Peraturan ini mengatur mengenai Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024.
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5. 10. 11. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku: Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku,
BAB II
Maksud pengaturan kemampuan Keuangan Daerah adalah untuk memberikan kepastian dalam menentukan besaran pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD.
Tujuan pengaturan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah untuk dijadikan dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD.
BAB III
Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan: Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2022.
Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah :
Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka besaran Kemampuan Keuangan Daerah sebagai tolak ukur penentuan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD adalah : KKD s PUD- Belanja Pegawai ASN - Rp2.242.495.532.052,93 - Rp 957.980.249.127,00 sz Rp1.284.515.282.925,93 Satu triliun dua ratus delapan puluh empat milyar lima ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah sembilan puluh tiga sen. Terbilang :
BAB IV
Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 tersebut diatas, dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 termasuk dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah "Rendah".
(l) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku diberikan sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD,
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 5 Oktober 2023 GUBERNUR MALUKU M ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 5 Oktober 2023 SEKRETARIS DAERAH MALUKU, SADALI IE BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2023 NOMOR 221 6
Membuka PDF…