DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan terhadap ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 3 Tahun 2017.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah dapat melimpahkan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur di daerah meliputi pemberian pedoman, bimbingan pelatihan, arahan dan supervisi;
c.bahwa sehubungan dengan adanya penambahan kuota Guru Kontrak Provinsi Maluku Tahun 2018 sehinga Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tatacara Pembayaran Honorarium Guru Kontrak Provinsi Maluku Tahun 2017 Kepada Kabupaten/Kota perlu ditinaju kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Guru Kontrak Provinsi Maluku Tahun 2017 Kepada Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 79) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991, Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16.Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/ M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK 01/2011, dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
17.Kepetusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
18.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
19.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
20.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM GURU KONTRAK PROVINSI MALUKU TAHUN 2017 KEPADA KABUPATEN/KOTA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Guru Kontrak Provinsi Maluku Tahun 2017 Kepada Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2017, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 di ubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penyebaran Guru Kontrak Provinsi Maluku untuk Tahun 2018 sebanyak 1.530 (seribu lima ratus tiga puluh) orang Guru yang tersebar pada :

1.Kota Ambon sebanyak : 226 orang
2.Kabupaten Maluku Tengah sebanyak : 278 orang
3.Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak : 182 orang
4.Kabupaten Buru sebanyak : 131 orang
5.Kabupaten Buru Selatan sebanyak : 88 orang
6.Kabupaten Seram Bagian Timur sebanyak : 113 orang
7.Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak : 127 orang
8.Kota Tual sebanyak : 82 orang
9.Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak : 104 orang
10.Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak : 119 orang
11.Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak : 80 orang Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 24 Januari 2018 GUBERNUR MALUKU ttd SAID ASSAGAFF Diundangkan di Ambon pada tanggal 24 Januari 2018 SEKRETARlS DAERAH MALUKU, ttd HAMIN BIN THAHIR BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2018 NOMOR 4. PENJELASAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM GURU KONTRAK PROVINSI MALUKU TAHUN 2018 KEPADA KABUPATEN/KOTA I. UMUM Suda menjadi komitmen bersama bangsa Indonesia bahwa pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan menajdi prioritas utama dan tanggungjawab bersama antar pemerintah, masyarakat dan orang tua. Salah satu upaya pengembangan sumber daya manusia adalah penyediaan tenaga guru yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mengamanatkan peningkatan kesejahteraan guru selaku tenaga pengajar di sekolah. Penyediaan Tenaga Guru Kontrak Provinsi Maluku merupakan upaya strategis Pemerintah Provinsi Maluku dalam mensiasati kebijakan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Maluku. Hal ini berangkat dari asumsi kekurangan tenaga guru PNS disetiap jenjang pendidikan harus dipenuhi melalui Penyediaan Tenaga Guru kontrak non PNS mengingat rasio guru terhadap siswa yang dibawa standar nasional sehingga berdampak pada kualitas siswa dalam proses pembelajaran. Terkait hal tersebut maka tata cara pembayaran honorarium guru kontrak Provinsi Maluku Tahun 2018 kepada Kabupaten/Kota perlu diatur dengan Peraturan Gubernur Maluku. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM GURU KONTRAK PROVINSI MALUKU TAHUN 2018 KEPADA KABUPATEN/KOTA NO Kab/Kota Jlh Guru Besar Honor (Rp) TAHAP PEMBAYARAN Jumlah (RP) Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 1 Kota Ambon 226 1,015,000 229,390,000 229,390,000 229,390,000 229,390,000 229,390,000 229,390,000 229,390,000 229,390,000 229,390,000 229,390,000 229,390,000 229,390,000 2,752,680,000 2 Kab. Malteng 278 1,015,000 282’170,000 282’170,000 282’170,000 282’170,000 282’170,000 282’170,000 282’170,000 282’170,000 282’170,000 282’170,000 282’170,000 282’170,000 3,386,040,000 3 Kab. SBB 182 1,015,000 184,730,000 184,730,000 184,730,000 184,730,000 184,730,000 184,730,000 184,730,000 184,730,000 184,730,000 184,730,000 184,730,000 184,730,000 2,216,760,000 4 Kab. Buru 131 1,015,000 132,965,000 132,965,000 132,965,000 132,965,000 132,965,000 132,965,000 132,965,000 132,965,000 132,965,000 132,965,000 132,965,000 132,965,000 1,595,580,000 5 Kab. Bursel 88 1,015,000 89,320,000 89,320,000 89,320,000 89,320,000 89,320,000 89,320,000 89,320,000 89,320,000 89,320,000 89,320,000 89,320,000 89,320,000 1,071,840,000 6 Kab. SBT 113 1,015,000 114,695,000 114,695,000 114,695,000 114,695,000 114,695,000 114,695,000 114,695,000 114,695,000 114,695,000 114,695,000 114,695,000 114,695,000 1,376,340,000 7 Kab. Malra 127 1,015,000 128,905,000 128,905,000 128,905,000 128,905,000 128,905,000 128,905,000 128,905,000 128,905,000 128,905,000 128,905,000 128,905,000 128,905,000 1,546,860,000 8 Kota Tual 82 1,015,000 83,230,000 83,230,000 83,230,000 83,230,000 83,230,000 83,230,000 83,230,000 83,230,000 83,230,000 83,230,000 83,230,000 83,230,000 998,760,000 9 Kab. Aru 104 1,015,000 105,560,000 105,560,000 105,560,000 105,560,000 105,560,000 105,560,000 105,560,000 105,560,000 105,560,000 105,560,000 105,560,000 105,560,000 1,266,720,000 10 Kab. MTB 119 1,015,000 120,785,000 120,785,000 120,785,000 120,785,000 120,785,000 120,785,000 120,785,000 120,785,000 120,785,000 120,785,000 120,785,000 120,785,000 1,449,420,000 11 Kab. MBD 80 1,015,000 81,200,000 81,200,000 81,200,000 81,200,000 81,200,000 81,200,000 81,200,000 81,200,000 81,200,000 81,200,000 81,200,000 81,200,000 974,400,000 1,530 1,552,950,000 1,552,950,000 1,552,950,000 1,552,950,000 1,552,950,000 1,552,950,000 1,552,950,000 1,552,950,000 1,552,950,000 1,552,950,000 1,552,950,000 1,552,950,000 18,635,400,000 GUBERNUR MALUKU, ttd SAID ASSAGAFF

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Peraturan turunan (3)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 6.a Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Peraturan turunan (3)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 6.a Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2019