DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 34 Tahun 2022

Nomor: 34
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Maluku

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Budaya Kerja.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku perlu melaksanakan budaya kerja untuk mendorong profesionalitas, pemantapan jiwa korps dan kode etik;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, maka diperlukan pengaturan tentang Budaya Kerja;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemeritah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BUDAYA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Maluku;
2.Pemerintah Daerah Provinsi Maluku adalah Gubernur Maluku sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
5.Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan berkarakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur Negara;
6.Budaya Kerja (Culture Set) adalah sikap serta perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing;
7.Agen Perubahan adalah pegawai negeri sipil individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi didalam organisasinya;
8.Tim kerja adalah kelompok kerja dari Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang anggotanya berasal dari Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Biro Organisasi;
9.Internalisasi adalah proses penanaman dan pembiasaan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya kerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
10.Sosialisasi adalah proses pemberian pemahaman yang mendorong aparatur melaksanakan budaya kerja;
11.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Budaya Kerja.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.membantu memahami perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
b.memberikan panduan dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja;
c.membantu pengembangan Budaya Kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
d.memperkuat komitmen Bersama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
e.memberi kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan Agen Perubahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
f.peningkatan integritas individu anggota organisasi sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan
g.peningkatan kinerja individu anggota organisasi birokrasi yang memiliki etos kinerja yang tinggi dan bekerja secara profesional sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

a.pelaksanaan Budaya Kerja;
b.tata Kelola Agen Perubahan;
c.monitoring dan evaluasi;
d.pembiayaan; dan
e.ketentuan penutup.

BAB II

PELAKSANAAN BUDAYA KERJA

Pasal 5

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku menetapkan BerAKHLAK sebagai Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Pasal 6

Budaya Kerja ASN BerAKHLAK memiliki nilai budaya kerja yaitu beriorentasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

Pasal 7

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku menetapkan Bangga Melayani Bangsa sebagai Moto/Semboyan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Pasal 8

Perangkat Daerah melaksanakan percepatan pelaksaan Reformasi Birokrasi melalui penerapan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Pasal 9

(1)Percepatan penerapan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dilakukan melalui sosialisasi oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan internalisasi oleh Agen Perubahan Perangkat Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran hurf A, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

BAB III

TATA KELOLA AGEN PERUBAHAN

Pasal 10

(1)Setiap ASN dapat ditunjuk sebagai Agen Perubahan di lingkungan Provinsi Maluku.
(2)Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubung dengan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi perangkat daerah serta penerapan budaya kerja.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku perlu melaksanakan budaya kerja untuk mendorong profesionalitas, pemantapan jiwa korps dan kode etik;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, maka diperlukan pengaturan tentang Budaya Kerja;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemeritah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BUDAYA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Maluku;
2.Pemerintah Daerah Provinsi Maluku adalah Gubernur Maluku sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
5.Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan berkarakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur Negara;
6.Budaya Kerja (Culture Set) adalah sikap serta perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing;
7.Agen Perubahan adalah pegawai negeri sipil individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi didalam organisasinya;
8.Tim kerja adalah kelompok kerja dari Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang anggotanya berasal dari Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Biro Organisasi;
9.Internalisasi adalah proses penanaman dan pembiasaan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya kerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
10.Sosialisasi adalah proses pemberian pemahaman yang mendorong aparatur melaksanakan budaya kerja;
11.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Budaya Kerja.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.membantu memahami perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
b.memberikan panduan dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja;
c.membantu pengembangan Budaya Kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
d.memperkuat komitmen Bersama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
e.memberi kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan Agen Perubahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
f.peningkatan integritas individu anggota organisasi sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan
g.peningkatan kinerja individu anggota organisasi birokrasi yang memiliki etos kinerja yang tinggi dan bekerja secara profesional sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

a.pelaksanaan Budaya Kerja;
b.tata Kelola Agen Perubahan;
c.monitoring dan evaluasi;
d.pembiayaan; dan
e.ketentuan penutup.

BAB II

PELAKSANAAN BUDAYA KERJA

Pasal 5

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku menetapkan BerAKHLAK sebagai Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Pasal 6

Budaya Kerja ASN BerAKHLAK memiliki nilai budaya kerja yaitu beriorentasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

Pasal 7

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku menetapkan Bangga Melayani Bangsa sebagai Moto/Semboyan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Pasal 8

Perangkat Daerah melaksanakan percepatan pelaksaan Reformasi Birokrasi melalui penerapan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Pasal 9

(1)Percepatan penerapan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dilakukan melalui sosialisasi oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan internalisasi oleh Agen Perubahan Perangkat Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran hurf A, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

BAB III

TATA KELOLA AGEN PERUBAHAN

Pasal 10

(1)Setiap ASN dapat ditunjuk sebagai Agen Perubahan di lingkungan Provinsi Maluku.
(2)Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubung dengan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi perangkat daerah serta penerapan budaya kerja.