terdiri atas 12 kawasan, meliputi: - Kawasan Pulau Buru; - Kawasan Seram Barat; - Kawasan Seram Utara; - Kawasan Seram Timur; - Kawasan Seram Selatan; - Kawasan Kepulauan Banda dan Teon Nila Serua; - Kawasan Pulau Ambon dan PP Lease; - Kawasan Kepulauan Kei; - Kawasan Kepulauan Aru; - Kawasan Kepulauan Tanimbar; - Kawasan Kepulauan Babar; dan - Kawasan Kepulauan PP Terselatan dan Wetar. c) Mendorong pengembangan Kawasan cepat tumbuh di wilayah perbatasan (terdepan), meliputi :
(1)Peningkatan penataan dan pengembangan potensi wilayah;
(2)Mendorong pertumbuhan wilayah potensial pusat pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan Kawasan pengembangan produksi atau Kawasan ekonomi khusus;
(3)Mengembangkan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan;
(4)Peningkatan sarana dan prasarana transportasi yang maju dan modern pada daerah perbatasan baik jalur darat, laut maupun udara;
(5)Mendorong terwujudnya ketersediaan pasokan listrik yang memadai serta kemudahan investasi sehingga akan meningkatkan daya tarik investasi; d) Pengembangan sentra-sentra ekonomi melalui pengembangan sektor- sektor strategis sesuai potensi unggulan daerah yang dimiliki Provinsi Maluku, meliputi:
(1)Sektor Perikanan;
(2)Sektor Perkebunan; dan
(3)Sektor Pariwisata. e) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di Provinsi Maluku; f) Mendorong persebaran penanaman modal berdasarkan Kawasan dan zonasi.
(1)Kawasan peruntukan hutan produksi, meliputi: - Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 926.533 Ha; - Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 667.513 Ha; - Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 1.771.281 Ha.
(2)Kawasan peruntukan pertanian dan peternakan, meliputi: - Lahan basah terdapat di Pulau Seram dan Pulau Buru; - Lahan kering tersebar di 12 Gugus Pulau; dan - Peternakan tersebar di 12 Gugus Pulau, terutama Pulau buru dan Pulau Seram.
(3)Kawasan peruntukan pertambangan yang tersebar di 12 Gugus Pulau;
(4)Kawasan peruntukan perindustrian yang tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku;
(5)Kawasan peruntukan pariwisata yang tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku;
(6)Kawasan peruntukan perikanan yang tersebar di 12 Gugus Pulau, terutama di Aru, Kepulauan Kei, Banda, Buru dan Seram. g) Pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan pusat- pusat pertumbuhan strategis yang sudah ada atau yang baru direncanakan dengan pola pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan KEK nantinya menjadi pendorong kekuatan ekonomi provinsi dan daerah serta regional; h) Pengembangan sumber energi alternatif yang bersumber dari energi baru dan terbarukan yang mengacu pada potensi sumberdaya yang melimpah di daerah, guna dapat mendorong pemerataan penanaman modal; i) Percepatan pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota, dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan non KPBU yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis. j) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan melalui pengembangan sektor- sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan kabupaten/kota yang dimiliki. k) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan. l) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan klaster dan kawasan industri, wilayah industri, kawasan peruntukan industri dan kawasan berikat. m) Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang masih melimpah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Provinsi Maluku. n) Percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan non KPBU yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis. F. Fokus Pengembangan Agroindustri, Infrastruktur, dan Energi a) Agroindustri Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi (perikanan dan kelautan, tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan) dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada pangan berkelanjutan; (ii) mengurangi ketergantungan import dan swasembada daging ayam dan sapi; (iii) mengembangkan kluster pertanian dalam arti luas; dan (iv) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut: 1) Pengembangan industri pangan berskala besar (food estate) diarahkan pada daerah-daerah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil. 2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. 3) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di kabupaten/kota yang memiliki potensi bahan baku produk pangan. 4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Provinsi Maluku. 5) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Provinsi Maluku, antara lain sektor pupuk, pakan ternak dan benih. b) Infrastruktur Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut: 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia. 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di kabupaten/kota. 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan kabupaten/kota di Maluku. 4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang. 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau non KPBU 6) Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai prime mover seperti Bandar Udara, Pelabuhan dan jalan strategis nasional, jalan kolektif primer dan jalan arteri primer. 7) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri pariwisata dan eksplorasi bahan mineral/material bangunan yang tersedia di alam. c) Energi Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut: 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik. 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi. 3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (renewable energy) dan air sebagai sumber daya energi. 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan. 5) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian. G. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment) Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (GreenInvestment) adalah sebagai berikut:
1. a.Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
2. b.Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
3. c.Pengembangan ekonomi hijau (green economy).
4. d.Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (carbon trade).
5. e.Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
6. f.Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan. H. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:
7. a.strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
8. b.Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (linkage) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar. I. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. a) Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: pemberian kemudahandan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan atau retribusi daerah), dan insentif non fiskal dapat berupa pemberian dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perijinan, sewa lokasi, saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur serta penghargaan. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/ kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan daerah; tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarannya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Maluku. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu dan/atau adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dari pemerintah pusat. Penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain, kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, di daerah tertinggal, di daerah perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri. Selain itu, dalam penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh Provinsi Maluku. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin. Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian kemudahan dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian kemudahan dan/atau insentif. Dengan demikian, pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah. Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang: 1) memiliki keterkaitan yang luas; 2) memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi; 3) memperkenalkan teknologi baru; serta 4) memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang: 1) mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi; 2) memperkuat struktur industri nasional; 3) memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan 4) memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energi. Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi. b) Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah. Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa: 1) berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal; 2) pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah; 3) kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor; 4) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; 5) penyediaan sarana dan prasarana; 6) penyediaan lahan atau lokasi; dan 7) pemberian bantuan teknis. Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa: 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; 3) pemberian dana stimulan; dan/atau 4) pemberian bantuan modal. c) Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor……. Tahun 2018 tentang Penanaman Modal di Provinsi Maluku, Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di daerah dan sekurang- kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut : 1) Memberikan kontibusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; 2) Menyerap banyak tenaga kerja lokal; 3) Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; 4) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; 5) Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; 6) Menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan; 7) Termasuk skala prioritas tinggi daerah; 8) Membangun infrastruktur untuk kepentingan publik; 9) Melakukan alih teknologi; 10) Merupakan industri pionir; 11) Menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan; 12) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi; 13) Melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi; 14) Menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah, dan menggunakan teknologi baru. d) Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dengan melibatkan OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait. Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif. Kepala DPMPTSP menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan OPD dan Bupati/Walikota terkait. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang- bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun disinsentif. Disamping itu, hasil evaluasi dapat berupa usulan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang diusulkan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat. J. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal. Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Provinsi Maluku adalah sebagai berikut: a) Penguatan image building sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak image building lokasi penanaman modal. b) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (targetted promotion), terarah dan inovatif. c) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan. d) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan BKPM, DPMPTSP Provinsi lain dan DPMPTSP Kabupaten. e) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal. f) Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dan Pemerintah daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan. K. Tahapan Pelaksanaan. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi disusun dalam 4 (empat) Tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari Tahap jangka pendek menuju Tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek-proyek strategis dan kawasan strategis Provinsi Maluku yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Tahapan pelaksanaan RUPMP tersebut adalah sebagai berikut: Tahap I (2019 – 2020): Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan Pelaksanaan Tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2019 – 2020). Pada Tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur. Untuk mendukung implementasi Tahap I dan mendukung Tahap-Tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:
  1. 1.Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek- proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
  2. 2.Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri.
  3. 3.Mempromosikan Provinsi Maluku sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial (the right place to invest).
  4. 4.Melakukan kerjasama penanaman modal regional dan antar regional untuk kepentingan penunjang penanaman modal dan kerjasama regional dalam penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung penanaman modal lainnya.
  5. 5.Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud.
  6. 6.Menggalang kerjasama dengan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.
  7. 7.Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.
  8. 8.Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri. Tahap II (2021 – 2022): Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi. Pelaksanaan Tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (tahun 2021 – 2022). Pada Tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada Tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar. Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung Tahap-Tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:
  9. 1.Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infra-struktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), diantaranya pembangunan jalan tol, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (soft infrastructure), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
  10. 2.Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
  11. 3.Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
  12. 4.Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengem-bangan energi di masa datang. Tahap III (2023 – 2025) : Pengembangan Industri Skala Besar Pelaksanaan Tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2023 – 2025). Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pengembangan industri skala besar antara lain diwujudkan melalui pembangunan wilayah industri/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri lain yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, klaster industri agribisnis dan turunannya dan industri transportasi. Untuk mendukung implementasi Tahap III dan mendukung Tahap-Tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:
  13. 1.Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah.
  14. 2.Pemetaan potensi sumber daya dan value chain distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
  15. 3.Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan OPD terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar.
  16. 4.Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (talent worker). Tahap IV : Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (Knowledge- based economy) Pelaksanaan Tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun akhir Rencana Umum, yakni setelah tahun 2025, pada saat perekonomian Maluku sudah tergolong maju. Pada Tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi. Untuk mendukung pelaksanaan Tahap IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:
  17. 1.Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (research and development), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
  18. 2.Menjadi provinsi yang memiliki industri yang ramah lingkungan.
  19. 3.Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (technopark). L. Proyeksi Kebutuhan Penanaman Modal Provinsi Maluku Pada tahun 2025 kesejahteraan penduduk di Provinsi Maluku diperkirakan sudah meningkat jauh lebih tinggi dari kondisi tahun 2018. Menurut laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Maluku Agustus 2018,tren pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku terus mengalami peningkatan pada tiap triwulannya. Pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat ini harus dapat terus dijaga melalui peningkatan iklim usaha yang positif yang mampu menarik investor untuk menanamkan modal di Provinsi Maluku. Salah satu upaya untuk mencapai proyeksi tersebut di atas adalah dibutuhkannya penanaman modal langsung (direct investment) baik penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah berupa belanja modal maupun penyertaan modal dan penanaman modal yang dilakukan oleh swasta, baik penanaman modal swasta asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA), penanaman modal swasta domestik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun penanaman modal swasta domestik yang tidak tercatat yang sebagian besar dilakukan oleh UMKM di berbagai sektor. Penanaman modal pemerintah diperlukan untuk menyediakan berbagai fasilitas publik berupa infrastruktur dan sarana publik dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang semakin baik dan persediaan eksternalitas guna mendorong dan mengakselerasi penanaman modal oleh swasta, sehingga tercipta iklim usaha yang semakin kondusif. Kebutuhan penanaman modal swasta diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin besar dan untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang semakin luas pada berbagai sektor ekonomi secara berkesinambungan. Selain itu, melalui kemitraan pemerintah dan badan usaha (Public Private Partnership) juga memungkinkan adanya kerjasama penanaman modal pemerintah dan swasta untuk proyek berskala besar. Untuk mencapai keadaan perekonomian Maluku sebagaimana diinginkan pada tahun 2025, diperlukan penanaman modal yang bukan hanya jumlah dan porsinya yang harus meningkat, akan tetapi juga semakin meluas ke berbagai sektor dan kualitas iklim penanaman modal yang semakin baik. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 – 2025 sebesar rata- rata 6%, maka kebutuhan penanaman modal Provinsi Maluku tahun 2019 – 2025 sebesar 176 triliun rupiah. Penanaman modal diharapkan tumbuh dengan rata-rata sebesar 9,64 % per tahun, sehingga penanaman modal pada tahun 2025 mencapai porsi yang cukup besar terhadap perekonomian Provinsi Maluku. Baik penanaman modal pemerintah maupun penanaman modal swasta (PMA dan PMDN) dan swasta lainnya diarahkan sesuai dengan peran masing-masing dalam pembangunan ekonomi Maluku, sehingga pada akhir periode RPJPD, peran pemerintah diharapkan mencapai 7 % dan peran swasta mencapai 89,03 %. Untuk mendorong tumbuhnya perekonomian sehingga mencapai tingkat yang diharapkan, pemerintah mengambil peran terutama dalam bentuk penanaman modal publik yang diharapkan akan mampu mengakselerasi peran swasta yang semakin besar dengan menyediakan infrastuktur dan atau sarana lain yang mendukung tercapainya pelayanan yang semakin optimal dan efisien serta mendukung perekonomian yang semakin meningkat. Peran penanaman modal swasta diharapkan semakin meningkat. PMA dan PMDN diharapkan tumbuh dengan rata-rata sebesar 9,64 %. Selanjutnya, kebutuhan indikatif penanaman modal Provinsi Maluku tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 dirinci ke dalam tabel sebagai berikut: Tabel Kebutuhan Indikatif Penanaman modal Provinsi Maluku Tahun 2019 sampai dengan 2025 Tahapan Tahun Kebutuhan Indikatif Penanaman modal (Triliun Rupiah) Tahap I 2019 110,80 2020 114,32 Tahap II 2021 119,50 2022 124,88 Tahap III 2023 130,48 2024 136,31 2025 142,36 M. Pelaksanaan. Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPMP memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:
  20. 1.OPD/Lembaga teknis terkait dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPMP.
  21. 2.Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) yang mengacu RUPM, RUPMP, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota.
  22. 3.RUPMK ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
  23. 4.Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RUPMK, dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Maluku. GUBERNUR PROVINSI MALUKU, ttd MURAD ISMAIL LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2025 Peta Panduanpada Fokus Pengembangan Penanaman Modal No. Fokus Pengembangan Penanaman Modal Jangka Pendek 2019-2020 Jangka Menengah 2021-2022 Jangka Panjang 2023-2025 I Bidang Agroindustri (Tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan/kelautan)
9. a.Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Provinsi Maluku.
10. b.Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.
11. a.Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Provinsi Maluku, antara lain pengembangan industri rumput laut.
12. b.Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di kabupaten/kota yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
13. a.Pengembangan industri pangan berskala besar (food estate) diarahkan pada daerah-daerah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil. Bidang Infrastruktur
14. a.Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
15. a.Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai prime mover seperti Bandar Udara, Pelabuhan dan jalan strategis nasional, jalan kolektif primer dan jalan arteri primer.
16. a.Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di kabupaten/kota.
17. b.Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri pariwisata dan eksplorasi bahan mineral/material bangunan yang tersedia di alam.
18. b.Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
19. b.Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan kabupaten/kota di Maluku.
20. c.Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau non KPBU Bidang Energi a. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik.
21. a.Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.
22. a.Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (renewable energy) dan air sebagai sumber daya energi.
23. b.Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
24. b.Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi. II Sektor Unggulan Perikanan Optimalisasi kapasitas masyarakat/perusahaan dalam pengembangan usaha dan kesempatan kerja pada sektor kelautan dan perikanan Pengembangan Komoditas Unggulan sektor perikanan sesuai dengan potensi daerah pada kabupaten/kota Pengembangan Industri Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya serta Penguatan Daya Saing dalam mendukung Program Maluku sebagai Sentra Perikanan Laut Nasional Sektor Unggulan Pariwisata Mengikuti pameran pariwisata internasional untuk menyebarluaskan potensi pariwisata Menyelenggarakan acara promosi pariwisata untuk menyebarluaskan potensi pariwasata Sektor Unggulan Perkebunan Optimalisasi kualitas dan kuantitas produksi lada, cengkeh, dan pala yang existing. Pengembangan komoditas lada, cengkeh, dan pala sesuai dengan potensi pada tiap kabupaten/kota. Pengembangan industri pengolahan lada, cengkeh, dan pala yang modern yang memiliki nilai tambah. GUBERNUR PROVINSI MALUKU, ttd MURAD ISMAIL LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2025 Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan N o. Nama Proyek Kondisi Saat Ini Permasalah an Pokok Langkah- Langkah Pemecahan Permasalahan 1 PT. PLN (Persero) Proyek:
  1. 1.Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) – Ambon Preaker
25. a.Jenis Proyek: PMDN
26. b.Lokasi: Desa Waai, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah
27. c.Status: Baru
28. d.Rencana Investasi: Rp. 549.950.414.400,0
29. e.Bidang Usaha: Pembangkitan Tenaga Listrik
30. f.Rencana Jenis Produksi: Listrik tenaga mesin gas 30 MW
31. g.Rencana Luas Lahan: 8 ha
32. h.Rencana TKI: 100 orang
33. i.Rencana TKA: -
34. j.Rencana Produksi Komersial: 2019
  1. 2.Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) – Seram Peaker
35. a.Jenis Proyek PMDN
36. b.Lokasi: Kel. Ampera, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah
37. c.Status: Baru
38. d.Rencana Nilai Investasi: Rp. 404.823.417.600,0
39. e.Bidang Usaha: Pembangkitan Tenaga Listrik
40. f.Rencana Jenis Produksi: Listrik tenaga mesin gas 20 MW
41. g.Rencana Luas Lahan: 5 ha
42. h.Rencana TKI: 100 orang
43. i.Rencana TKA: -
44. j.Rencana Produksi Komersial: 2019
  1. 3.Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)
45. a.Jenis Proyek: PMDN
46. b.Lokasi: Desa Lala, Kec. Namlea, Kab. Buru
47. c.Status: Baru
48. d.Rencana Nilai Investasi: Rp. 248.872.440,0
49. e.Bidang Usaha: Pembangkitan tenaga listrik
50. f.Rencana jenis produksi: Listrik tenaga mesin gas 10 MW
51. g.Rencana luas lahan: 4,5 ha
52. h.Rencana TKI: 100 orang
53. i.Rencana TKA: -
54. j.Rencana Produksi Komersial: -  Izin Prinsip No. 9/1/IP- PL/PMDN/ 2016  Masih konstruksi  Izin Prinsip No. 9/1/IP- PL/PMDN/ 2016  Masih konstruksi  Pendaftara n No. 79/1/PI/P MDN/2018  Masih konstruksi 2 PT Danum Mahasur Energi Proyek:
  1. 1.Ketenagalistrikan
55. a.Jenis Proyek: PMDN
56. b.Lokasi: Desa Kaloa, Kabupaten Maluku Tengah
57. c.Status: Baru  Izin Prinsip No. 1/81/IP/P MDN/2016  Rencana
58. d.Rencana Investasi: Rp. 1.496.256.000.000,0
59. e.Bidang Usaha: Ketenagalistrikan
60. f.Rencana Jenis Produksi: Daya Listrik 447 KWH
61. g.Rencana Luas Lahan: 370.000 M2
62. h.Rencana TKI: 150 orang
63. i.Rencana TKA: -
64. j.Rencana Produksi Komersial: - 3 PT Spice Islands Maluku Proyek:
  1. 1.Budidaya tanaman pisang abaca
65. a.Jenis: PMA
66. b.Lokasi: Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram
67. c.Status: Baru
68. d.Rencana Investasi: Rp. 30.000.000.000,0
69. e.Bidang Usaha: Pertanian tanaman berserat
70. f.Rencana Jenis Produksi: Serat pisang abaca
71. g.Rencana Luas Lahan: 15 ha
72. h.Rencana TKI: 12 orang
73. i.Rencana TKA: -
74. j.Rencana Produksi Komersial: -  Izin Prinsip No. 3157/1/IP/ PMA/2016  Masih konstruksi 4 PT Tanimbar Nanim Sejahtera Proyek:
  1. 1.Perkebunan tebu dan industry gula pasir
75. a.Jenis Proyek: PMA
76. b.Lokasi: Kec. Tanimbar Selatan dan Kec. Wermaktiang, Kab. Kepulauan Tanimbar
77. c.Status: Baru
78. d.Rencana Investasi: Rp. 1.768.600.000.000,0
79. e.Bidang Usaha: Perkebunan tebu dan industry gula pasir
80. f.Rencana Jenis Produksi: Tebu, gula Kristal, molases, raw sugar
81. g.Rencana Luas Lahan: 11.280 ha
82. h.Rencana TKI: 200 orang
83. i.Rencana TKA: -
84. j.Rencana Produksi Komersial: -  Izin Prinsip No. 3174/1/IP/ PMA/2017  Rencana 5 Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)
85. a.Jenis Proyek: PMDN
86. b.Lokasi: Desa Dullah, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual
87. c.Status: Baru
88. d.Rencana Nilai Investasi: Rp. 466.566.012.000,0
89. e.Bidang Usaha: Pembangkitan Tenaga Listrik
90. f.Rencana Jenis Produksi: Listrik tenaga mesin gas 20 MW
91. g.Rencana Luas Lahan: 4,5 ha
92. h.Rencana TKI: 100 ha
93. i.Rencana TKA: -
94. j.Rencana Produksi Komersial: 2019  Pendaftara n No. 74/1/PI/P MDN/2018  Masih konstruksi 6 Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)
95. a.Jenis Proyek: PMDN
96. b.Lokasi: Desa Ukurlalan, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat
97. c.Status: Baru
98. d.Rencana Nilai Investasi: Rp. 283.396.329.600,0
99. e.Bidang Usaha: Pembangkitan tenaga listrik
100. f.Rencana Jenis Produksi: Listrik tenaga mesin gas 10 MW
101. g.Rencana Luas Lahan: 4,5 ha
102. h.Rencana TKI: 100 orang
103. i.Rencana TKA: -
104. j.Rencana Produksi Komersial:  Pendaftara n No: 139/1/PI/ PMDN/201 8  Masih Konstruksi 7 Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Jenis Proyek: PMDN Lokasi: Desa Durjela, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru Status: Baru Rencana Nilai Investasi: Rp. 266.563.396.800,0 Bidang Usaha: Pembangkitan tenaga listrik Rencana Jenis Produksi: Listrik tenaga mesin gas 10 MW Rencana Luas Lahan: 4,5 ha Rencana TKI: 100 orang Rencana TKA: - Rencana Produksi Komersial: -  Pendaftara n No. 84/1/PI/P MDN/2018  Masih Konstruksi GUBERNUR PROVINSI MALUKU, ttd MURAD ISMAIL

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…