DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 39 Tahun 2020

Nomor: 39
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19, meliputi managemen kesehatan masyarakat, diagnosis laboratorium, pemulasaran jenasah, dan pencatatan dan pelaporan COVID-19.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
14.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Provinsi Maluku dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)Kabupaten/Kota se- Maluku.
8.Pelaku Perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 (empat belas) hari terakhir.
9.Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
10.Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction yang selanjutnya disingkat RT-PCR adalah proses mengubah ribonucleic acid (RNA) virus menjadi deoxyribonucleic acid (DNA) yang dilakukan dengan enzim reverse- transcriptase.
11.Tes Cepat Molekuler yang selanjutnya disingkat TCM adalah metode deteksi molekuler berbasis nested real-time Polymerase Chain Reaction.
12.Threshold cycle, yang selanjutnya disingkat Ct adalah siklus Polymerase Chain Reaction saat kurva amplifikasi memotong garis threshold (garis deteksi RT-PCR)
13.Rapid test adalah tes deteksi antigen cepat (RADT) untuk membantu dalam diagnosis faringitis bakteri yang disebabkan oleh streptokokus grup A (GAS)
14.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar.
15.Dokter Penanggung Jawab Pelayanan, yang selanjutnya disingkat DPJP adalah dokter yang sesuai kewenangan klinisnya terkait penyakit memberikan asuhan medis lengkap kepada satu pasien dengan satu patologi/penyakit, dari awal sampai dengan akhir perawatan di rumah sakit, baik pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
16.Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit yang selanjutnya disingkat BTKL adalah Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas II Ambon.
17.Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat Balai POM adalah Balai Pengawasan Obat dan Makanan Ambon.
18.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Maluku.
19.Kasus Suspek adalah Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:

a.Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;
b.Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19; dan/atau
c.Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
1. 20.Kasus probable adalah Kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 DAN belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
2. 21.Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
3. 22.Kontak Erat adalah Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi seluruh pihak terkait dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memaksimalkan upaya pencegahan dan memutus mata rantai COVID-19 dengan mempertimbangkan konteks kewilayahan, sosial budaya dan kapasitas kesehatan di Provinsi Maluku.

BAB III

DIAGNOSIS LABORATORIUM

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.managemen kesehatan masyarakat;
b.diagnosis laboratorium;
c.pemulasaran jenasah; dan
d.pencatatan dan pelaporan COVID-19.

BAB IV

PEMULASARAN JENASAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pencarian kasus suspek di wilayah masing-masing.
(2)Pencarian kasus suspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penguatan peran serta Satuan Tugas COVID-19 di desa/RT/RW dan Puskesmas.

Pasal 6

(1)Dalam hal penemuan kasus suspek, agar segera dilakukan pemeriksaan RT- PCR atau TCM.
(2)Spesimen pemeriksaan RT-PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke BTKL dan/atau Balai POM.
(3)Penggunaan mesin TCM di RSUD kabupaten/kota, seperti tercantum dalam surat edaran Kementerian Kesehatan, dapat dilakukan dengan persyaratan tersedianya Bio Safety Cabinet.
(4)Pengiriman spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

(1)Kasus konfirmasi tanpa gejala atau bergejala ringan-sedang dapat melakukan isolasi mandiri.
(2)Isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah verifikasi kesiapan pasien, keluarga, rumah dan lingkungannya sesuai Pedoman Karantina/Isolasi Mandiri Gugus Tugas.
(3)Pedoman Karantina/Isolasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampir dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Pemantauan isolasi mandiri sampai dinyatakan sembuh atau dirujuk ke fasilitas isolasi terpusat yang dikelola oleh masyarakat atau Pemerintah Daerah maupun Rumah Sakit dilakukan oleh FKTP/PUSKESMAS.

Pasal 9

(1)Kasus konfirmasi tanpa gejala atau gejala ringan-sedang yang tidak dapat menjalankan isolasi mandiri karena kendala kondisi rumah maupun kepatuhan dapat dialihrawat di fasilitas terpusat.
(2)Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberlakukan kebijakan isolasi terpusat sesuai kemampuan daerah masing-masing.

Pasal 10

Selesai isolasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

a.kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR dengan ditambah 10 (sepuluh) hari isolasi mandiri sejak tanggal kasus terkonfirmasi;
b.kasus probable/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR dihitung 10 (sepuluh) hari sejak tanggal kasus terkonfirmasi dengan ditambah minimal 3 (tiga) hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan; dan
c.kasus probable/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang mendapatkan hasil pemeriksaan follow up RT-PCR 1 (satu) kali negatif, dengan ditambah minimal 3 (tiga) hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…