DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 40 Tahun 2022

Nomor: 40
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Maluku

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2022-2030.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2022-2030 mengacu pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 sebagai pedoman dalam pembangunan kehutanan dan pembangunan diluar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2022-2030; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
11.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 319);
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasn Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
14.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
15.Peraturan Daerah Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku 2013-2033 (Lembar Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 16); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI MALUKU TAHUN 2022-2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kehutanan.
5.Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
6.Kehutanan adalah sistim pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
7.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap.
8.Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
9.Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2022-2030 yang selanjutnya disebut RKTP Tahun 2022-2030 adalah rencana yang berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan diluar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.kedudukan RKTP Tahun 2022-2030;
b.dokumen RKTP Tahun 2022-2030; dan
c.evaluasi dan pengendalian;

BAB II

KEDUDUKAN RKTP TAHUN 2022-2030

Pasal 3

(1)RKTP Tahun 2022-2030 merupakan pedoman dan arahan dalam menyusun rencana pembangunan kehutanan di Daerah.
(2)RKTP Tahun 2022-2030 disusun untuk dijadikan pedoman dalam:
1. a.penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan di Tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan;
2. b.penyusunan Rencana Stategis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkunan Hidup dan Kehutanan di Daerah;
3. c.penyusunan Rencana/Program Pembangunan Kehutanan di Daerah;
4. d.penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan;
5. e.koordinasi perencanaan antar sektor antar instansi kehutanan Pusat dan Daerah;dan
6. f.pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkunan Hidup dan Kehutanan di Daerah.

Pasal 4

RKTP Tahun 2022-2030 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan tujuan untuk memberikan arah pemanfaatan kawasan hutan di Daerah.

Pasal 5

Perangkat Daerah yang membidangi rencana di bidang kehutanan, menyusun rencana kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

BAB III

DOKUMEN RKTP TAHUN 2022-2030

Pasal 6

(1)Dokumen RKTP Tahun 2022-2030 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.bab I Pendahuluan;
2. b.bab II Potensi dan Realitas;
3. c.bab III Arahan Indikatif Kebijakan Pengurusan Hutan;
4. d.bab IV Visi dan Misi Pengurusan Hutan;
5. e.bab V Indikasi Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang;
6. f.bab VI Arah Kebijakan dan Strategi;
7. g.bab VII Kontribusi Sektor Kehutanan; dan
8. h.bab VIII Penutup.
(2)ketentuan mengenai dokumen RKTP Tahun 2022-2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

(1)Gubernur melalui Dinas melaksanakan evaluasi dan pengendalian RKTP Tahun 2022-2030.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.proses pelaksanaan Rencana Kehutanan meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil evaluasi;dan
2. b.pelaksanaan Rencana Kehutanan jangka panjang dilakukan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun dan Rencana Kehutanan jangka menengah dan jangka pendek paling sedikit 1 (satu) kali.
(3)Evaluasi pelaksanaan Rencana Kehutanan diselenggarakan berjenjang sesuai kewenangan dan tugas pokok fungsi di bidang kehutanan pada dinas dan unit pengelola yaitu :
1. a.Rencana kawasan hutan dan rencana pembangunan kehutanan tingkat Provinsi serta pelaksanaannya oleh Gubernur;
2. b.Rencana kehutanan pada KPHL dan KPHP dievaluasi oleh Gubernur;dan
3. c.Cakupan evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan meliputi :
  1. 1.Penetapan indikator, visi, misi, tujuan,sasaran dan hasil;
  2. 2.Pencapaian tujuan program kegiatan kehutanan lingkup provinsi dilakukan oleh Dinas;dan
  3. 3.Pencapaian tujuan pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi, perlindungan hutan dan koservasi hutan dalam unit pengelolaan hutan oleh kepala unit pengelolaan.
(4)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pemantauan terhadap keselarasan antar Rencana Kehutanan;
2. b.pelaporan pencapaian fisik dan kemampuan program kegiatan pembangunan Kehutanan dan Pengelolaan Hutan, serta laporan para pihak dari lapangan dengan indikator yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen perencanaan;
3. c.fasilitasi dan bimbingan pelaksanaan dilakukan berdasarkan hasil monitoring atau permohonan penyusun rencana; dan/atau
4. d.pengendalian pelaksanaan Rencana Kehutanan diselenggarakan melalui analisis laporan dan/atau uji silang keadaan di lapangan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal, 31 Oktober 2022 GUBERNUR MALUKU, TTD MURAD ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal, 31 Oktober 2022 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, TTD SADALI IE BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 257.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…