DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 33 Tahun 2018

Nomor: 33
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, alokasi, penetapan alokasi, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan, penyaluran, pelaporan, poemantauan, evaluasi dan pengawasan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pendidikan Untuk Pembangunan Pagar Sekolah Dasar Negeri Ariate Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3592);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5.Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66);
18.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH DASAR NEGERI ARIATE KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku;
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
6.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;
7.Bantuan Keuangan Bersifat Khusus adalah bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka membantu pelaksanaan urusan pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak tersedia alokasi dananya, serta untuk membantu capaian program prioritas pemerintah Provinsi Maluku di bidang pendidikan;
8.Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan adalah Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Buru.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dialokasikan untuk membantu daerah kabupaten / kota mendanai kebutuhan sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas pemerintah Provinsi Maluku.

BAB III

ALOKASI

Pasal 2

Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).

BAB IV

PENETAPAN ALOKASI

Pasal 3

Kriteria teknis kegiatan Bidang Pendidikan dirumuskan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;

Pasal 4

Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2018 untuk kabupaten adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bidang Pendidikan dialokasikan untuk pembangunan pagar sekolah untuk pengamanan aset pemerintah daerah.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

(1)Kabupaten penerima bantuan wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan dana bantuan yang bersifat khusus dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
(2)Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang ditetapkan oleh Pimpinan SKPD Teknis Provinsi.

Pasal 7

(1)Pemerintah daerah penerima bantuan keuangan bersifat khusus dapat melaksanakan program dan kegiatannya mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagai dasar pelaksanaannya untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD maupun Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, maka tetap dapat melaksanakan program / kegiatan dengan melakukan prosedur seperti tersebut diatas dan menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pemerintah Daerah penerima bantuan dapat melaksanakan program dan kegiatan yang baru dianggarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 setelah ditandatangani Persetujuan Bersama antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten tentang Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus serta Pakta Integritas dari Kabupaten Penerima Bantuan dimaksud;
(4)Pelaksanaan kegiatan dimaksud sudah harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2018.

BAB VI

PENYALURAN

Pasal 8

(1)Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten.
(2)Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Penyaluran tahap I sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari pagu alokasi.
2. b.Penyaluran tahap II sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi.
3. c.Penyaluran tahap III sebesar 25 % (dua puluh lima persen persen) dari pagu alokasi.
(3)Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 9

(1)Kabupaten penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan dilengkapi dengan SP2D atas penggunaan dana dimaksud kepada SKPD Teknis Provinsi dan tembusan kepada Gubernur Maluku c.q. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling kurang meliputi gambaran, rencana kegiatan/program kerja dalam rangka pelaksanaan, sasaran yang ditetapkan, hasil yang telah dicapai, hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan, dan jumlah dana yang terealisasi.
(3)Pimpinan SKPD Teknis Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan program / kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus pada akhir tahun anggaran kepada Gubernur Maluku, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku dan Inspektorat Provinsi Maluku.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…