DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 28 Tahun 2022

Nomor: 28
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Kemampuan Keuangan Daerah untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional DPRD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617 );
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
13.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 126). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku.
6.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
7.Kemampuan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat KKD adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD.
8.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
9.Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
10.Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan kemampuan Keuangan Daerah adalah untuk memberikan kepastian dalam menentukan besaran pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah untuk dijadikan dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD.

BAB III

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

(1)Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah (PUD) dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);
(2)Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum;
(3)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Pasal 5

(1)Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan;
(2)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6

Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah :

a.PENDAPATAN UMUM DAERAH Pendapatan Asli Daerah : Rp.550.808.914.756,15 Dana Bagi Hasil : Rp.98.590.689.390,00 Dana Alokasi Umum : Rp.1.523.748.760.870,00 + Jumlah : Rp.2.173.148.365.016,15
b.BELANJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA Gaji dan Tunjangan : Rp.651.696.829.814,00 Tambahan Penghasilan ASN : Rp.254.627.143.947,00 + Jumlah : Rp.906.323.973.761,00

Pasal 7

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka besaran Kemampuan Keuangan Daerah sebagai tolak ukur penentuan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD adalah : KKD = PUD - Belanja Pegawai ASN = Rp.2.173.148.365.016,15 - Rp.906.323.973.761,00 = Rp.1.266.824.391.255,15 Terbilang : Satu triliun dua ratus enam puluh enam milyar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima rupiah lima belas sen.

BAB IV

KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DPRD

Pasal 8

Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 tersebut diatas, dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 termasuk dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah “Rendah”.

Pasal 9

(1)Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku diberikan sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD;
(2)Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku diberikan sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD;
(3)Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD adalah :
1. a.Ketua DPRD disediakan sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
2. b.Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 28 Juni 2022 GUBERNUR MALUKU, Ttd MURAD ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 28 Juni 2022 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, Ttd SADALI IE BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 245.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…