DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 33 Tahun 2020

Nomor: 33
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Juli 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi, dan susunan organisasi, tata kerja, kelompok jabatan fungsional, pengangkatan, pemberhentian dan jabatan perangkat daerah, pembiayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
11.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
2.Provinsi adalah Provinsi Maluku.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
4.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
6.Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku sebagai Daerah Otonom.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku.
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Maluku.
9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
10.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
11.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
12.Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Maluku.
13.Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
14.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Maluku.
15.Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Maluku.
16.Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku.
17.Kepala Biro adalah Kepala Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku.
18.Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara Provinsi Maluku.
19.Tenaga Ahli adalah seorang profesional yang diangkat oleh DPRD dalam rangka membantu tugas alat kelengkapan Dewan, yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
20.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok pimpinan tinggi pada instansi pemerintah.
21.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
23.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah bertugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Asisten;
3. c.Biro;
4. d.Bagian;
5. e.Sub Bagian; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
1. a.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. b.Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
3. c.Asisten Administrasi Umum.
(3)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 5

(1)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
1. a.Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
2. b.Biro Kesejahteraan Rakyat; dan
3. c.Biro Hukum.
(2)Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
1. a.Biro Perekonomian; dan
2. b.Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa.
(3)Asisten Administrasi Umum, terdiri atas :
1. a.Biro Organisasi
2. b.Biro Umum; dan
3. c.Biro Administrasi Pimpinan.
(4)Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
(5)Biro terdiri atas Bagian dan Bagian terdiri atas Sub Bagian.
(6)Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian.
(7)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian.
(8)Pada Sekretariat Daerah dibentuk jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan Daerah.
(9)Ketentuan mengenai susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
2. b.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
5. e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
6. f.pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 7

(1)Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah bertugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
2. b.penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
3. c.penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 8

Susunan Organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdiri atas :

a.Kepala Biro;
b.Bagian Pemerintahan, terdiri atas :
1. 1.Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;
2. 2.Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan
3. 3.Sub Bagian Tata Usaha.
c.Bagian Otonomi Daerah, terdiri atas :
1. 1.Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
2. 2.Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan; dan
3. 3.Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
d.Bagian Kerjasama, terdiri atas :
1. 1.Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah;
2. 2.Sub Bagian Kerjasama Badan Usaha/Swasta; dan
3. 3.Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama.

Pasal 9

(1)Biro Kesejahteraan Rakyat bertugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
2. b.penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
3. c.penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 10

Susunan Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :

a.Kepala Biro;
b.Bagian Bina Mental Spiritual, terdiri atas :
1. 1.Sub Bagian Tata Usaha.
2. 2.Sub Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual; dan
3. 3.Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual.
c.Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar, terdiri atas :
1. 1.Sub Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar I;
2. 2.Sub Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar II; dan
3. 3.Sub Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar III.
d.Bagian Kesejahteraan Pelayanan Dasar, terdiri atas :
1. 1.Sub Bagian Kesehatan dan Sosial; dan
2. 2.Sub Bagian Pendidikan.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…