DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 35 Tahun 2022

Nomor: 35
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Perubahan Peraturan Gubernur Maluku tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 4. 5. 6. 7.

1.5 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 16 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2017 Nomor 16), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 30, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
4.Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku sebagai Daerah Otonom.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
7.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Maluku.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Provinsi Maluku.
9.Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja.
10.Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku.
11.Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara Provinsi Maluku.
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Daerah Provinsi Maluku.
14.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Maluku.
15.Uraian Tugas adalah Suatu paparan ataua bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu;
16.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok pimpinan tinggi pada instansi Pemerintah.
17.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.
20.Pelayanan Kesehatan adalah suatu proses yang diselenggarakan secara professional sesuai standar profesi bidang Kesehatan;
21.Kesehatan Masyarakat adalah suatu kondisi dari lingkungan eksternal dan internal yang saling berinteraksi serta saling mempengaruhi secara fisik, biologis, kimiawi, sosial dan budaya dari sekelompok individu;
22.Upaya Kesehatan Perorangan adalah serangkain kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan, mempertahankan dan memperbaiki status Kesehatan individu;
23.Upaya Penanggulangan Penyakit dan bencana adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya penyakit dan bencana, kegiatan pencegahan (promotif dan preventif) penyakit dan bencana, tanggap daruat terhadap penyakit (Kuratif) dan bencana serta rehabilitasi akibat penyakit dan bencana;
24.Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Kesehatan;
25.Promosi (Kesehatan) adalah upaya untuk meningkat kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan Bersama masyarakat agar mereka dapat menolong diri mereka sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumberdaya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung kebijakan publik yang berwawasan Kesehatan;
26.Farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membuat, memformulasi, menyimpan, menyiapkan dan mengelola obat, Program kefarmasian dan alat Kesehatan, pelayanan kefarmasian, komunitas dan klinik, penggunaan obat secara rasional, pengamanan dan pengawasan ketersediaan farmasi dan alat Kesehatan;
27.Alat Kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiaknosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, serta memulihkan Kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
28.Sistem Penanggulangan Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
29.Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center yang selanjutnya disebut PSC adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
30.SPGDT adalah sistem Penaggulangan gawat Darurat Terpadu.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.menetapkan kebijakan dan program kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku berdasarkan rencana Strategis Perencanaan Pembangunan Daerah/Nasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. c.membina bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. d.mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. e.Merumuskan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan/program SPGDT antar kabupaten/kota diwilayahnya dan pemangku kepentingan lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
6. f.merumuskan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
7. g.merumuskan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
8. h.merumuskan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), sumber daya kesehatan serta program SPGDT antar kabupaten/kota diwilayah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kesehatan;
9. i.merumuskan pelaksanaan pembinaan teknis dan fasilitasi di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10. j.merumuskan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
11. k.memantau pelaksanaan layanan administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku secara berkala untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja secara optimal;
12. l.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
13. m.melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan Provinsi Maluku sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Maluku; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
  1. 3.Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan berdasarkan rencana operasional Bidang Pelayanan Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
3. c.membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. e.menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan rujukan, SPGDT antarkabupetn/kota di wilayahnya sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
6. f.melakukan koordinasi pelaksanaan SPGDT antar kabupaten/kota di wilayahnya serta koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya.
7. g.Melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan penyelenggaraan SPGDT di wilayahnya.
8. h.mengelola layanan teknis serta bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya baik administrasi maupun teknis sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
9. i.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan pelaksanaan SPGDT sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
10. j.mengelola penyediaan data penyelenggaraan SPGDT tingkat provinsi serta informasi dan dokumentasi di lingkup Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
11. k.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
12. l.melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
13. m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 12 September 2022 GUBERNUR PROVINSI MALUKU, TTD MURAD ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 12 September 2022 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH MALUKU, TTD SADALI IE BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 252

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…