DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial pada Provinsi Maluku.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial di Provinsi Maluku,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606):
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315),
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015
11.Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan
12.Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869):
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650):
9.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44): tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konilik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078), Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 633), Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial Tahun 2020-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 837),
13.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalm Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1346),
14.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2012 Nomor 02), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: l. 2. Daerah adalah Provinsi Maluku. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
4.Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial yang selanjutnya disingkat RAD P3AKS adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak dalam konflik sosial, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik sosial.
5.Konflik Sosial yang selanjutnya disebut konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
6.Kelompok kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Pokaja P3AKS adalah kelompok kerja yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakan Rencana Aksi P3AKS. 10, Perlindungan Perempuan dan Anak adalah upaya pencegahan dan
11.Pemberdayaan Perempuan dan anak adalah upaya penguatan hak asasi,
12.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
13.Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan
14.Partisipasi adalah keikut sertaan semua pihak secara inklusi sejak
15.Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh

(1)RAD P3AKS disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan, 2)

7.Korban adalah Perempuan dan Anak yang Mengalami Kesengsaraan dan/ atau Penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari konflik sosial yang terjadi di wilayah Provinsi Maluku.
8.Pencegahan konflik yang selanjutnya disebut Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
9.Penanganan Konflik yang selanjutnya disebut penanganan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya konflik yang mecakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik. penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak, serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam penanganan konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik. peningkatan kualitas hidup dan peningkatan partisipasi perempuan dan anak dalam membangun perdamaian. termasuk anak yang masih dalam kandungan. berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan kebebasannya. tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam konflik sosial. masyarakat secara suka rela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam Pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

perencanaan dan penganggaran program kegiatan pencegahan, penanganan, pemberdayaan dan partisipasi Perempuan dan Anak dalam Konflik: RAD P3AKS disusun dengan tujuan untuk :

a.meningkatkan upaya mengefektifkan penyelenggaran perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik:
b.mengintegrasikan program dan kegiatan pencegahan, penanganan korban dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik di Maluku, Cc. pengordinasian permasalahkan perlindungan dan pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik dan meningkatkan keterpaduan dan keberlanjutan dalam penanganan Perempuan dan Anak dalam Konflik: dan
d.memperkuat Lembaga koordinasi dan jaringan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi : a.RAD P3AKS: b.monitoring dan evaluasi, dan

c.pembiayaan.

BAB III

RAD P3AKS

Pasal 4

(1)RAD P3AKS merupakan acuan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial di Provinsi Maluku.
(2)RAD P3AKS meliputi:
1. a.Pencegahan: b.Penanganan: dan c.Pemberdayaan dan Partisipasi
(3)RAD P3AKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Gubernur selaku kepala Daerah membentuk tim pokja guna mendukung penyelenggaraan RAD P3AKS Tahun 2023-2025.
(2)Tim Pokja RAD P3AKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan unsur : a.perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, b.perangkat Daerah, c.organisasi Masyarakat, d.organisasi Profesi, dan e.akademis.
(3)Dalam pelaksanaan RAD P3AKS, Tim Pokja P3AKS bertanggung jawab kepada Gubernur.
(4)Tim Pokja RAD P3AKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

(1)Gubernur melalui Tim Pokja RAD P3AKS melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD P3AKS.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Peninjauan langsung ke lapangan dan/atau Pemantauan tidak langsung dilakukan melalui rapat koordinasi Tim Pokja P3AKS guna sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Perempuan dan anak dalam konflik.
(3)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dilaksanakan minimal : a.setiap 6 (enam) bulan sekali: atau b.apabila diperlukan.
(4)Tim Pokja RAD P3AKS wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Gubernur.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan RAD P3AKS bersumber dari:

a.anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku: dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 14 Januari 2025 -- AN JR MALUKUPj. GI Ta Lu era ALI IE Ni Diundangkan di Ambon pada tanggal 14 Januari 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, 7AH (PP ADI SABIRIN ERITA DAERAH PROVINS MALUKU TAHUN 2025 NOMOR 371.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…