DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 32 Tahun 2017

Nomor: 32
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, uraian tugas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi, tata kerja, kelompok jabatan fungsional, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Maluku;
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku;
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
5.Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku sebagai Daerah Otonom;
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
7.Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
8.Dinas adalah Dinas Pertanian Provinsi Maluku;
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku;
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Provinsi Maluku;
11.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
12.Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu;
13.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
14.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
15.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
16.Hortikultura adalah kelompok komoditas pertanian yang terdiri dari tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, bunga-bungaan dan obat-obatan;
17.Masyarakat Veteriner adalah masyarakat yang mengelola ternak dan obat hewan;
18.Kelembagaan Tani adalah unit-unit usaha/badan usaha/LSM kelompok tani yang bersifat melembaga yang beraktifitas dalan pembangunan pertanian;
19.Sumber daya adalah semua sumber daya yang menyangkut aparatur, kelembagaan tani, manusia dan alam;
20.Infrastruktur adalah semua sarana/prasarana di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura meliputi jalan usaha tani, saluran irigasi, pengelolaan lahan dan air;
21.Produksi Perkebunan adalah usaha yang terdiri atas serangkaian kegiatan untuk menghasilkan produksi dan produktifitas dari berbagai komoditi lahan perkebunan;
22.Produksi Peternakan adalah semua bahan dalam asal hewan dan hasil hewan diperuntukkan bagi konsumsi manusia dan atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhann dan kemasalahat manusia;
23.Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung maupun tidak langsung yang mempenagruhi manusia dan hewan itu sendiri;
24.Pengolahan Lahan dan Air adalah kegiatan mengendalikan laju alih fungsi lahan. Memperluas areal pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan). Mendayagunakan lahan pertanian, melakukan usaha konservasi dan rehabilitasi, melakukan upaya pengembangan sumber air irigasi, melakukan usaha rehabilitasi dan optimasi pemanfaatan air irigasi, melakukan upaya pemberdayaan kelambagaan petani pengelola air, memantapkan koordinasi kelambagaan dalam masalah lahan dan air serta meningkatkan sumberdaya manusia pertanian di bidang pengolahan lahan dan air;
25.Reklasifikasi Perkebunan Besar Swasta adalah kegiatan pembinaan dan evaluasi terhadap perusahaan swasta perkebunan untuk memperoleh data tentang kondisi perusahaan, menetapkan kelas perkebunan besar swasta dan sebagai masukan dalam penyusunan program pembinaan kedepan;
26.Pemasaran adalah kegiatan transaksi jual beli hasil perkebunan ditingkat petani, pedagang pengumpul, pedagang antar pulau serta pedagang pasar;
27.Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengolahan yang dilakukan dari hasil produksi guna terciptanya bahan jadi maupun setengah jadi;
28.Tanaman Pangan adalah tanaman dengan kandungan karbohidrat tinggi dan dikonsumsi sebagai bahan pokok;
29.Benih/Bibit adalah cikal bakal dari benih yang disemaikan manjadi bibit tanaman;
30.Bibit adalah tanaman yang berasal dari benih yang bertumbuh dan siap untuk ditanam.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Susunan Organisasi Dinas Pertanian Provinsi Maluku, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. c.Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari : 1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan; 2) Seksi Produksi; dan 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
4. d.Bidang Hortikultura, terdiri dari : 1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan; 2) Seksi Produksi; dan 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
5. e.Bidang Perkebunan, terdiri dari : 1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan; 2) Seksi Produksi; dan 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
6. f.Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan : 1) Seksi Perbibitan dan Produksi; 2) Seksi Kesehatan Hewan; dan 3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.
7. g.Bidang Penyuluhan : 1) Seksi Kelembagaan; 2) Seksi Ketenagaan; dan 3) Seksi Metode dan Informasi.
8. h.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pertanian Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BAGIAN DAN SEKSI

Pasal 3

(1)Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menetapkan program kerja di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku sesuai Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Provinsi Maluku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. c.membina bawahan di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. d.mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. e.merumuskan penyusunan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
6. f.merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
7. g.merumuskan pelaksanaan pembinaan teknis dan fasilitasi di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
8. h.merumuskan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
9. i.memantau layanan administrasi di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10. j.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang.
11. k.melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Provinsi Maluku sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian Provinsi Maluku; dan
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 4

(1)Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana operasional di lingkup Sekretariat Dinas Pertanian Provinsi Maluku berdasarkan program kerja Dinas Pertanian Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Pertanian Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. c.memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Pertanian Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Pertanian Provinsi Maluku secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. e.mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas Pertanian Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel;
6. f.menyelenggarakan pembinaan organisasi, analisis jabatan, ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
7. g.menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan dan aset di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. h.mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang pertanian;
9. i.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Pertanian Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. j.menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pertanian Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Dinas Pertanian Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan mengelola layanan administrasi kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima di bidang kepegawaian dan umum.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan rencana operasional Sekretariat Dinas Pertanian Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
3. c.membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. e.menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi dan analisis jabatan, tatalaksana, perencanaan diklat dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
6. f.mengelola layanan administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatausahaan, pembinaan disiplin pegawai ASN di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima kepada pegawai ASN;
7. g.mengelola urusan kerumah-tanggaan, perlengkapan dan umum, perjalanan dinas, kerjasama, kehumasan dan protokoler di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. h.menyusun data, informasi dan dokumentasi di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan database kepegawaian dan umum;
9. i.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10. j.membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pertanian Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Dinas Pertanian Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
3. c.membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. e.menyusun program, kegiatan dan anggaran berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
6. f.melaksanakan penyusunan Renstra dan Renja, IKU, SAKIP dan PK serta LPPD dan LKPJ sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;
7. g.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran secara berkala di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku agar pengelolaan program, kegiatan dan anggaran terlaksana sesuai perencanaan;
8. h.menyusun data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang pertanian;
9. i.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10. j.membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat Dinas Pertanian Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan mengelola penatausahaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan rencana operasional Sekretariat Dinas Pertanian Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset;
3. c.membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. e.mengelola penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku, baik yang bersumber dari Anggaran APBN, APBD maupun sumber lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. f.mengelola penatausahaan aset di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. g.mengelola data keuangan dan aset secara manual maupun elektronik di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk dijadikan bahan dalam penyusunan anggaran dan aset;
8. h.menyusun laporan keuangan dan aset di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset;
9. i.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10. j.membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 7

(1)Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana operasional Bidang Tanaman Pangan berdasarkan program kerja Dinas Pertanian Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. c.memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Tanaman Pangan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. e.merumuskan penyusunan kebijakan perbenihan, perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil serta pengelolaan prasarana dan sarana di bidang tanaman pangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
6. f.melaksanakan kebijakan di bidang tanaman pangan terkait perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih; pengawasan dan sertifikasi benih; pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim; serta pemberian izin/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat/publik;
7. g.melaksanakan bimbingan teknis sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil serta pengelolaan prasarana dan sarana di bidang tanaman pangan;
8. h.melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hasil di bidang tanaman pangan ke depan;
9. i.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Tanaman Pangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. j.menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 8

(1)Seksi Perbenihan dan Perlindungan pada Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi Maluku mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan pada Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi Maluku berdasarkan rencana operasional Bidang Tanaman Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
3. c.membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Perbenihan dan Perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Seksi Perbenihan dan Perlindungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. e.menyusun kebijakan perbenihan dan perlindungan serta prasarana dan sarana tanaman pangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
6. f.melaksanakan kebijakan perbenihan dan perlindungan serta prasarana dan sarana perlindungan tanaman pangan terkait penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih; bahan pengawasan dan pengujian mutu benih; bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih; bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul; bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar; bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT); bahan pengamatan OPT; bahan pengendalian dan pemantauan OPT; pengelolaan data OPT; penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu; bahan penanganan dampak perubahan iklim; dan bahan penanggulangan bencana alam sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan mutu benih dan perlindungan tanaman pangan;
7. g.melaksanakan bimbingan teknis di bidang perbenihan dan perlindungan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan di bidang tanaman pangan;
8. h.menyusun data, informasi dan dokumentasi di lingkup Seksi Perbenihan dan Perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam mengolah data statistik sektoral di bidang tanaman pangan;
9. i.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Perbenihan dan Perlindungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10. j.membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan dan Perlindungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 9

(1)Seksi Produksi pada Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi Maluku mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan yang sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana kegiatan Seksi Produksi berdasarkan rencana operasional Bidang Tanaman Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Produksi;
3. c.membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Produksi sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Seksi Produksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. e.menyusun kebijakan teknis di bidang tanaman pangan terkait penyiapan bahan penyusunan kebijakan produksi di bidang tanaman pangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
6. f.melaksanakan kebijakan teknis di bidang produksi tanaman pangan terkait penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman di bidang tanaman pangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan produksi tanaman pangan;
7. g.melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi serta penerapan teknologi budidaya tanaman di bidang tanaman pangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan;
8. h.menyusun data, informasi dan dokumentasi di lingkup Seksi Produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam mengolah data statistik sektoral di bidang tanaman pangan;
9. i.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Produksi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10. j.membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Produksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…