DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 32 Tahun 2022

Nomor: 32
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai ketentuan umum, pelayanan, biaya, hak dan kewajiban, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan umum.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, c. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang2. Penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617): Dipindai dengan CamScanner Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83): Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan : Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 30): MEMUTUSKAN: : PERATURAN GUBERNUR TENTANGPENYELENGGARAAN PELAYANAN TELEMEDICINE ANTAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Dipindai dengan CamScanner 3. 5. 6. 7.
5.Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Keschatan, yang selanjutnya discbut Pelayanan Telemedicine adalah Telemedicine yang dilaksanakan antara fasilitas pelayanan kesehatan satu dengan fasilitas pclayanan keschatan yang lain berupa konsultasi untuk menegakkan diagnosis, terapi, dan/atau pencegahan penyakit.
6.Fasilitas Pelayanan Keschatan yang selanjutnya disebut Fasyankces adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
7.Fasyankes Pemberi Konsultasi adalah Fasyankes yang mencrima permintaan dan memberikan pelayanan konsultasi Telemedicine.
83.Fasyankes Peminta Konsultasi adalah Fasyankes yang mengirim permintaan konsultasi Telemedicine.
9.Expertise adalah hasil analisis dan kesimpulan oleh dokter spesialis/dokter subspesialis dan/atau ahli lainnya yang terkait terhadap pembacaan gambar, Image atau foto yang berasal dari pemeriksaan penunjang medis, dan dokumen hasil pemeriksaan lain yang digunakan sebagai penunjang penegakan diagnosa pasien.

BAB II

PELAYANAN

Pasal 2

Pelayanan Telemedicine dilaksanakan oleh tenaga keschatan yang memiliki surat izin praktik di Fasyankes penyelenggara.

Pasal 3

(1)Pelayanan Telemedicine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pclayanan:
1. a.teleradiologi: teleclektrokardiografi: teleultrasonografi, telekonsultasi klinis, dan pelayanan konsultasi Telemedicine lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. b Cc. d. e Dipindai dengan CamScanner
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)Teleradiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan radiologi diagnostik dengan menggunakan transmisi elektronik image dari semua modalitas radiologi beserta data pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan Expertise dalam hai penegakan diagnosis. Teleelektrokardiografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan elektrokardiografi dengan menggunakan transmisi elektronik gambar dari semua modalitas clektrokardiografi beserta data pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan Expertise dalam hal penegakan diagnosis. Teleultrasonografi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c merupakan pelayanan ultrasonografi obstetrik dengan menggunakan transmisi elektronik gambar dari semua modalitas ultrasonografi obstetrik beserta data pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan Expertise dalam hal penegakan diagnosis. Telekonsultasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelayanan konsultasi klinis jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosis, dan/atau memberikan pertimbangan /saran tata laksana. Telekonsultasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (S5) dapat dilakukan secara tertulis, suara, dan/atau video. Telekonsultasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus terekam dan tercatat dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pelayanan Telemedicine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5

Fasyankes penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Fasyankes Pemberi Konsultasi dan Fasyankes Peminta Konsultasi.

Pasal 6

(1)Fasyankes Pemberi Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa rumah sakit.
(2)Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah sakit milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta yang memenuhi persyaratan.
(3)Fasyankes Peminta Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa rumah sakit, Fasyankes tingkat pertama, dan Fasyankes lain.

Pasal 7

(1)Fasyankes Pemberi Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas:
1. a.menetapkan sumber daya manusia dalam melaksanakan Pelayanan Telemedicine,
2. b.menetapkan standar prosedur operasional Pelayanan Telemedicine melalui keputusan kepala/ direktur rumah sakit, Cc. mendokumentasikan Pelayanan Telemedicine dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
3. d.merespon setiap keluhan/usul/kritik atas Pelayanan Telemedicine dari Fasyankes Peminta Konsultasi.
(2)Fasyankes Peminta Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas:
1. a.menetapkan sumber daya manusia dalam melaksanakan Pelayanan Telemedicine:
2. b.menetapkan standar prosedur operasional Pelayanan Telemedicine melalui keputusan pimpinan Fasyankes, Cc. mendokumentasikan Pelayanan Telemedicine dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8

Fasyankes Pemberi Konsultasi dan Fasyankes Peminta Konsultasi yang menyelenggarakan Pelayanan Telemedicine harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

a.sumber daya manusia,
b.sarana, prasarana, peralatan, dan C. aplikasi.

Pasal 9

(1)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a pada Fasyankes Pemberi Konsultasi terdiri atas:
1. a.dokter:
2. b.dokter spesialis/dokter subspesialis, C. tenaga kesehatan lain, dan
3. d.tenaga lainnya yang kompeten di bidang teknologi informatika.
(2)Selain sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasyankes Pemberi Konsultasi dapat memiliki ahli lain di bidang kesehatan.
(3)Dokter spesialis/dokter subspesialis dan ahli lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) merupakan sumber daya kesehatan yang memberikan Expertise dan memiliki kompetensi sesuai dengan jenis Pelayanan Telemedicine.

Pasal 10

(1)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a pada Fasyankes Peminta Konsultasi paling sedikit berupa:
1. a.dokter/dokter spesialis,
2. b.tenaga kesehatan lain, dan C. tenaga lainnya yang kompeten di bidang teknologi informatika.
(2)Dokter/dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sumber daya kesehatan yang meminta Expertise sesuai dengan jenis Pelayanan Telemedicine. Dipindai dengan CamScanner
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)4) Dalam hal Fasyankes Peminta Konsultasi tidak memiliki dokter/dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konsultasi dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus terlatih menggunakan teknologi dan peralatan, serta memiliki keterampilan komunikasi dan perilaku yang sesuai dalam Pelayanan Telemedicine.

Pasal 11

Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan bangunan/ruang yang digunakan dalam melakukan Pelayanan Telemedicine, dapat berdiri sendiri atau terpisah dari area pelayanan. Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b paling sedikit meliputi listrik, jaringan internet yang memadai, dan prasarana lain yang mendukung Pelayanan Telemedicine. Peralatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b paling sedikit meliputi peralatan medis dan nonmedis yang menunjang Pelayanan Telemedicine. Sarana, Prasarana, dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…