Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai ketentuan umum, jenis ambulans, petugas ambulans, sistem pelayanan, pembinaan dan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pendanaan, dan ketentuan penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Terpadu, . Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik1 Indonesia 1945: . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang2. Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617), . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan3. Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038): . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang4 Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Dipindai dengan CamScanner Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/1/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit: Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 882/Menkes/SK/X/2009 tentang Pedoman Penanganan 5. 6. 7. Evakuasi Medik: MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT TERPADU.
Dalam Peraturan Gubernur in! yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Provinsi Maluku. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Maluku. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. 8. 9. 3. 4. 5. Dipindai dengan CamScanner . Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat terpadu yang selanjutnya disebut Unit Pelayanan Ambulans adalah Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. . Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan, . Ambulans adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut pasien yang dilengkapi dengan peralatan medis sesuai dengan standar. . Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan Ambulans.
Peraturan Gubernur ini bertujuan:
BAB II
Penyelengaraan pelayanan, Ambulans gawat darurat di Provinsi Maluku adalah ambulans Darat. Dipindai dengan CamScanner
Ambulans Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:
Ambulans dasar (Basic) sebagaimana dimaksud dalam Pasal S5 ayat (1) huruf a merupakan alat transportasi di darat yang digunakan untuk mengantar pasien dan siap melakukan tindakan pertolongan bantuan hidup dasar. Ambulans dasar (Basic) sebagaimana dimaksud pada ayat
Ambulans lanjutan (Advance) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan alat transportasi di darat yang digunakan untuk mengantar pasien dengan peralatan khusus dan siap melakukan tindakan pertolongan bantuan hidup lanjutan. Ambulans lanjutan (Advance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kelengkapan peralatan dan sumber daya manusia yang dapat menangani gangguan jalan nafas /airway), pernafasan (breathing), sistem sirkulasi darah disertai kontrol perdarahan (circulation), status neurologi /disability) dan kontrol lingkungan (exposure) serta terdapat monitor pasien, defibillator/AED, syringe pump dan ventilator portable. Dipindai dengan CamScanner )
Spesifikasi teknis Ambulans dasar (Basic) dan/atau Ambulans lanjutan (advance) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam format 1 dan format 2 Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB ILL
BAB IV
Kepala Dinas melalui SPGDT 119 berwenang untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan Ambulans dalam rangka pelaksanaan evakuasi medik dan Penanganan pasien kegawatdaruratan sehari-hari serta Kejadian Luar Biasa (KLB).
Membuka PDF…