DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 42 Tahun 2020

Nomor: 42
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, meliputi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sanksi, sosialisasi dan partisipasi, dan pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
4.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku.
6.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.pelaksanaan;
b.monitoring dan evaluasi;
c.sanksi;
d.sosialisasi dan partisipasi; dan
e.pendanaan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

Subjek pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.perorangan;
b.pelaku usaha; dan
c.pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

a.bagi perorangan: 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya; 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir; 3) pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
b.bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum: 1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer); 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja; 4) upaya pengaturan jaga jarak; 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala; 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

a.perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
b.sekolah/institusi pendidikan lainnya;
c.tempat ibadah;
d.stasiun, terminal, pelabuhan, dan Bandar udara;
e.transportasi umum;
f.toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
g.apotek dan toko obat;
h.warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
i.pedagang kaki lima/lapak jajanan;
j.perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
k.tempat wisata;
l.fasilitas pelayanan kesehatan;
m.area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
n.tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Satpol PP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

(1)Perorangan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang dilakukan pada tempat dan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dikenakan sanksi.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a) teguran lisan atau teguran tertulis; b) kerja sosial; dan c) denda administratif.
(3)Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenakan sanksi.
(4)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a) teguran lisan atau teguran tertulis; b) denda administratif; d) penghentian sementara operasional usaha; dan e) pencabutan izin usaha.
(5)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
(6)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling banyak sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
(7)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disetor ke kas daerah.

BAB VI

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 8

(1)Dinas melakukan sosialisasi terkait informasi dan edukasi cara pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada masyarakat.
(2)Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
1. a.masyarakat;
2. b.pemuka agama;
3. c.tokoh adat;
4. d.tokoh masyarakat; dan
5. e.unsur masyarakat lainnya.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PENJELASAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 I. UMUM Dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 201 9 (COVID-1 9) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten / kota di Indonesia, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 selanjutnya ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah. Instruksi Menteri Dalam Negeri ini menginstruksikan sekaligus memberikan pedoman teknis penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah. Peraturan Gubernur ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…